Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA
Januari Siregar
Universitas Medan Area
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Januari Siregar; Muaz Zul
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i2.651

Abstract

Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPLH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.
FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN Kuntara Tanjung; Januari Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.632

Abstract

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki Conflik of Interest, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga Quast Judical yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Peran dan fungsi KPPU sesuai dengan Pasal 35 mengenai tugas KPPU. KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan membawahi tiga wilayah hukum yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Aceh. Dari 26 laporan yang diterima oleh KPD KPPU Medan selama tahun 2011, bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama Pasal 22 tentang Persekongkolan dalam tender sangat mendominasi. Setengah dari jumlah laporan tersebut diantaranya bahkan meminta KPPU untuk memerintahkan panitia tender agar mengulangi proses tender yang bernuansa kolutif dan penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan) Superry Daniel Sitompul; Januari Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.671

Abstract

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Di kota Medan, BPSK memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran lembaga BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. 2. Bagaimana implementasi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan 3. Bagaimana faktor hambatan yang dihadapi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dasar hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK diatur di dalam undang-undang. Pengaturan peran lembaga BPSK telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan menangani jumlah kasus yang cukup tinggi. Dalam menjalankan fungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih menemui beberapa hambatan. Namun, upaya mengatasinya masih tetap dilakukan.
PEMBATALAN MEREK DI PENGADILAN NIAGA MEDAN (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan) Mandras Mandras; Januari Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i2.640

Abstract

Filosofi perlindungan atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan teknologi bagi mayarakat lokal yang pertama A Normative Justification dan Kedua A Nationalistic Justification. Adapun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu mereka mendapatkan barang yang asli, bukan tiruan. Akan tumbuh juga di dalam masyarakat semangat untuk terus berkreasi karena telah merasakan manfaat positifnya. Adanya kreativitas yang tinggi di antara sesama produsen diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk karena selalu ada inovasi. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, dimana merek sendiri merupakan bagian salah satu Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan ”hak milik” seseorang/beberapa orang secara bersama-sama bersifat mutlak, eksklusif serta mempunyai jangka waktu yang terbatas. Sebagai kekayaan bagi pemiliknya, merek mempunyai manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Sebagai hak kekayaan intelektual merek juga memiliki aspek sengketa, dimana dalam kajian ini akan dibahas tentang pembatalan merek dengan menganalisis Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan.
Co-Authors Kuntara Tanjung Mandras Mandras Muaz Zul Superry Daniel Sitompul