Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Inputer Indikator Kinerja Utama (Iku) Dalam Pengelolaan Data Kinerja Direktorat Perencanaan Strategis Dan Manajemen Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Anton Siswanto; Ngadisah Ngadisah; Andi Masrich
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.472 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2022.vol8(2).9912

Abstract

Performance data management is carried out by recording, processing, and reporting performance data. The measurement of performance achievement at BPK is supported by the role of the Key Performance Indicators (KPI) input. Where the KPI input does not meet the level of reliability. The purpose of this study was to find out what factors caused the role of KPI inputers to not fully meet the level of reliability (timeliness of data input, completeness of supporting data and accuracy of supporting data) in the ideal SIMAK/PRISMA data input; and develop strategies to increase the role of KPI inputers in order to increase reliability. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach using Soerjono Soekanto's active role theory. Sources of data obtained from primary data and secondary data. The analysis technique uses SWOT analysis. Data collection techniques through interviews, observations and documentation carried out at the Directorate of Strategic Planning and Performance Management. Resource persons as informants in this study are KPI inputers. The results showed that the factors that caused the role of the KPI inputer to not fully meet the ideal level of reliability in inputting SIMAK/PRISMA data were the KPI inputer in carrying out the role of prioritizing the main task, where being a KPI inputer was an additional task; availability of data from parties other than KPI inputers who have not provided data by the time limit; there is limited knowledge of the inputer on the use of the application; the data period required is different from the input period; the existence of human error, the inputer mistakenly saw the numbers and typed them; the data to be input takes time in a tiered review, the work process is still ongoing so that the required data does not yet exist; data/document access restrictions. There are six strategies that can be used to increase the role of KPI inputers, namely maintaining social relations/interrelationships on an ongoing basis in order to cooperate with other parties regarding data input; maximizing the facilities and infrastructure to support the task of inputting data; propose a re-evaluation of data access restrictions; propose to take part in related training for unskilled KPI inputers; proactive in collecting data from various parties.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANGKIT BERDAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI Theresia Yulia Agustin; Muchlis Hamdi; Andi Masrich
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.29 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.374

Abstract

Efektivitas Program Bangkit Berdaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Efektivitas Program Bangkit Berdaya. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah Kurangnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru dalam pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Bangkit Berdaya, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi dalam penerapan Program Bangkit Berdaya di kecamatan Kotabaru, menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Donnely dan Ivancevich Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi wawancara. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Program Bangkit Berdaya menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat antara lain Faktor faktor yang memengaruhi efektivitas Program Bangkit Berdaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Kotabaru adalah adanya warga yang kurang peduli dengan kondisi lingkungan, ada masyarakat yang tidak ingin tanah miliknya menjadi berkurang dalam pelaksanaan program pemerintah dan ada 7 isu strategis yang dapat digunakan dalam penerapan Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi.
The Impact of the Government Revolution 4.0 on District Integrated Administration Service (DIAS) Karno Karno; Andi Masrich; Afif Syarifudin Yahya; Afni Nooraini
JURNAL ILMU SOSIAL Volume 19, Issue 2, Year 2020
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.19.2.2020.160-179

Abstract

The government is required to manage the government system to achieve the state’s goals as guaranteed by the Republic of Indonesia’s constitution. The management of a government system requires fundamental changes through the Government Revolution 4.0 approach. One form of the government revolution is the District Integrated Administration Service (DIAS) in Cibitung District of Bekasi Regency. However, not all DIAS has made fundamental changes with the Government Revolution 4.0 approach. This research aimed to find out and analyze the government revolution in DIAS in Cibitung District, Bekasi Regency. The study used a mixed-method between quantitative and qualitative methods. The data collection used is closed questionnaires and open questionnaires with a total sample of 49 respondents. The data analysis used is Structure Equation Model (SEM) of Lisrel and Microsoft Excel. The research found that the District Integrated Administration Service in the Government Revolution 4.0 has an average value of 6.80 for positive factors and 5.20 for negative factors. The results are due to weaknesses, namely recurring problems, system failures, complaints, and delays in service. Moreover, the government revolution had a positive impact of 74.83% and a negative impact of 25.17%, hence categorized as “good”. The study concludes that the District Integrated Administration Service acquire the category of “not yet star service”, thus requires a solution for weakness factors.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor Anton Soeharsono; Muchlis Hamdi; Dedeh Maryani; Masrich Masrich
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 1 : Al Qalam (Januari 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i1.1798

