Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca peralihan di Kabupaten Katingan Afni Nooraini; Christian Anugrah Pratama; Marja Sinurat
AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.419 KB) | DOI: 10.54259/akua.v1i2.691

Abstract

The government has transferred the Rural and Urban Land and Building Tax from the central tax to a regional tax to provide additional sources of income for regional development, however, after the transition, there was an increase in PBB-P2 receivables. This study aims to analyze the management of PBB-P2 receivables, analyze factors affecting highly PBB-P2 receivables and analyze the efforts of Katingan Regency Government to reduce PBB-P2 receivables. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews and documentation. Sampling was done by purposive sampling method with 11 informants. This study concludes that the management of PBB-P2 receivables in Katingan Regency has not been carried out properly. The increase in PBB-P2 receivables in Katingan Regency is due to the lack of updating of tax subject and object data, lack of competence of tax management apparatus, lack of socialization for the community, and low public awareness of paying taxes. Various efforts have been made by BPKAD Katingan Regency, namely making PBB-P2 data collection applications, not printing Tax Returns Payable for people who have receivables, and collecting taxpayers who are no longer domiciled in Katingan Regency.
PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI, BUDAYA ORGANISASI, DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Rahmat Nurhidayatullah Latief; Ngadisah; Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.185 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.346

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis (1) Pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (2) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (3) Pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan; (4) Pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, dan motivasi berprestasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, instrumen penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier dan analisis regresi ganda. Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah berikut. Pertama, tingkat pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,745) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Kedua, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,449) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Ketiga, motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (r = 0,437) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan [Sig. (1-tailed) = 0,000]. Keempat, tingkat pengetahuan akuntansi, budaya organisasi dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (R = 0,748) dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan (Sig. = 0,000).
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA Zefanya Yosua Jocom; Rossy Lambelanova; Marja Sinurat
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.889 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.437

Abstract

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memiliki tugas Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Kependudukan yang salah satunya adalah dokumen kependudukan berupa Kartu Penduduk Elektronik yang Pelayanan KTP-el di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, disebut KTP-el. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi Dunn (2012: 728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive. Analisis data yang digunakan adalah Analisis data lapangan Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data di antaranya, reduksi data, displai data, pengelompokan data dan penyimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program KTP-el yang sudah dicapai masih belum maksimal, di mana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan di KTP-el, kemudian sering terjadinya kekosongan blanko KTP-el menyebabkan pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum adanya pengecekan biometrik di Kecamatan. Adapun Strategi yang dilakukan Suku Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Jakarta Utara antara lain; menyosialisasikan manfaat KTP-el, memangkas persyaratan yang tidak perlu memastikan ketersediaan Blangko KTP-el. saran dalam penelitian ini, yaitu perlunya dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik di kecamatan supaya lebih efektif dan efisien, mengadakan bimbingan teknis kepada operator, serta perawatan alat-alat perekaman KTP-el.
Analisis Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Paramitha Samosir; Mansyur Achmad; Marja Sinurat
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1238

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dengan tingkat pendidikan pegawai yang rendah menjadi kendala dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kupang. Dalam hal ini masih banyak PNS Kota Kupang yang belum mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Penelitian ini berfokus pada pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam meningkatkan kompetensi pegawai di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam peningkatan kompetensi pegawai di Kota Kupang belum mencapai hasil yang optimal, dilihat dari faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar. dan izin belajar yaitu keterbatasan anggaran pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar OPD dalam menyusun analisis kebutuhan riil organisasi, dan kurangnya informasi tentang program tugas belajar dan izin belajar. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pemerataan
Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) Di Kabupaten Yalimo (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Yalimo) Korina Peyon; Marja Sinurat; Layla Kurniawati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 4 No. 1 (2023): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v4i1.1299

