Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) International Journal of Social Science and Business
I Gede Arya Wira Sena
Universitas Panji Sakti Singaraja, Bali-Indonesia
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan I Gede Arya Wira Sena; I Komang Kawi Arta
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.365 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.43411

Abstract

Besarnya tingkat perkawinan anak di usia muda harus menjadi perhatian serius agar setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang – undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dаtа yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа langsung kepada subjek penelitian, sedangkan dаtа sekunder adalah dаtа-dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskrpitif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.
Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali I Komang Kawi Arta; I Gede Arya Wira Sena
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.847 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v6i1.46428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, sehingga kemudian khusus dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dicabut dan digantikan dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga Dinamika dicabutnya permen tahun 2016 tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap  Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.
The Effectiveness of Decree of The Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as The Holder of Land Rights I Gede Surata; I Gede Arya Wira Sena
International Journal of Social Science and Business Vol. 6 No. 4 (2022): November
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v6i4.51013

Abstract

The land rights registration before issuing the Decree of the Minister of State for Agrarian Affairs Number 276 of 2017 concerning the appointment of Pakraman Village as the subject of the holder of land rights has yet to be completed and based on the Decree. All druwen Village lands can be registered on a cadastral basis to obtain evidence rights called certificates without harming village manners which, before this decree was issued, had utilized/used the druwen village lands. The problem is balancing control and ownership of land rights belonging to Pakraman Village to create an even distribution of land tenure by Krama Desa. This study uses a type of empirical legal research with descriptive-analytical research. The approach used is a sociological approach, with the types of data: primary and secondary data, data sources are field and library data sources, and the research location is in Buleleng District, Buleleng Regency. The registration of druwen village lands in the Buleleng sub-district, Buleleng Regency, has been carried out completely. However, some villages have yet to be registered because the village druwen lands are controlled by village krama in groups called krama dadia. The rest have effectively implemented the Decree of the Ministry of Agrarian Affairs Number 276 of 2017 in Buleleng District, Buleleng Regency.
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang I Gede Arya Wira Sena
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.59242

Abstract

Bank menyalurkan berbagai macam kredit tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keperluan masyarakat. Kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan dan target penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bagi pemenang lelang. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini dan mewakili populasi yang ada. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskritif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, observasi). Hasil penelitian menunjukkan secara yuridis pemenang lelang yang melakukan pembelian terhadap obyek lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang berhak untuk mendapatkan Perlindungan hukum apabila ada gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pembelian obyek lelang tersebut. Kesalahan penggugat, KPKNL tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan tunduk pada hukum sebagai contoh, pelaksanaan pasal 6 UUHT, jika debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual secara langsung pada KPKNL.
Co-Authors I Gede Surata I Komang Kawi Arta