Garuda - Garba Rujukan Digital

Hukum Determinan Terhadap Ekonomi atau Ekonomi Determinan Terhadap Hukum Bima Kumara Dwi Atmaja
Simbur Cahaya Volume 28 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Hukum dan ekonomi sangat mempengaruhi satu sama lain. Peristiwa hukum dapat mempengaruhi ekonomi sebaliknya peristiwa ekonomi dapat mempengaruhi hukum. Hubungan hukum dengan ekonomi diharapkan akan diperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya hukum menempatkan dirinya terhadap perekonomian yakni apakah hukum mengawal (guarding), mengikuti (following) ataukah sebagai yang memimpin atau mempelopori (leading) perekonomian suatu negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa baik hukum maupun ekonomi saling berkaitan satu sama lain, determinasinya bergantung pada asumsi dan konsep yang digunakan. Apabila merujuk pada pendapat van Kan, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk ekonomi karena menurut van Kan hukum selalu tertinggal dari peristiwanya “het recht hinkt achter de feiten aan”. Sebaliknya, apabila merujuk pada teori Roscoe Pound yang mengatakan bahwa law is tool of social engineering yang berarti hukum menjadi alat perubahan masyarakat maka dapat dikatakan ekonomi adalah produk hukum, hal mana hukum telah memerankan peranannya sebagai pemandu arah berkembangnya masyarakat. Hal terpenting adalah hukum harus mampu mencegah kerugian masyarakat sehingga apabila hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya berarti selalu terjadi economic cost dan social cost terlebih dahulu. Mengingat hal tersebut maka hukum seharusnya memimpin di depan agar masyarakat terhindar dari economic cost dan social cost tersebut.

PENYEBARAN CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA Komang Melinda Sulistyawati; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p16

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya proteksi hukum atas penyebaran cuplikan film di media sosial. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan mengutip, menyalin, merekam, menggandakan dan mengiklankan sebagian atau keseluruhan ciptaan orang lain, tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Penyebaran cuplikan film sebagai bentuk pelanggaran hak cipta merupakan contoh dari pembajakan. Walaupun sifatnya sementara, namun hal tersebut tetap melanggar hak cipta suatu film. Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Pelanggaran, Penyebaran ABSTRACT This study aims to understand and explore the forms of copyright infringement and legal protection efforts for the spread of film footage on social media. The writing method used is a normative research method. With a legislative and conceptual approach. The results of this study show that the act of quoting, copying, duplicating and advertising part or all of someone else's creation, without the permission of the creator or copyright holder is a copyright violation. Therefore, it is a violation of the moral rights and economic rights of the Creator. The dissemination of film footage as a form of copyright infringement is an example of piracy. Although it is temporary, it still violates the copyright of a film. Keywords: Copyright, Film, Infringement, Distribution.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI DENPASAR Stephanie Tinuresi; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/2022.v11.i05.p08

