Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Surya Abdimas MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender AMNESTI : Jurnal Hukum prosiding seminar nasional
Galih Bagas Soesilo
Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia Galih Bagas Soesilo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.892

Abstract

Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.
Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Galih Bagas Soesilo; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i2.1390

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap hubungan fisik, psikis, dan keharmonisan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama terjadinya pamdemi Covid-19 terjadi lonjakan kasus KDRT diberbagai kota Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana KDRT dan mencari alternatif upaya penyelesaiannya serta memberikan saran kepada pemangku kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder, dengan metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaa merupakan Lex specialis derogat legi generali dari KUHP mengingat adanya berbagai bentuk kekerasan. Mengingat KDRT berada pada ranah privat keluarga, mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesian konflik terlebih apabila pertimbangan kerugiannya korban ( fisik atau psikis ) tidak begitu besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ialah lebih masif untuk mengkampanyekan anti kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan media resmi dan bekerjasama dengan influencer.
A Systematic Literature Review of Gender and Politics: Stereotypes of Gender in Political Zone on Social Media Al Fauzi Rahmat; Galih Bagas Soesilo; Andy Arya Maulana Wijaya; Nareewan Klinrat
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5152

Abstract

Gender issues frequently arise in political debates, and they are accompanied by negative stereotypes on social media that political opponents echo. This issue draws attention among scholars to examine of gender and political issues in social media, but we have not found any across research that can map gender and political issues in social media with the output of patterns and themes.. Therefore, this article seeks to identify trends of gender issues and politics on social media and alludes to the various stereotypes. To initiate the findings and discussion, a qualitative literature review study was used, in which data were obtained from the Academic Scopus Database involved analysis of 89 articles, which data source from 2012 to 2021 in the social science discipline. Data were managed by the NVivo 12 Plus and VOSViewer as a data analysis tool – with some of the main menus used in the NVivo 12 plus (themes classification; project maps; and group classification), other side used VOSViewer (density and overlay visualization). Our findings highlight various emerging themes proportion regarding gender issues and politics on social media. These topics have tended to increase in the current decade; newest research trends have led to studies on gender and sexuality, female leaders, anti-immigration, voice, and young women, as well as LGBT, which politics intersect—followed by some issues such as black women, Muslim women, and also white women that get involved in political debates. There are three striking main propositions: social media, politics, and gender. However, many politicians and social media users bring up the gender stereotype. In short, this research can contribute to enriching the treasures of gender issues and politics on social media.
SEXUAL HARASSEMENT ANAK: UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL YANG TERNORMALISASIKAN DI INDONESIA Galih Bagas Soesilo; Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri
PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.929 KB)

Abstract

Sexual violence that occurs in children is a problem that has not been over. The various forms of sexual violence that have been listed and regulated by law have not been fully understood by the Indonesian people. This problem is further exacerbated by the lack of understanding of how normal activity limits or even has led to forms of sexual violence. Therefore, this article was compiled to educate the general public, especially parents, community members, and law enforcers about children's rights and maximum protection efforts from various forms of sexual crimes. The method used in this discussion is a normative juridical approach. The result of the discussion is that the normalization rate of sexual abuse against children is still high in Indonesia because they still see victims as part of the cause of sexual violence and there is a rape culture mindset. This can be overcome with firm regulations and efforts to still provide an understanding of the boundaries of what sexual harassment is and also to normalize this behavior. So that a need for an active role from various parties in carrying out preventive and repressive efforts to understand and eradicate sexual violence against children. Keywords : Child, Normalization, Sexual Violence
Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Galih Bagas Soesilo; Agus Budi Santoso
Surya Abdimas Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/abdimas.v6i3.1934

Abstract

Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk dengan kegiatan rutinitas hariannya. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa sabagaimana telah ditentukan lokasinya sebelumnya, yaitu mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pengabmas dilaksanakan secara luring didesa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemudi, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan melalui meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya.
Co-Authors Agus Budi Santoso Al Fauzi Rahmat Andy Arya Maulana Wijaya Mutia Febiana, Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, Viona Erwiyanto Putri Nareewan Klinrat Septi Indrawati