Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, TEKANAN ANGGARAN WAKTU DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP AUDIT JUDGMENT Rosadi, Riza Anggraeni; Waluyo, Indarto
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 6, No 1 (2017): Nominal April 2017
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu dan Pengalaman Audit Terhadap Audit Judgment. Penelitian ini dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Gender terhadap Audit Judgment auditor; (2) pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment auditor; (3) pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Audit Judgment auditor; (4) pengaruh Pengalaman Audit terhadap Audit Judgment auditor; (5) pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu dan Pengalaman Audit secara simultan terhadap Audit Judgment auditor. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji coba instrumen menggunakan metode uji coba sampel terpakai. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Tidak terdapat pengaruh Gender terhadap Audit Judgment auditor. (2) Terdapat pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment auditor. (3) Terdapat pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Audit Judgment auditor. (4) Terdapat pengaruh Pengalaman Audit terhadap Audit Judgment auditor. (5) Terdapat pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu dan Pengalaman Audit secara simultan terhadap Audit Judgment auditor.Â Kata kunci: Gender, Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu, Pengalaman Audit, Audit Judgment

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, OPINI AUDIT, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014) Amani, Fauziyah Althaf; Waluyo, Indarto
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 5, No 1 (2016): Nominal April 2016
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan terhadap Audit Delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif dengan pendekatan ex post facto. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 41 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi=-3,118, nilai signifikansi t sebesar 0,010 < 0,05. (2) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi=-22,386, nilai signifikansi t sebesar 0,026 < 0,05. (3) Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi=3,407, nilai signifikansi t sebesar 0,013 < 0,05. (4) Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Audit Delay, hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi=-0,231, nilai signifikansi t sebesar 0,030 < 0,05. (5) Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Audit Delay, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,002 < 0,05. Besarnya pengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 12,9%.Â Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, Umur Perusahaan, Audit Delay

PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN UU NO.5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) Kusumastuti, Rita; Waluyo, Indarto
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 2, No 2 (2013): Nominal September 2013
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Pemilihan sampel menggunakan metode proportionate stratified sampling. Jumlah sampel penelitian sebanyak 102 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linieritas dan uji heteroskedastisitas. Analisis data untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Motivasi Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, dibuktikan thitung 5,289 > ttabel 1,984 (2) Motivasi Mengikuti USAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, dibuktikan thitung 4,528 > ttabel 1,984 (3) Motivasi Kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, thitung 5,287 > ttabel 1,984 (4) Motivasi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, dibuktikan thitung 4,544 > ttabel 1,984 (5) Pengetahuan UU.No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, dibuktikan thitung 2,417 > ttabel 1,984 (6) Motivasi Karir, Motivasi Mengikuti USAP, Motivasi Kualitas, Motivasi Ekonomi, Pengetahuan Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti PPAk, dibuktikan Fhitung sebesar 9,907 > Ftabel sebesar 2,309. Kata Kunci: Motivasi, Pengetahuan Undang-Undang No.5 Tahun 2011, Minat Mengikuti PPAk

PENGARUH FRAMING DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGMENT Sani Yuliyana; Indarto Waluyo
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 7, No 2 (2018): Nominal September 2018
Publisher : Yogyakarta State University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Framing terhadap Audit Judgment, (2) pengaruh Independensi Auditor terhadap Audit Judgment, dan (3) pengaruh Framing dan Independensi Auditor secara bersama-sama terhadap Audit Judgment. Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Wilayah DIY. Penelitian ini bersifat populatif dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Framing berpengaruh terhadap Audit Judgment, (2) Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap Audit Judgment, (3) Framing dan Independensi Auditor secara simultan berpengaruh terhadap Audit Judgment. Kata Kunci: Framing, Independensi Auditor, Audit Judgment

