Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Indah Mutiara Sari
Universitas Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Syarah Syam Amir; Harsanto Nursadi; Indah Mutiara Sari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.31731

Abstract

Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission Risk Based Approach yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Data dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Peraturan Daerah RDTR. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, tidak berkesesuaiannya antara perizinan melalui OSS RBA dan perizinan di daerah, ketidaksiapan penerapan dalam aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek digitalisasi, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA.
PENEGASAN EKSISTENSI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN OBJEK SENGKETA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Indah Mutiara Sari; Anna Erliyana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4481

Abstract

The promulgation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 adds to the precarious atmosphere of the pandemic that has occurred since 2020. The law that was present with the aim of providing procedures for implementing government actions in dealing with this pandemic turned out to have brought many questions from the general public regarding the interests of the general public. The political party that accompanies the promulgation of the law is because it is considered to provide immunity to state administrative officials against policies that will be issued as an effort to handle the COVID-19 pandemic because it is not an object of state administration. This research comes with several fundamental questions such as why the law legitimizes the existence of state administrative decisions that cannot be the object of a lawsuit at the state administrative court and how the general principles of good governance can be guaranteed to be implemented if the transformation of state administrative policies into the object of the state administrative dispute is removed. This research is based on normative juridical research methods
Co-Authors Anna Erliyana Harsanto Nursadi Syarah Syam Amir