Articles
<![CDATA[ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Yuni Puji Lestari T.P]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[Veronika Sari Den Ka]]>
<![CDATA[ JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 1, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.144 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar. Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketepatan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan melalui kolektor kepada wajib retribusi. Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Penyetoran retribusi dan target masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAPORAN INSENTIF PPH PASAL 21 UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PT XYZ ]]>
<![CDATA[Asrul Holong]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[Imron Burhan]]>
<![CDATA[ JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 1, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.554 KB)
|
DOI: 10.61141/pabean.v4i1.216
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaporan insentif PPH pasal 21 dan dampak insentif PPH pasal 21 untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 di PT XYZ. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Data  diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan insentif PPH pasal 21 DTP di PT XYZ sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Insentif PPH Pasal 21 ini berdampak pada penurunan beban pajak bagi perusahaan dan karyawan karena PPH pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA PD TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh Bahrun Nur]]>;
<![CDATA[Imron Burhan]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>
<![CDATA[ JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 1, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.512 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017 sampai dengan 2020. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, sumber data primer berasal dari wawancara dan sumber data sekunder berasal dari dokumen realisasi dan target di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar. Pengujian data dilakukan dengan rasio efektivitas. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017, 2018, 2019 kurang efektif dan 2020 tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal itu dikarenakan adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi covid 19 dan terminal bayangan yang prosesnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa terminal resmi yang harus melalui beberapa proses yaitu dengan membayar tiket retribusi terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu kurangnya kesadaran dari sopir kendaraan angkutan umum yang memasuki terminal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu penyesuaian tarif, peningkatan sarana dan prasarana terminal,berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN BUKTI POTONG ELETRONIK PPH PASAL 23 DI IMB GROUP ]]>
<![CDATA[Fadila Novianty]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[Sri Nirmala Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 2, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pelaksanaan Bukti Potong Elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 ini dilakukan secara bertahap mulai 1 Agustus 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Bupot dalam pembuatan bukti potong elektronik di IMB Group. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan e-Bupot IMB Group menerapkan sejak September 2020, penerapan e-Bupot dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan bukti potong elektronik Pajak Penghasilan Pasal 23 ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memudahkan bagi wajib pajak.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PERPAJAKAN: SINERGI DAN STRATEGI DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Sri Sari]]>;
<![CDATA[nurul afifah]]>;
<![CDATA[dian cahyani basri]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Akuntansi FEB UNITOMO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.524 KB)
|
DOI: 10.25139/jaap.v6i1.4348
<![CDATA[Pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 menjadi tantangan bagi KPP Pratama Parepare untuk tetap melakukan pelayanan prima dan memberikan informasi terbaru kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan sinergi sosialisasi perpajakan serta pelaksanaannya oleh KPP Pratama Parepare pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Parepare antara lain: 1) melakukan penyuluhan; 2) memberikan informasi melalui media sosial; 3) memberikan pelayanan melalui helpdesk. Sinergi antara kelompok jabatan fungsional, subbagian, dan seksi membuat implementasi strategi sosialisasi berjalan baik. Strategi sosialisasi dilaksanakan dengan membuka Kelas Pajak Online, kampanye simpatik, siaran radio dan televisi, penyampaian informasi melalui aplikasi whatsapp, Instagram, facebook, serta melayani janji temu dengan petugas pajak di KPP Pratama Parepare.]]>
<![CDATA[Tinjauan Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Makassar Hotel Network ]]>
<![CDATA[Dian Kurniasari]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[ilh Ilham]]>
<![CDATA[ Income Journal: Accounting, Management and Economic Research Vol 1 No 2 (2022): August Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Bone Jaya Kreatif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT Makassar Hotel Network is a subsidiary of PT Bosowa Propertindo which is operating in hospitality services. PT Makassar Hotel Network has an obligation to pay income tax. If the tax payment is done at once, it will certainly be burdensome, therefore PT Makassar Hotel Network pays taxes in installments every month or is called Income Tax Article 25. This study aims to determine the calculating, tax payment and tax report Income Tax Article 25 on PT Makassar Hotel Network. Data analysis technique in this research is qualitative descriptive analysis. Data to be processed is data on the amount of Income Tax Article 25 calculating, tax payment data and tax report data. The results of the study is indicate that the calculating and tarrif (25%) used was in accordance with the applicable tax regulations. In addition, tax payment and tax report are in compliance with the prevailing taxation regulations which are deposited prior to the 15th of the following month after the expiration of the tax period and the reporting is made before the 20th of the following month after the expiration of the tax period.]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pajak Daerah Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Wahdah Agustina]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[Mahardian Hersanti Paramita]]>