Abstract

Kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) Pemerintah Yalimo diindikasikan belum efektif. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM dan jaringan internet untuk mengakses layanan pengaduan masyarakat (command center). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Kabupaten Yalimo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulannya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pelayanan, Kabid Komunikasi dan Informatika, Kabid Statistik dan Sandi serta masyarakat umum (Masyarakat). Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari: Sosialisasi, penyuluhan belum berjalan maksimal, SDM dan kerja fasilitas belum mendukung Belum ada SOP, juknis dan payung hukum yang mengatur kewenangan dalam menjalankan kebijakan, dan Tingginya persentase penduduk miskin dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Yalimo Faktor Pendukung Tersedianya kecanggihan berbasis teknologi secara online, Adanya peraturan yang menjadi acuan, dasar, komitmen semua elemen. Faktor penghambat: SDM yang kurang memadai, Sarana pendukung yang kurang, seperti jaringan koneksi internet, Pengawasan yang lemah, dan Partisipasi masyarakat yang rendah dalam mensukseskan kebijakan. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dinas terkait meningkatkan frekuensi komunikasi, sosialisasi, penyuluhan, pengajuan usulan penambahan pegawai (admin), membuat aturan, juknis, SOP, yang melibatkan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo dalam layanan pengaduan. masyarakat (command center), serta melakukan terobosan dengan membuat layanan pusat pengaduan lainnya seperti melalui telepon gratis (Call Center) atau memperluas jaringan internet gratis (wifi). Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pengaduan Masyarakat
PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN Marja Sinurat; Tumpak H. Simanjuntak; Christian Anugrah Pratama
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 8 No 2 (2021): Vol 8 No. 2 (2021): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract MANAGEMENT OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX RECEIVABLE IN INCREASING REGIONAL INCOME IN THE KATINGAN REGENCYThe government has transferred the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) from the central tax to a regional tax which aims to provide an additional source of regional original income (PAD) for regional development. This transition resulted in an increase in PBB-P2 receivables in the regions. The purpose of this study is to analyze how to manage receivables, analysis of factors that influence the increase and decrease of PBB-P2 receivables. The method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The data were analyzed based on George R. Terry’s theory of management functions and the analysis of PBB-P2 receivables management basically had not been carried out properly so that there was an increase in receivables. This increase in debt occurs because there has not been an update of tax subject and object data and the lack of competence of the tax management apparatus as well as the low awareness of the public to pay taxes. Efforts were made by making a PBB-P2 data collection application in Katingan Regency Keywords: Accounts Receivable Management; Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2); Increase in Regional Original Income (PAD). Abstrak Pemerintah telah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang bertujuan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan daerah. Peralihan tersebut menjadikan peningkatan piutang PBB-P2 di daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cara mengelola piutang, analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan dan pengurangan piutang PBB-P2. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori fungsi manajemen George R. Terry dan analisa pengelolaan piutang PBB-P2 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik sehingga terjadi peningkatan piutang. Peningkatan piutang tersebut terjadi karena belum dilakukan pembaharuan data subjek dan objek pajak dan kurangnya kompetensi aparatur pengelola pajak serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaymembayar pajak. Upaya dilakukan dengan membuat aplikasi pendataan PBB-P2 di Kabupaten Katingan. Kata kunci: Pengelolaan Piutang; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PENDAPATAN KOMUTER BERPENGARUH TERHADAP KONSUMSI DAN TABUNGAN KELUARGA DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN Anggiat Sinurat; Power Darasa Panjaitan; Marja Sinurat
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2812

