Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kota Pekanbaru Tentang Regulasi Pengupahan Zulkarnaen Noerdin; Robert Libra Robert
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.615 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v2i1.44

Abstract

The need for an understanding of Increasing Understanding of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2015 concerning Wages at the Kahutindo Pekanbaru Workers Union is very urgent. This activity was carried out on December 30, 2021 at Ayam Penyet Pak Tisto Rumbai Pekanbaru in the form of lectures, dialogues and discussions to solve the problems faced. The work procedure to support the method offered is that lectures are held for 1 (one) hour, and dialogue and discussion for 2 hours or according to the needs of partners as long as they are still within the period of implementing this program. The output that will be produced according to the plan for community service activities is: for partners, of course, an increase in understanding of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2015 concerning Wages.  
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA BAITUL QUR’AN PEKANBARU TENTANG NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MENCEGAH KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Zulkarnaen Noerdin; Robert Libra; Silm Oktapani
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdian_kompetif.v2i1.1454

Abstract

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak merupakan hal yang sangat urgent. Judul Pengabdian yang diangkat dalam pengabdian ini adalah dalam rangka mendukung Program Pemerintah Melalui Program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Mengasuh dalam Rangka mencegah kenakalan remaja. Maraknya kenakalan terhadap anak Kementerian Hukum dan HAM RI minta Pembekalan Hukum dilakukan kepada anak sejak dini yaitu pada masa sekolah. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 di SMA Baitul Quran berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
Prohibition on Confiscation of State-Owned Immovable Property Against Decisions of the State Administrative Court That Have Already Become Final Silm Oktapani; Robert Libra; Zulkarnaen Noerdin
Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

State Administrative Law gives the state the right to resolve administrative disputes at the PTUN. However, this is different when faced with the problem of state property, especially state land, which in Article 50 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury is actually prohibited regarding confiscation of state property including state-owned land. The formulation of this research are: 1) How is the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions; and 2) How are the obstacles to the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions. The research method used is Normative law. The results and discussion found that the implementation of the PTUN's decision regarding the confiscation of state property is hindered by the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury so that the provisions need to be changed. Then, the obstacle that arises in terms of implementing the decision is the absence of a process that binds state officials or bodies to comply with the PTUN decision in Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court. This is in fact very contrary to the principle of legal objectives desired by Gustav Radbruch who mentioned 3 (three) legal objectives, namely legal certainty, legal benefits, and legal justice. Therefore, it is necessary to amend the provisions of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury and Law No. 5 Year 1986 on Administrative Court to accommodate the decision of the Administrative Court to execute state property.