PENGARUH PENGALAMAN, KEAHLIAN, SITUASI AUDIT, DAN ETIKA TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR (Studi Kasus pada KAP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Ndaru Winantyadi; Indarto Waluyo
Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol 3, No 1 (2014): Nominal April 2014
Publisher : Yogyakarta State University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, dan Etika terhadap Skeptisisme Profesional Auditor baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini adalah penelitian sampel dengan jumlah sampel 37 auditor. Uji coba instrument dilakukan menggunakan uji coba terpakai dilakukan pada KAP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji validitas menggunakan correlation product moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengalaman terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada KAP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant (0,0050,050), dan garis regresinya Y = 46,084 + 1,389 X1; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Keahlian terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant (0,0000,050), dan garis regresinya Y= 40,379 + 1320X2; (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Situasi Audit terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari pada level of significant (0,0000,050), dan garis regresinya Y = 28,818 + 1,350X3; (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Etika terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant (0,0000,050), dan garis regresinya Y = 33,296 + 0,596X4; (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit dan Etika terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Ditunjukan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant (0,0050,050), dan garis regresinya Y = 22,230 + 0,694X1 + 0,613X2 + 0,594 X3 +0,322 X4. Kata Kunci: Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, Skeptisisme Profesional Auditor.

Penilaian Kinerja Perusahaan Melalui Pendekatan "Economic Value Added" Suatu Paradigma Baru Indarto Waluyo
Informasi Vol 29, No 1 (2003): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam beberapa tahun terakhir Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta menunjukkan angka yang cukup berarti bila dibanding dengan tahun tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa pasar modal mempunyai daya tarik tersendiri bag; para investor dewasa ini. Dengan semakin maraknya investor "bermain" di pasar modal, tentunya kompetisi menjadi semakin tajam, dengan semakin tajamnya kompetisi maka diperlukan alat yang lebih akurat dalam mengevaluasi tingkat hasil yang akan diperoleh. Sampat dengan tahun 90-an, alat yang digunakan oleh para investor dalam menilai "kelayakan" investasi mereka adalah ROI (return on investment) dan Rl (residual income). . Tetapi dalam kenyataannya alat penilai ini ban yak mengalami bias. Karena hasil analisanya bias maka mengakibatkan keputusan yang diambil oleh para investor mengalami distorsi. Berdasar pengalaman tersebut maka akhir-akhir ini muncul alat penilai investasi baru yang merupakan penyempurnaan dari alat ukur sebelumnya, yakni yang dikenal dengan nama EVA (Economic Value J4dded). Keistimewaan alat ini adalah tidak hanya semata-mata [nett "dewa "kan laba secara akuntansi, sebab perusahaan yang meraih un tung secara akuntansi belum tentu memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau para pemegang sahamnya. Disamping itu alat penilai ini btsa juga digunakan oleh para komisaris untuk menentukan berapa kompensasi yang akan diberikan kepada manajemen atas kinerjanya selama ini,

Akankah Pemerintah Daerah Bangkrut karena Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah? Indarto Waluyo
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi Volume XI, No. 1, Februari 2011
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tiga peran dalam kehidupan bernegara. Peran tersebut adalah PNS sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat, serta Abdi Pemerintah, Sebagai imbal jasanya, pemerintah memberikan gaji dan tunjangan kepada PNS yang dibayarkan setiap bulan. Dewasa ini, jumlah PNS di daerah dan besaran gaji yang semakin bertambah menjadi beban tersendiri bagi daerah. Belanja gaji pegawai yang dianggarkan dari dana alokasi umum (DAU) juga semakin bertambah porsinya. Di beberapa daerah porsi belanja pegawai mencapai lebih dari 70% dari APBD-nya. Bila hal tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan beberapa pemerintah daerah lama kelamaan akan mengalami kebangkrutan, karena APBD habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Beberapa hal yang diduga menjadi penyebab adalah 1) Meningkatnya jumlah dan besaran gaji pegawai, 2) Kebebasan pemberian tunjangan pegawai, 3) Formula penghitungan DAU yang tidak mendorong efisiensi, 4) Sistem Rekrutrnen PNS di daerah, 5) Tidak Adanya Rasio Ideal Jumlah Pegawai, 6) Pernekaran Wilayah. Untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan riil dari pemerintah. Reformasi birokrasi dipandang sebagai langkah penting untuk mengatasinya. Reformasi birokrasi meliputi ; 1) Moratorim PNS di daerah, 2) Revisi formula penghitungan DAU, 3) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Desentralisasi Fiskal sebagai Bentuk PErtimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah Indarto Waluyo
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 1 Volume IX, Februari 2009
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Refoimasi yang terjadi di era tahun 90 an mendorong keinginan pemberian wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Laporan bank dunia tahun 1999 mengemukakan bahwa terjadi gerakan-gerakan lokalisasi di sejumlah Negara. Lokalisasi yang mencerminkan hasrat lebih besar dari penduduk setempat untuk lebih banyak turut bersuara dalam pemerintahan, mewujudkannya dalam bentuk tuntutan akan identitas daerah. Hal ini mendorong pemerintah nasional untuk memberikan desentralisasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan kota sebagai cara yang terbaik untuk mengatur dan menangani perubahan-perubahan yang mempengaruhi politik domestik dan pola pertumbuhan. Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan separangkat paket kebijakan reformasi dalam bidang keuangan daerah, dimulai dari dikeluarikannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempumakan dalam UU No. 32.2004 dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 33/2004. Dengan diberlakukannnya paket kebijakan pemerintah tersebut, anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup signifikan (29,8%) dan pada saat yang sama anggaran yang dikelola oleh daerah naik 25,2%. Dengan adanya hal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas publik dalam jumlah dan kualitas yang sama dan berimbang dengan cara pedesentralisasian urusan disertai dengan pendesentralisasian pembiayaan. Selain itu, pemerintah daerah secara demokratis dapat menentukan dan mengatur sendiri berbagai pelayanan dari kebutuhannya tanpa intervensi yang dalam dari pusat.

