Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen INFORMASI Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia

Indarto Waluyo

Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Author-ID : 411848

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

MENYIKAPI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG KURANG SEHAT Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 3, No 1 (2004): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu dari tiga pilar penggerak ekonomi negara dalam kenyataannya sering dijumpai belum beroperasi seperti yang diharapkan. Masih sering ditemui di pusat maupun di daerah, perusahaan milik negara tersebut dalam kondisi merugi, meskipun banyak pula yang menunjukkan performance cukup sehat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan kondisi merugi tersebut BUMN BUMD harus dilikuidasi ? Keberadaan BUMN BUMD tidak bisa lepas dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama melihat BUMN BUMD sebagai bussiness entity, dan yang kedua memandang sebagai public service. Sebagai bussiness entity BUMN BUMD merupakan profit getter, sehingga kinerjanya diukur dari seberapa jauh perusahaan tersebut mampu mencetak laba, semakin tinggi laba yang diperoleh akan semakin baik pula kinerjanya, demikian pula sebaliknya. Sudut pandang kedua lebih menekankan pada sisi pelayanan kepada publik yang merupakan salah satu tugas negara kepada rakyatnya, seperti disebutlkan dalam PP No: 3/1983, dengan tidak semata-mata mencari keuntungan. Beban tetap depresiasi sebagai salah satu komponen penentu laba/rugi perusahaan, dapat dijadikan dasar untuk menentukan ditutup tidaknya BUMN BUMD yang merugi. Bila kerugian per tahun lebih kecil dari beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan masih bisa beroperasi namun tidak bisa mengganti aktiva tetapnya dengan yang baru. Bila kerugian per tahun lebih besar dari beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan tersebut harus ditutup atau dijual atau dimasukkan bagian dari departemen/dinas (bukan sebagai bussiness entity). Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham BUMN BUMD bisa mengambil langkah – langkah yang bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut. Kata kunci : BUMN BUMD; Aspek sosial Aspek ekonomi; Beban tetap depresiasi.

Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 9, No 2 (2011): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam dekade terakhir reformasi keuangan negara telah memasuki babak baru, salah satuagendanya adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadipengganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah anggaran (penggunaandana pemerintah) tidak lagi berorientasi pada input, tetapi lebih pada output. Perubahan inimerupakan momentum yang penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakansumber daya pemerintah yang lebih efektif, efisien dan produktif, tetapi tetap dapatmemenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi seiring dengan keterbatasan sumber dana yangada. Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luasoleh pemerintahan modern di berbagai belahan negara Eropa dan Amerika. Pendekatanpenganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah(satker yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorongpeningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah.Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yangmemberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik, seperti yangdiamanatkan dalam undang-undang nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dengan dikeluarkannya undang-undang nomer 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara membuka celah baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkunganinstansi pemerintah. Dalam undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokokdan fungsinya (tupoksi) memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkanpengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, danefektivitas.Satuan kerja baru tersebut bernama Badan Layanan Umum (BLU).Untuk dapat menjadi Badan Layanan Umum, suatu instansi pemerintah harus memenuhi tigapersyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelanggaraanlayanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerjakeuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti polatata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, danlaporan audit / bersedia untuk diaudit.Kata kunci : Badan Layanan Umum, Pola Baru Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah.

Dampak RUU Akuntan Publik Terhadap Pengembangan Profesi Akuntan Publik Di Indonesia Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 8, No 2 (2010): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jpai.v8i2.950