Abstract

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pekerja komuter terhadap konsumsi dan tabungan keluarga dalam perspektif pengembangan wilayah di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun-Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif, jumlah ukuran sampel sebanyak 100 orang responden dengan teknik pengambilan sampel secara purposif dan proporsional. Variabel penelitian terdiri dari pendapatan, konsumsi dan tabungan. Data dianalisis dengan analisis regresi linear sederhana dan hipotesis diuji dengan Uji t. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa pendapatan komuter berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi dan tabungan keluarga di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Disarankan agar para keluarga pekerja komuter semakin mengasah dan mengoptimalkan kemampuan, sehingga kontinu memperoleh trend pendapatan yang naik dan membelanjakan pendapatan yang diperoleh di wilayah asal, agar terjadi kenaikan perputaran uang di daerah asal pekerja komuter. Selanjutnya, Pemerintah daerah asal pekerja komuter agar menerbitkan kebijakan atau regulasi tentang perlindungan bagi tenaga kerja komuter.
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Halasson Fransisco Sinurat; Wirman Syafri; Muchlis Hamdi; Mansyur Achmad; Marja Sinurat
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 2 : Al Qalam (Maret 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i2.2006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua yang belum bisa dikatakan produktif dan juga menemukan model baru dari implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Hamdi (2014). Dimana proses implementasi kebijakan ini meliputi dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi. Sedangkan model baru implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua adalah LISME (Legalistik, Inovasi, Sinergitas, Modern dan Efisiensi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, menjelaskan bahwa produktivitas kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran masyarakat penerima manfaat. Kemudian dari dimensi linieritas yang dilihat dari prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana. Sedangkan efisiensi kebijakan BANGGA Papua yang dilihat dari asset, dana dan teknologi. Dimana implementasi kebijakan harus berkolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, serta tokoh masyarakat, juga masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan gizi Anak dan Ibu di Kabupaten Asmat dalam membentuk Generasi Emas Papua.
Optimising Regional Financial Performance through Capital Expenditure and Regional Revenue in Bengkalis Regency 2017-2020 Syahrial Abdi; Bahrullah Akbar; Dedeh Maryani; Marja Sinurat
ARISTO Vol 11, No 2 (2023): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v11i2.6899

Abstract

Local Government Governance in Improving Regional Financial Performance on the Analysis of Capital Expenditure and Regional Revenue from 20017 to 2020 proves that the Quality and Allocation of Expenditure has not been seen due to the Pattern of Leadership Culture and Geopolitics of Bengkalis Regency. Capital Expenditure has not been prepared to build infrastructures related to the community’s economic growth, which will ultimately impact increasing Regional Original Revenue (PAD). This research is a qualitative descriptive type, intending to know the work of regional finance; there are 5 (five) elements, namely: 1) Degree of Decentralisation; 2) Financial Dependence on the Central Government; 3) Financial Independence; 4) Effectiveness of local revenue; 5) Degree of BUMD Contribution. This paper proves that optimal and effective capital expenditure and the ability to develop an integrated revenue-raising program can improve regional financial performance.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Marja Sinurat; Rizqi Sukma Sari Putri; Womsiter Sinaga; Ayu Widowati Johannes
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 10 No 1 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i1.3417

Abstract

ABSTRACT The application of good accrual-based government accounting standards (SAP) will influence the opinion given by the Audit Board (BPK) on regional financial management. The purpose of the study is to determine how the implementation, obstacles that occur and efforts to overcome obstacles in Government Accounting Standards in the preparation of Local Government Financial Statements (LKPD) of Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province. The study used descriptive qualitative methods with an inductive approach, primary and secondary data sources with data collection through documentation, observation and interviews which were then analyzed with the miles and huberman model. The implementation of the preparation of local government financial statements of Labuhanbatu Regency has implemented accrual-based government accounting standards. There are still obstacles that occur in the form of the implementation of standard operating procedures and lack of competence and the amount of resources of the financial statement preparation apparatus. Efforts are made by increasing the competence and number of apparatus resources based on accounting education background and the application of standard operating procedures. The implementation of SAP in Labuhanbatu Regency still has obstacles in the form of apparatus resources and standard operating procedures. BPKAD seeks to overcome obstacles that occur by increasing the competence and amount of apparatus resources as well as the implementation of SAP standard operating procedures. Keywords: SAP Implementation, Accrual Basis, and Financial Statements ABSTRAK Penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model Miles and Huberman. Pelaksanaan penyusunan LKPD Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan SAP berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP. Kata kunci: Penerapan SAP, Basis Akrual, dan Laporan Keuangan.