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah lingkungan strategis di Kota Bogor. Model penelitian adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah indepth interview dan focus group discussion (FGD). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: 1) implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategis belum optimal dilihat dari a) produktivitas: capaian kelompok sasaran masih rendah; b) linearitas: proses implementasi kebijakan belum sesuai dengan spesifikasi standar; dan c) efisiensi: sumber daya belum didayagunakan secara optimal. 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dilihat dari a) substansi kebijakan: didukung adanya visi misi wali kota, namun terhambat belum adanya Peraturan Walikota sebagai peraturan teknis pelaksanaan; b) perilaku pelaksana: didukung leadership pimpinan daerah, namun terhambat kurangnya komitmen pengelola untuk menjaga kontinuitas pengelolaan sampah; c) interaksi jejaring kerja: didukung adanya kolaborasi, namun terhambat belum ada SOP pengelolaan sampah regional; d) partisipasi kelompok sasaran: didukung upaya pendekatan persuasif pemerintah, namun terhambat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya; dan e) sumber daya: didukung adanya keterlibatan pihak di luar pemerintah, namun terhambat prosedur dan birokrasi pelaksanaan kebijakan belum responsif dan akseleratif. 3) Model Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis dirumuskan peneliti sebagai model pengelolaan sampah yang ideal.
EFEKTIFKAH PELAYANAN IZIN USAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION? STUDI KASUS PADA DPMPTSP KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Mutia Nabella Sentosa; Andi Masrich
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 2 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.599 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1654

Abstract

This qualitative research aims to reveal how the to determine the effectiveness of the Online Single Submission business license service with a case study at DPMPTSP Depok City, West Java Province. Measuring effectiveness is generally used with the following methods: 1) program success; (2) target success; (3) satisfaction with the program; and (4) achievement of overall goals. Data collection techniques used are interviews and documents. The informants in this study are policy implementers and target groups. Based on the results of the study it was concluded that the Online Single Submission business license service at DPMPTSP Depok City, West Java Province is said to be quite effective, although there are still obstacles in the implementation of this service. The obstacle faced by the Depok City DPMPTSP in this service is that there are still business actors who manage this permit through a service bureau which is the cause of the OSS system in Depok City not being fully effective.
Public Service Innovation Towards Smart Villages: Between Expectation and Realisation in Melikan Village Andi Masrich; Adji Suradji Muhammad; Sucahyo Heriningsih; Ahmad Mustanir; Suharto Suharto; Eka Suswaini
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v7i1.45939

Abstract

The idea of a smart village encompasses various aspects of rural life in the modern digital era, with a key focus on information technology infrastructure. The aim of this study is to explore the hopes and requirements of rural residents and assess the level of preparedness of village authorities to leverage technological advancements towards creating smart villages. The research method used is the qualitative research method. The research was conducted in Melikan Village, Klaten Regency, Central Java. The research used several main data sources: village officials and the Melikan Village community. The data collection techniques used were interviews, observation, and FGD. The results show that information and communication technology is vital for the Melikan Village community, but the village government is not yet sufficiently prepared to fulfil the community's expectations. The village government is encouraged to collaborate and be creative with parties that can develop digital services. Community empowerment can technically be done by using application software or websites to open up opportunities for information channelling and support overall rural development. However, the successful implementation of smart villages is highly dependent on the motivation of village leaders, active community participation, and potential village resources. The implication of this research is that the Melikan Village government needs to immediately overcome the obstacles that hinder the adoption of innovations in government services towards smart villages.