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasaassuran dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satupertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, profesiAkuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung terwujudnyaperekonomian yang sehat, efisien dan transparan. Untuk melindungi kepentingan masyarakatdan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang-undangyang mengatur praktik profesi Akuntan Publik. Pengaturan mengenai praktik profesi AkuntanPublik dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tidak sesuai lagi dengan perkembanganyang ada saat ini. Oleh karena itu disusunlah Rencana Undang-Undang baru tentang PraktikAkuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam praktik profesi Akuntan Publik.Dalam penyusunan Rancangan Undang Undang baru tersebut ada beberapa hal yangkrusial yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pengembangan profesi AkuntanPublik di Indonesia. Hal tersebut adalah ; 1) Sanksi pidana bagi Akuntan Publik, 2) PerijinanAkuntan Publik Asing, 3) Persyaratan Akuntan Publik.Ketiga hal tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan profesi maupun akademisi.Pertama, sanksi pidana dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat generasi muda untukterjun menjadi Akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah, sanksi administratif kiranyasudah cukup memadai. Kedua, perijinan Akuntan Publik Asing yang dirasa begitu mudah,akan menggusur keberadaan Akuntan Publik lokal. Hal ini dimungkinkan karena jumlahAkuntan Publik di beberapa negara ASEAN sangat banyak, sehingga meraka akanmelakukan ekspansi ke Indonesia, disamping itu adanya potensi ancaman terhadapkepentingan keamanan negara ketika Akuntan Publik Asing tersebut memeriksa industristrategis negara. Ketiga, persayaratan untuk menjadi Akuntan Publik begitu mudah, karenatidak mensyaratkan harus dari jurusan akuntansi, hal ini menjadi preseden buruk bagipengembangan jurusan akuntansi di Indonesia’Kata kunci : RUU Akuntan Publik, Pengembangan Profesi Akuntan Publik

Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Pos-pos Neraca dan Ketrampilan Menyusun Laporan Keuangan Melalui Penerapan Metode Pemberian Tugas Moh. Sochih; Rr. Indah Mustikawati; Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 5, No 2 (2006): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

This research is aimed to improve the comprehension of real account concept and the presentation of that account in the right way by giving some assignments to the students. This research uses a class action research method which takes 2 cycles. Every cycle includes 4 steps. The steps are planning, implementation, observation and evaluation, and reflection. The result of first step is instructional design which is arranged based on the result of observation, interview and questionnaire. The learning method used by the lecturer is recitation method. The result shows that the implementation of recitation method can improve the comprehension of real account concept and the presentation of that account in the right way by giving assignments to the students. Students say that they are not serious when they do the assignments. But, the lecturers say that the assignments will determine the final score. It makes students do more serious. Students spent their time to read the financial accounting books and study in the study group. It’s better if there are some equipment which help the learning process held more effective and some activities outside class.

KESIAPAN PENGELOLAAN ASET UNY DALAM RANGKA OPTIMALISASI INCOME GENERATING UNTUK MENDUKUNG PTNBH UNY Dhyah Setyorini; Rr Indah Mustikawati; Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 20, No 2 (2022): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jpai.v20i2.56483

Riset ini bertujuan untuk melihat kesiapan UNY dalam mengelola aset dalam rangka optimalisasi income generating untuk mendukung PTN-BH UNY. Riset ini penting dilakukan untuk mendapatkan keyakinan terhadap kesiapan UNY dalam pengelolaan keuangan khususnya terkait pengelolaan asetnya. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan bulan Februari hingga September 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesiapan pengelolaan akun aset pada UNY. Subjek dalam penelitian ini adalah personal yang bekerja mengelola anggaran khususnya aset di bawah koordinasi Badan Pengawas Pengelolaan Usaha (BPPU) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) UNY. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dari tahapan kesiapan pengelolaan aset, hanya tahap pertama (sosialisasi) yang telah terlaksana, tahap kedua terkait tata kelola telah disiapkan semua perangkat yang mengatur (Peraturan Rektor) UNY PTN-BH namun payung hukumnya belum disahkan oleh Presiden, sehingga perubahan tatakelola belum dapat dilaksanakan secara penuh. Tahap terakhir transfer aset belum dapat dilaksanakan. Identifikasi aset baru terlaksana di lingkup internal, identifikasi dengan KPKPN belum dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena selain identifikasi internal belum selesai, payung hukum juga belum disahkan. Kondisi ini membuat UNY belum dapat bergerak melakukan harmonisasi. Perlu identifikasi aset lebih lanjut karena beberapa aset yang di bawah BPPU statusnya masih tahap pengembangan. Selain itu, perlu diagendakan kejelasan peran, fungsi dan tanggungjawab antara Inkubator Bisnis UNY dan BPPU dalam upaya optimalisasi aset.Kata kunci: Kesiapan, Pengelolaan Aset, PTN-BH

Co-Authors Amani, Fauziyah Althaf Dhyah Setyorini Indah Mustikawati Moh. Sochih Ndaru Winantyadi Rita Kusumastuti Rosadi, Riza Anggraeni Rr Indah Mustikawati Sani Yuliyana

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia