Garuda - Garba Rujukan Digital

Problem Identification of Marine Cadastre in Indonesian Archipelagic Perspective Astor, Yackob; Nugraha Sulasdi, Widyo; Wisayantono, Dwi; Hendriatiningsih, Sadikin
Indonesian Journal of Geospatial Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.27 KB)

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has marine area larger than land area, 13.446 islands (Geospatial Information Agency, 2012) with coastline 95,181 km (Indonesian Maritime Council, 2008), making Indonesia has natural resources of the sea more than the natural resources on land. This potential conditions of marine resources is seen as an opportunity for Indonesia as a developing country to build excellence in coastal and marine field. But during 68 years of the nations independence, maritime sector has notproved as a sector that can be seeded by the nation and relied by Indonesian people. Based on the literature, one of the main problems in Indonesian ocean is marine boundariesdetermination are unclear and unresolved causes uncontrolled human intervention in managing marine resources and chaotic patterns of use of marine resources, uncontrolled utilization even destructive.Â Â This paper discusses about marine boundaries problems that is happened in Indonesia whether they arise from the country and from abroad. Until now much of Indonesia marine boundaries with neighboring countries are still unfinished. Implementation of UUD1945 Article 18 and 25 junctoLaw No.32/2004 juncto Regulation of the ministry of home affairs No. 1/2006 about determination and demarcation of boundaries (including marine boundary) hasnâtrealized. There is no certaintboundaries of exploitation and utilization activities in ocean spacebyinstitutional (sector), nor implementation of marine management in eastern Indonesia that more often faced with the existence of customary marine management caused overlapping claims marine areas that can raisemarine boundariesconflicts between regions, sectors or customary.Â Â In general, marine cadastre deals with how states define, organize and manage marine boundaries in their countries. This condition causes marine cadastre concepts in continental countries such as America, Canada, and Australia can not be fully implemented in Indonesia. Marine cadastre concept for Indonesia should adopt the archipelago needs, in the context associated with UNCLOS82, Law No. 32 2004 about regional autonomy, Law No.27 2007 about coastal management areas and small islands, and customary marine authority. This paper is part of dissertation research in order to build model of marine cadastre system uses evaluation definition approach and geospatial information principles.Â Â Keywords: Marine Boundaries, Marine Cadastre, Archipelagic Perspective

INTEGRATION CONSTRUCTION OF MARINE UTILIZATION ELEMENTS TOWARDS INDONESIA GOOD OCEAN GOVERNANCE IN MARINE CADASTRE PERSPECTIVE Astor, Yackob; SULASDI, Widyo Nugroho; Wisayantono, Dwi; Hendriatiningsih, S.
Indonesian Journal of Geospatial Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.937 KB)

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has marine larger area than land. With approximately consist of more than 13.466 islands (Geospatial Information Agency, 2013) and 99.093km coastline (Geospatial Information Agency, 2013), making Indonesia has more abundant natural resources of the sea than in land. This potential condition of marine resources is seen as an opportunity for Indonesia as a developing country to build excellence in coastal and marine field. However, after 70 years of its independence, maritime sector has not proved as a sector that can be seeded by the nation and relied by Indonesian people. Based on the literature, one of the main problems in Indonesian ocean is the unintegrated nature of utilization activities between institutional (sector), local government (provincial and city/county) and customary that caused overlapping claims marine areas that may result in marine boundaries conflicts.This paper discusses aboutintegration constructionconcept of marine utilization elements in Indonesia. Integration concept can be constructed by marine cadastre elements (right, restriction, and responsibility), integration principle and legal certainty principle in Law No. 4/2011 about Geospatial Information, Law 1/2014 about Coastal Management Areas and Small Islands, Law 23/2014 about Regional Autonomy, and Law 32/2014 about Marine.Keywords: right, restriction, responsibility, integration principle

PEMERIKSAAN GEOMETRIK SIMPANG EMPAT LENGAN PASCA BEROPERASINYA BUS TMB KORIDOR III DI SARIJADI Ramadhani, Aisyah Alhumaira Nur; Hasanah, Uswatun; Sufanir, Angga Marditama Sultan; Astor, Yackob
Potensi : Jurnal Sipil Politeknik Vol 18, No 2 (2016): Potensi : Jurnal Sipil Politeknik
Publisher : Potensi : Jurnal Sipil Politeknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terdapat beberapa jalan di Kota Bandung yang tidak dapat mengakomodasi kemunculan bus TransMetro Bandung (TMB). Hal ini menimbulkan kemacetan jalan yang disebabkan berkurangnya ruangjalan untuk kendaraan lain, juga menyulitkan pengendara bus TMB terutama pada saat berbelok dibeberapa persimpangan jalan seperti yang terjadi di persimpangan jalan di daerah Sarijadi. Pemeriksaankondisi geometrik pada simpang jalan di Sarijadi ini mengacu pada beberapa pedoman diantaranya Pd.T-18-2004-B dan RSNI T-14-2004 dipakai untuk memeriksa karakteristik fungsi jalan yang ditinjau,kelas jalan dan dimensi kendaraan maksimum yang diijinkan. Selanjutnya untuk mengetahui jenislintasan belokan bus TMB digunakan pedoman Pt. T-02-2002-B yang digunakan juga sebagai pedomanuntuk pemotongan sudut apabila dibutuhkan perbaikan. Untuk menghitung panjang dan lebar perbaikanjalan digunakan pedoman Bina Marga tahun 1992 tentang Standar Perencanaan Geometrik Untuk JalanPerkotaan dan peraturan Departemen Perhubungan Mengenai Perekayasaan Tempat PerhentianKendaraan Penumpang Umum. Hasil dari pemeriksaan geometrik simpang empat lengan di Sarijadiadalah keadaan eksisting ketiga simpang yang ditinjau tidak memenuhi syarat untuk dilalui bus TMBbaik itu berdasarkan syarat lebar jalan, jenis lintasan bus, dan dimensi kendaraan maksimum. Maka dariitu perlu dilakukan perbaikan berupa pelebaran dan pembuatan lajur pergeseran.