Penelitian ini mempunyai tujuan dalam mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum dan faktor- faktor yang menghambat upaya penanggulangan eksploitasi anak khususnya eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di Kota Denpasar dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris yang mengkaji peraturan perundang-undangan maupun konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan efektifitas dan implementasi dari UUPA yang berkaitan dengan eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Kota Denpasar memberikan perlindungan hukum serta bagaimana meminimalisir faktor-faktor yang menghambat upaya dalam menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Denpasar. Perlindungan hukum dan upaya penanggulangan eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan perlindungan khusus yang pelaksanaannya wajib sesuai dengan UUPA agar menjamin hak-hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan hidup ecara maksimal dalam kerangka harkat dan martabat kemanusiaan, dilindungi dari macam kekerasan hak serta eksploitasi. Akan tetapi, terbukti dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut masih belum terlihat keefektifan pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta segenap elemen masyarakat memandang eksploitasi anak sebagai hal yang urgensi untuk segera ditangani, karena hal ini bersangkutan dengan hak anak yang patut dipenuhi untuk kemajuan Negara. Sehingga seluruh anak bangsa dapat menjadi generasi penerus yang sehat, beradab dan terpenuhi hak asasi manusianya. This research aims to examine and analyze legal protection and factors that hinder efforts toKata kunci : Anak, Eksploitasi, Pengemis combat child exploitation, especially the exploitation of children employed as beggars in Denpasar City based on Law No. 35 of 2014 on Child Protection (UUPA). This research uses empirical legal methodologies that examine laws and regulations and legal concepts related to the effectiveness and implementation of the UUPA related to the exploitation of children as beggars. The results of this study show how the Denpasar City government provides legal protection and how to minimize factors that hinder efforts to overcome child exploitation as beggars in Denpasar City. Legal protection and efforts to combat the exploitation of children as beggars are special protections whose implementation must be in accordance with the UUPA in order to ensure the rights of children to be able to grow, develop, and live optimally within the framework of human dignity and dignity, protected from various kinds of rights violence and exploitation. However, it is evident in the implementation of the legislation that it is still not seen the effectiveness of the government, child protection agencies, and all elements of society view child exploitation as an urgency to be addressed immediately, because this is related to the rights of children that must be fulfilled for the progress of the State. So that all the nation's children can become the next generation who are healthy, civilized and fulfilled their human rights. Keywords: Children, Exploitation, Beggars

The PENGATURAN BATAS MAKSIMAL TERHADAP WAKTU PENGISIAN POSISI WAKIL KEPALA DAERAH SAAT TERJADI KEKOSONGAN Imam Wahyudi; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p16

Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi berkaitan dengan mekanisme proses dipilihnya wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait Pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan ini yakni penelitian hukum dengan jenis yuridis normative serta pendekatan perundang-undangan sebagai pisau analisis dalam membahas permaalahan yang muncul pada artikel ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ini mekanisme pemilihan wakil kepala daerah berlandaskan demokrasi di Indonesia dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali dengan cara bersama-sama pada tiap wilayah NKRI. Tiap-tiap calon kepala daerah serta wakil kepala daerah yang bisa ikut serta dalam pemilihan wajib menjalani proses uji publik seperti aturan yang telah ada. Proses dipilihnya wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung, yakni secara sepaket dengan kepala daerah. Dengan demikian, posisi kepala daerah serta wakil kepala daerah di analogikan sebagai rekan yang tak dapat dipisahkan, baik dari segi pemangku jabatan publik pada saat melakukan pengelolaan wilayah ataupun pemegang posisi pemimpin di daerah. Selanjutnya terkait pengaturan batas maksimal terhadap waktu pengisian posisi wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan belum adanya pengaturan secara khusus, hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma, hal ini berimplikasi kepada tidak berjalannya dengan baik fungsi tata negara Indonesia. This study is designed to provide information related to the mechanism of the process of selecting a deputy regional head based on democracy in Indonesia and to analyze the maximum limit setting for the time to fill the position of deputy regional head when a vacancy occurs. The method used in the article related to setting the maximum limit on the time to fill the position of deputy regional head when this vacancy occurs is legal research with a normative juridical type and a statutory approach as an analytical tool in discussing the problems that arise in this article. In this study it was found that the mechanism for selecting regional deputy heads based on democracy in Indonesia is carried out once every 5 (five) years in a joint manner in each region of the Republic of Indonesia. Each candidate for regional head and deputy regional head who can participate in the election must undergo a public examination process according to existing regulations. The process of selecting the deputy regional head is carried out directly, namely in a package with the regional head. Thus, the positions of regional heads and deputy regional heads are analogous to being inseparable partners, both in terms of public office holders when managing the region or holding leadership positions in the region. Furthermore, regarding the setting of the maximum limit on the time to fill the position of deputy regional head when a vacancy occurs, there is no specific regulation, this causes a norm void, this has implications for the improper functioning of the Indonesian state administration.

