p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Safira Nur Halima*, Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno, Safira Nur Halima*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN TAWANAN PERANG PADA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA III 1949 Syifa Nurafantin*, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.172 KB)

Abstract

Hubungan antar negara sering menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik karena adanya perbedaan pandangan. Perang merupakan jalan yang dipilih oleh para pihak yang berkonflik ketika jalan damai dianggap sudah tidak efektif lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Di dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata, hak-hak tawanan perang kerap tidak dilindungi. bahkan Negara Penahan menghambat pemulangan tawanan perang atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Konvensi Jenewa III 1949. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan prosedur pemulangan tawanan perang menurut Konvensi Jenewa III 1949. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah degan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa III 1949 mengatur mengenai batasan-batasan dalam memperlakukan tawanan perang demi memberikan perlindungan hukum berlandaskan hak asasi manusia, serta ketentuan-ketentuan terkait prosedur pemulangan tawanan perang di dalam suatu konflik bersenjata internasional. Ketententuan-ketentuan tersebut mengatur pula mengenai siapa saja yang termasuk sebagai kombatan yang berhak atas perlindungan dari Konvensi dan pemulangan tawanan perang yang harus segera dilakukan setelah permusuhan berakhir atau apabila tidak ada lagi alasan penahananan. Hambatan yang ada dapat ditanggulangi dengan pemaksimalan peran PBB dan ICRC. 
PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIK ILEGAL DALAM OPERASI PANGEA Riviera Jesica Manurung*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.635 KB)

Abstract

Kejahatan transnasional semakin berkembang di kehidupan masyarakat internasional. Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Peredaran obat dan kosmetik terlarang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi. Interpol melakukan Operasi Pangea dalam rangka memberantas kejahatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi informasi kepada instansi terkait lainnya. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan melalui suatu mekanisme dan metode kerjasama tertentu antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi yang terkait.