MENYIKAPI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG KURANG SEHAT Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 3, No 1 (2004): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu dari tiga pilar penggerak ekonomi negara dalam kenyataannya sering dijumpai belum beroperasi seperti yang diharapkan. Masih sering ditemui di pusat maupun di daerah, perusahaan milik negara tersebut dalam kondisi merugi, meskipun banyak pula yang menunjukkan performance cukup sehat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan kondisi merugi tersebut BUMN BUMD harus dilikuidasi ? Keberadaan BUMN BUMD tidak bisa lepas dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama melihat BUMN BUMD sebagai bussiness entity, dan yang kedua memandang sebagai public service. Sebagai bussiness entity BUMN BUMD merupakan profit getter, sehingga kinerjanya diukur dari seberapa jauh perusahaan tersebut mampu mencetak laba, semakin tinggi laba yang diperoleh akan semakin baik pula kinerjanya, demikian pula sebaliknya. Sudut pandang kedua lebih menekankan pada sisi pelayanan kepada publik yang merupakan salah satu tugas negara kepada rakyatnya, seperti disebutlkan dalam PP No: 3/1983, dengan tidak semata-mata mencari keuntungan. Beban tetap depresiasi sebagai salah satu komponen penentu laba/rugi perusahaan, dapat dijadikan dasar untuk menentukan ditutup tidaknya BUMN BUMD yang merugi. Bila kerugian per tahun lebih kecil dari beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan masih bisa beroperasi namun tidak bisa mengganti aktiva tetapnya dengan yang baru. Bila kerugian per tahun lebih besar dari beban tetap depresiasi per tahun, maka perusahaan tersebut harus ditutup atau dijual atau dimasukkan bagian dari departemen/dinas (bukan sebagai bussiness entity). Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham BUMN BUMD bisa mengambil langkah – langkah yang bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut. Kata kunci : BUMN BUMD; Aspek sosial Aspek ekonomi; Beban tetap depresiasi.

Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah Indarto Waluyo
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol 9, No 2 (2011): Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam dekade terakhir reformasi keuangan negara telah memasuki babak baru, salah satuagendanya adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadipengganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah anggaran (penggunaandana pemerintah) tidak lagi berorientasi pada input, tetapi lebih pada output. Perubahan inimerupakan momentum yang penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakansumber daya pemerintah yang lebih efektif, efisien dan produktif, tetapi tetap dapatmemenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi seiring dengan keterbatasan sumber dana yangada. Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luasoleh pemerintahan modern di berbagai belahan negara Eropa dan Amerika. Pendekatanpenganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah(satker yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorongpeningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah.Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yangmemberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik, seperti yangdiamanatkan dalam undang-undang nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Dengan dikeluarkannya undang-undang nomer 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara membuka celah baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkunganinstansi pemerintah. Dalam undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokokdan fungsinya (tupoksi) memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkanpengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, danefektivitas.Satuan kerja baru tersebut bernama Badan Layanan Umum (BLU).Untuk dapat menjadi Badan Layanan Umum, suatu instansi pemerintah harus memenuhi tigapersyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelanggaraanlayanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerjakeuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti polatata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan minimal, laporan keuangan pokok, danlaporan audit / bersedia untuk diaudit.Kata kunci : Badan Layanan Umum, Pola Baru Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search