TELAAH PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MEMENANGKAN BUKTI AUTENTIK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR: 346/PDT.G/2014/PNDPS) Bima Kumara Dwi Atmaja; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p03

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara sengketa tanah antara I Wayan Suartika melawan Universitas Udayana yang telah diputus Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan No. 346/PDT.G/2014/PNDPS serta mengkaji kekuatan pembuktian Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Universitas Udayana berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan pipil yang dimiliki oleh I Wayan Suartika sehingga dalam memutus perkara ini, hakim tidak serta merta mengutamakan aspek kepastian hukum. Kedua yaitu Teori Keadilan merupakan teori yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar memenangkan pihak pemilik pipil yaitu I Wayan Suartika, karena apabila ditinjau dari pemberian kebaikan terbesar sesuai kondisi yang merupakan pernyataan John Stuart Mill terkait Keadilan, hakim menilai bahwa akan jauh lebih memberikan manfaat dan kebaikan bagi I Wayan Suartika apabila tanah tersebut adalah merupakan haknya dikarenakan sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh pihak I Wayan Suartika. Penelitian ini tidak mendukung atau menolak putusan hakim, melainkan hanya menelaah perspektif hakim dalam memutus perkara sengketa tanah yang dihadapkan pada bukti autentik. ABSTRACT This study aims to examine the legal theory used by judges in deciding land dispute cases between I Wayan Suartika and Udayana University which have been decided by Denpasar District Court Judges through decision No. 346/PDT.G/2014/PNDPS and examines the strength of evidence of usage rights owned by Udayana University. The research method used is empirical normative legal research through statutory, contextual and case approaches. The results of this study, the first is that the strength of proof of the Right to Use Certificate owned by Udayana University based on the law has perfect proof power when compared to the pipil owned by I Wayan Suartika so that in deciding this issue, the judge does not necessarily prioritize aspects of legal certainty . Second, the Theory of Justice is a theory used by judges in deciding the case where the Judge at the Denpasar District Court won the pipil owner, I Wayan Suartika, because when viewed from the provision of the greatest kindness according to the conditions which were John Stuart Mill's statement regarding Justice, the judge considered that it would far more beneficial and good for I Wayan Suartika if the land is his right because I Wayan Suartika has used it for a long time. This research does not support or reject the judge's decision, but only examines the perspective of judges in deciding cases that file land claims against authentic evidence.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN TERHADAP PERKEMBANGAN OLAHRAGA ANGKAT BERAT DI INDONESIA Sandi Yonathan; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i03.p5

Tujuan menyeluruh studi ini adalah untuk memastikan apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Indonesia telah membantu negara tersebut mencapai tujuannya menjadi kekuatan internasional dalam kompetisi gaya Olimpiade. Investigasi ini menggunakan gabungan dari analisis undang-undang dan metodologi berbasis tinjauan literatur dan teknik penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menginformasikan ketentuan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berkaitan dengan pertumbuhan angkat berat sebagai cabang olahraga. Dengan adanya peraturan pelaksanaan yang menyertai UU Keolahragaan terkait dengan pembinaan olahraga angkat berat seperti pendanaan dan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Keolahragaan sudah cukup memenuhi hak asasi manusia. Kesimpulan tersebut dapat diambil karena peraturan pelaksanaan yang menyertai Undang-Undang Keolahragaan terkait dengan perkembangan olahraga angkat berat. Namun persoalannya, peran dan posisi sumber daya manusia yang berkecimpung di dunia olahraga seringkali saling bertentangan sehingga belum terealisasi dengan baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Keolahragaan tidak dapat diterapkan secara efektif pada pertumbuhan angkat berat sebagai olahraga sebagai akibatnya. Kata Kunci: Efektivitas, Angkat Berat, Undang-Undang Keolahragaan. ABSTRACT This study aims to ascertain whether or not Law No. 11 of 2022 on Powerlifting in Indonesia is helping the country achieve its goal of becoming an international powerhouse in Olympic-style powerlifting. This inquiry makes use of a combination of a normative legal research methodology and an approach based on statutory analysis and literature review. The research concludes that the provisions of Law Number 11 of 2022 Concerning Sports regarding the development of Powerlifting generate Rechtsorde. Since the Sports Law is accompanied by implementing regulations concerning the growth of powerlifting, including the provision of funding for and the organization of sports weeks and championships, it is reasonable to assume that the Sports Law adequately protects the human rights of its subjects. Powerlifting's rapid expansion is reflected in the Sports Law's corresponding implementing regulations, so this conclusion stands. However, it has not been fully realized because the different functions and positions of human resources in the sports industry frequently clash with one another. As a result, one might conclude that the Sports Law is ineffective when applied to the development of powerlifting as a sport. Key Words: Effectiveness, Powerlifting, Sports Law

IMPLIKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN Junland Anggie Syahputra Rumahorbo; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p08

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya pembentukan peraturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistematik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan yang membutuhkan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola sumber daya alam di Indonesia, berperan penting dalam menjaga keseimbangan di masa depan dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang yang tepat untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. ABSTRACT The purpose of this study is to evaluated the importance of establishing legal regulations in environmental management to support sustainable development. The research method used is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a systematic approach. The results of this study indicated that environmental management includes preventive action, damage and pollution control, and restoration of environmental quality which requires the development of policies, programs and activities that are supported by other environmental management support systems. The government as the formal institution that regulates the management of natural resources in Indonesia, plays an important role in maintaining balance in the future by establishing appropriate policies and laws to achieve sustainable management of natural resources.

ANALISIS KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ni Luh Putu Titania Paramita; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p03

Penelitian ini dilakukan bertujuan guna menganalisis tata cara pengangkatan hakim ad hoc dan independensi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analisis. Hasil analisis dari studi ini menerangkan tata cara pengangkatan hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial memiliki sejumlah syarat khusus yang bersifat wajib, yaitu seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu perburuhan. Calon hakim ad hoc yang diusulkan oleh masing-masing organisasinya tersebut diseleksi terlebih dahulu dan diuji dengan tata cara yang tercantum pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor PER-01/MEN/Xll/2004, guna menjamin keahliannya di bidang ilmu perburuhan. Berdasarkan Keputusan Presiden yang mendapatkan usul dari Ketua Mahkamah Agung, seorang hakim bisa diangkat sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial apabila telah melewati proses seleksi dan rekrutmen. Kecakapan dan kegigihan seorang hakim dalam menghormati komitmen kebebasan profesinya dan integritas dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari adanya intervensi pihak lain merupakan independensi hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan lndustrial dalam memeriksa suatu perkara. Hal tersebut diperlukan agar hakim dalam melaksanakan kewajibannya tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. ABSTRACT This research was conducted with the aim of analyzing the procedures for appointing ad hoc judges and the independence of ad hoc judges at the Industrial Relations Court. The method used in this study is a normative legal research method with statutory, conceptual and analytical approaches. The results of the analysis from this study explain that the procedure for appointing ad hoc judges at the Industrial Relations Court has a number of special conditions that are mandatory, namely that a judge must have extensive knowledge in the field of labor science. The prospective ad hoc judges proposed by their respective organizations are pre-selected and tested according to the procedures listed in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER-01/MEN/Xll/2004, in order to guarantee their expertise in the field of labor science. Based on a Presidential Decree which received a recommendation from the Chief Justice of the Supreme Court, a judge can be appointed as an ad hoc judge at the Industrial Relations Court if he has passed the selection and recruitment process. The skill and persistence of a judge in respecting his commitment to freedom of profession and integrity in carrying out his obligations and authority from the intervention of other parties constitutes the independence of an ad hoc judge at the Industrial Relations Court in examining a case. This is necessary so that the judge in carrying out his obligations does not side with one of the parties to the dispute.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search