Articles
<![CDATA[Pekanbaru Religious Court's Policy on the Implementation of Legal Litigation Legal Rights Besides Advocates ]]>
<![CDATA[Robert Libra]]>
<![CDATA[ International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.347 KB)
<![CDATA[Regulations set by the Government provide guidance in formulating a policy in the Religious Court of Pekanbaru, in the implementation there is a policy that is felt beyond the regulations that may complicate the Legal Aid providers. Specific targets of this research are to provide suggestions for the Supreme Court in order to formulate the regulation of the Rights of Legal Aid Specialist in the Religious Court of Pekanbaru. The type of research is sociological law research. In the data collection used nonstructural interview, observation, and literature review. In this case, the result of Pekanbaru Religious Court Policy on the Implementation of Legal Litigation Legal Rights Besides Advocate as well as a policy on the rights that an advocate obtains when dealing with a professional case in a religious court. However, although legal aid providers other than advocates have been accepted and admitted to the newborn religious court, no legal aid providers other than advocates have come as good legal aid providers it's from paralegals, lecturers, or law faculty students who come to accompany the poor. The lack of socialization of legislation by the government on society has made people unaware that there are legal aid providers other than advocates. When filing a lawsuit / petition in a newbie religious court has additional rules regarding the filing of case registration as there are additional letters to be completed, namely letter of advocate appointment by LBH, letter of willingness of advocate, and letter of attendance of first session.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau ]]>
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Wilda Arifalina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.398 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1445
<![CDATA[Tujuan penelitian ini: Pertama, menjelaskan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Kedua, menjelaskan upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini hukum sosiologis dilakukan dengan cara pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau terjadi dikarenakan penyalahgunaan SKTM. Meskipun Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, namun Perda tersebut tidak menjelaskan teknis mengurus SKTM. Upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau, dapat menggunakan kriteria miskin yang ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma di Provinsi Riau dapat terjadi, karena cara mendapatkan SKTM tidak selektif. Meskipun BPS telah membuat kriteria keluarga miskin, tetapi kriteria tersebut bukan produk hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk ditaati. Upaya mengatasi penyalahgunaan SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau harus dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Upaya yang dapat dilakukan pengawas daerah mensosialisasikan kriteria miskin BPS tersebut kepada OBH di Provinsi Riau. Kemudian juga mensosialisasikan kriteria tersebut kepada kelurahan/desa di Provinsi Riau sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menerbitkan SKTM.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[robert libra]]>;
<![CDATA[Wilda Arifalina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.39 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1894
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi pendekatannya empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara mutatis mutandis berlaku seperti advokat dalam menangani perkara profesional. Bentuknya dapat sebagai pendamping hukum berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai kuasa dalam surat gugatan, sebagai kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan, sebagai kuasa penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Syaratnya telah terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada OBH yang terakreditasi. Walaupun pemberi bantuan hukum selain advokat sudah diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi belum ada pemberi bantuan hukum selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha Terhadap Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Riau Yang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ]]>
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen Noerdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7193
<![CDATA[Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah berupa: hukum yang berlaku, waktu yang tidak maksimal dalam penyelesaian masalah di tingkat pengadilan, tidak adanya program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan representatif]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Noerdin]]>;
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Rachmad Oki Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Kendala dan Upaya dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Metode peneletian yang digunakan adalah sosiologis tentang Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. praktek belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan, Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Pemerintah Daerah Selalu Menggunakan Permendagri dalam Pelaksanaan Harmonisasi, kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kapan waktu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan Naskah akademik atau pembahasan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BATANG KULIM KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Yetti Yetti]]>;
<![CDATA[Robert Libra]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.637 KB)
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473