<![CDATA[ Income Journal: Accounting, Management and Economic Research Vol 1 No 2 (2022): August Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Bone Jaya Kreatif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hotel tax is a tax that is very potential with the development of the tourism sector in Makassar City. The strategic location of Makassar City as a city of trade, service, industry, education, and tourism city can encourage the growth of the hotel industry, directly or indirectly can have an impact on increasing the Regional Tax The purpose of this research is to find out how much the hotel tax potential is actually owned Makassar City and how far the attention of the Makassar City Regional Government is in exploring the potential of existing Hotel Taxes and the form of attention of the Regional Government in increasing Hotel Taxes for mutual benefit. The research method used in this study is quantitative descriptive analysis. To calculate the Hotel Tax potential, several related variables are used, namely the number of rooms, the average room rate, the number of days in a year, the level of room occupancy, and the amount of the Hotel Tax rate that is determined. This research data was obtained from literature studies related to this research. The results of the study indicate that there is a considerable difference between hotel tax potential and the target set by the regional government. The highest level of hotel tax effectiveness occurred in 2013 with a percentage reaching 103.5% and categorized as very effective. While the lowest percentage of hotel tax effectiveness occurred in 2016 with a percentage of 51.0% and categorized as ineffective. This shows that the hotel tax collection system is not optimal.]]>
<![CDATA[Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menenngah ]]>
<![CDATA[Alpina Alpina]]>;
<![CDATA[Ilham]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>
<![CDATA[ Income Journal: Accounting, Management and Economic Research Vol 1 No 3 (2022): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Bone Jaya Kreatif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the effect of perceptions of tax corruption and the quality of tax service services on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. This type of research uses quantitative research. The data used in this study are primary and secondary data using data collection techniques using questionnaires. The number of samples in this study were 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS application. The results of this study indicate that perceptions of tax corruption and the quality of tax service services have a significant effect on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. The higher the level of tax service, the higher the level of compliance. This happens because taxpayers have felt at the time of direct service which makes taxpayers feel that the services provided by tax officers affect the level of compliance. Taxpayer compliance with taxation can be influenced by the perception of corruption, this means that the perception of tax corruption plays a good role in increasing taxpayer compliance in paying taxes]]>
<![CDATA[Efektivitas dan kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap retribusi daerah ]]>
<![CDATA[Nurul Afifah]]>;
<![CDATA[Ilham]]>;
<![CDATA[Asma Ulhusna]]>
<![CDATA[ Income Journal: Accounting, Management and Economic Research Vol 1 No 3 (2022): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Bone Jaya Kreatif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the building permit levy on the Maros Regency regional levy and the contribution of the building permit levy to the 2017-2020 regional levy. The method used to answer the problems in this research is descriptive quantitative. The results of the analysis of this study indicate that the effectiveness of receiving building permits for retribution for the Maros Regency regional levy in 2017 is quite effective, The effectiveness of receiving the building permit levy on the Maros Regency regional levy in 2018 is very effective, The effectiveness of receiving the building permit levy on the Maros Regency regional retribution 2019 is very effective, and the effectiveness of receiving building permits levies on Maros Regency regional levies in 2020 is very effective. The contribution of building permit levy receipts to Maros Regency regional levies in 2017 has moderate criteria, the contribution of building permit retribution receipts to Maros Regency regional levies in 2018 is moderate, the contribution of building construction permit retribution receipts to Maros Regency regional levies in 2019 is quite good, and contributions The acceptance of the building permit levy on the Maros Regency regional levy in 2020 is quite good.]]>
<![CDATA[Efektivitas penerimaan pajak Mineral bukan logam dan batuan ]]>
<![CDATA[Dedy Fajrul]]>;
<![CDATA[Ilham]]>;
<![CDATA[Nurul Afifah]]>
<![CDATA[ Income Journal: Accounting, Management and Economic Research Vol 1 No 3 (2022): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Bone Jaya Kreatif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mineral resources as one of the natural wealth owned by the Indonesia. Non-metallic and rock mineral resources in this case are classified into three types: type A, type B and type C and there are fundamental differences between the three types. In this research focused on excavation type C which is used as industrial raw material. Type C is a tax object that is regulated in Law Number 28 Year 2009 on regional tax and regional levies in article 60. This study aims to determine the effectiveness of tax revenues retrieval and processing of mineral and non-metal mineral deposits in Pangkep. This research uses Quantative approach with descriptive data analysis technique by describing data in the form of target and realization of revenue in 2014-2016 in Pangkep. The results of this study indicate that the effectiveness of non-metallic mineral taxes and rocks in 2014-2016 in Pangkep is considered very effective]]>