<![CDATA[Kebutuhan tentang pemahaman mengenai adanya program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dari pemerintah sangatlah Urgent. Ketua BPD Desa Batang Kulim meminta pada tim pengabdian, supaya masyarakatnya diberikan penyuluhan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui tentabng adanya program bantuan hukum, apabila berperkara bagi masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan pelayanan Cuma-Cuma, bukan hanya itu biaya perkara juga akan ditanggung oleh Negara. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Rumah Pak Yanto Salah seorang Rumah Penduduk di Desa batang Kulim Kabupaten Pelalawan Riau pada saat wirid Mingguan masyarakat, hadir disana Ketua RT, Ketua BPD dan Perangkat Desa Batang Kulim. Kegiatan ini dimulai Pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 30 orang. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: bagi mitra tentunya peningkatan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN PERSONALIA PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU: PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Noerdin]]>;
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Rizana]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v3i1.2802
<![CDATA[The need for understanding the existence of Industrial Relations Dispute Resolution (PPHI) based on Law Number 2 of 2004 concerning PPHI is very urgent in the company. There are a lot of workers and company personnel who do not / do not know about the existence of this regulation, if there are problems in the industrial field, the workers do not know the existing regulations, including understanding so that no disputes occur The solutions offered by the team are lectures, dialogues and discussions to solve the problems faced. The work procedures to support the methods offered are lectures held 1 (one) hour, and dialogues and discussions for 2 hours or according to the needs of partners as long as they are within the period of implementation of this program. The participation of partners in the community service program is to provide the place and time for program implementation and to present partner members as audiences. The output that will be produced according to the plan of community service activities is: for partners, of course, increased understanding of the Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI) based on Law Number 2 of 2004 concerning PPHI. For the outcome proposals to be achieved are scientific articles and cannot be separated from the Tri Darma of Higher Education]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kota Pekanbaru Tentang Regulasi Pengupahan ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Noerdin]]>;
<![CDATA[Robert Libra Robert]]>
<![CDATA[ COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (789.615 KB)
|
DOI: 10.54951/comsep.v2i1.44
<![CDATA[The need for an understanding of Increasing Understanding of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2015 concerning Wages at the Kahutindo Pekanbaru Workers Union is very urgent. This activity was carried out on December 30, 2021 at Ayam Penyet Pak Tisto Rumbai Pekanbaru in the form of lectures, dialogues and discussions to solve the problems faced. The work procedure to support the method offered is that lectures are held for 1 (one) hour, and dialogue and discussion for 2 hours or according to the needs of partners as long as they are still within the period of implementing this program. The output that will be produced according to the plan for community service activities is: for partners, of course, an increase in understanding of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 of 2015 concerning Wages. ]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA kelas II Pekanbaru tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Noerdin]]>;
<![CDATA[Robert Libra Robert]]>
<![CDATA[ COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): COMSEP : JUrnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.086 KB)
|
DOI: 10.54951/comsep.v2i2.92
<![CDATA[The need for understanding on improving correctional students at LPKA class II Pekanbaru regarding the RI Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2021 concerning Legal Aid Service Standards is Very Urgent. This activity was carried out on April 26, 2021, at LPKA Pekanbaru in the form of lectures, dialogues, and discussions to solve the problems faced. The working procedures to support the methods offered are lectures held, dialogue, and discussion. Partner participation in this community service event provides a place and time for program implementation and presents partner members as audiences. According to this community service activity plan, the outputs that will be produced are: for partners, an increase in understanding of the Placement of the Local Workforce. For the proposer, the output to be achieved is in the form of scientific articles and cannot be separated from the Tri Dharma of Higher Education.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP WELFARE STATE DALAM MEMPRIORITASKAN PELAYANAN DIBIDANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RIAU ]]>
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>
<![CDATA[ Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jsh.v5i1.225
<![CDATA[The concept of good governance in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the foundation of the Republic of Indonesia's constitution can be seen in the preamble to the fourth paragraph which reads "Then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote general welfare, educate the nation's life. Legal aid activities are a government service in realizing a welfare state, the program must be evenly distributed and budget management must be prioritized for community welfare. In accordance with Article 23 (1) of the 1945 UUD NRI which states that the state revenue and expenditure budget as a manifestation of state financial management is determined annually by law and implemented openly and responsibly for the greatest prosperity of the people because the Legal Aid Program is closely related to the Economy of Poor Communities who need Legal Aid. The legal needs of the poor in Riau Province are numerous. therefore the writer is interested in analyzing it. The implementation of the Welfare State Concept in prioritizing services in the field of legal aid for the poor in Riau has not been maximized. The concept of a welfare state is the idea that the state is responsible for its citizens, namely by making its people prosperous through services, assistance, protection and prevention of social problems. Services in the field of legal aid in Riau are still constrained by equal distribution of services and budget priorities are also lacking.]]>