ANALISIS KAPASITAS JALAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN GEOSPASIAL (WILAYAH STUDI: BANDUNG TENGAH) Susanto, Irwan; Studyana, Moch. Duddy; Astor, Yackob
Potensi : Jurnal Sipil Politeknik Vol 18, No 1 (2016): Potensi: Jurnal Sipil Politeknik
Publisher : Potensi : Jurnal Sipil Politeknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat menjadi sumber tarikan di sektor pendidikan, perdagangan, industri, pariwisata, kuliner, fashion dan sektor lainnya, Â menyebabkan banyak aktivitas yang terjadi yang berdampak pada kemacetan terutama di wilayah Bandung Tengah. Â Penelitian ini membahas mengenai analisis kapasitas di ruas jalan Ahmad Yani dan jalan Buah Batu yang sudah mulai mengalami kemacetan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan proyeksi volume lalu lintas tahun 2015 dan 2020. Analisis kapasitas dilakukan mengacu pada MKJIâ1997 menggunakan data lalu lintas tahun 2012 dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Â Didapatkan nilai derajat kejenuhan (DS) jalan Ahmad Yani =1,35 dan Buah Batu=1,36. Solusi dilakukan dengan cara membuat 5 (lima) skenario untuk jalan Ahmad Yani dan 13 skenario untuk jalan Buah Batu yang ditampilkan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG).

SURVEI DAN PEMETAAN ZONA KEBISINGAN ARUS LALU LINTAS PADA KAWASAN RSUP DR HASAN SADIKIN BANDUNG Aini, Anni Nurul; Anwar, Isyria Fadilah; Sufanir, Angga Marditama Sultan; Astor, Yackob
Potensi : Jurnal Sipil Politeknik Vol 20, No 1 (2018): Potensi: Jurnal Sipil Politeknik
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

RSUP dr.Hasan Sadikin Bandung merupakan rumah sakit rujukan nasional yang mengampu tujuh rumah sakit regional di Jawa Barat dan beberapa rumah sakit di luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi rumah sakit yang berada di dekat jalan raya mengakibatkan kondisi kawasan rumah sakit dipengaruhi oleh kebisingan arus lalu lintas, padahal baku mutu yang diijinkan adalah sebesar 55 dBA sesuai dengan kriteria bising menurut KEP-48/MENLH/11/1996. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai kebisingan secara non-empirik dengan menggunakan alat Sound Level Meter. Pengumpulan data kebisingan dilakukan selama 8 hari pada waktu pagi, siang, dan sore hari dengan cara survei lapangan menggunakan alat Sound Level Meter Model SL-4010. Terdapat 29 titik survei yang terdiri dari 24 titik di luar pagar dan 5 titik di dalam pagar rumah sakit. Hasil surveimenunjukkan tingkat kebisingan berkisar antara 61-82 dBA dengan pola sebaran kebisingan disajikan dalam peta zona kebisingan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan pada kawasan RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung sudah melebihi baku mutu yang diijinkan.

Problem Identification of Marine Cadastre in Indonesian Archipelagic Perspective Yackob Astor; Widyo Nugraha Sulasdi; Dwi Wisayantono; Sadikin Hendriatiningsih
Indonesian Journal of Geospatial Vol 3 No 1 (2014)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has marine area larger than land area, 13.446 islands (Geospatial Information Agency, 2012) with coastline 95,181 km (Indonesian Maritime Council, 2008), making Indonesia has natural resources of the sea more than the natural resources on land. This potential conditions of marine resources is seen as an opportunity for Indonesia as a developing country to build excellence in coastal and marine field. But during 68 years of the nation's independence, maritime sector has notproved as a sector that can be seeded by the nation and relied by Indonesian people. Based on the literature, one of the main problems in Indonesian ocean is marine boundariesdetermination are unclear and unresolved causes uncontrolled human intervention in managing marine resources and chaotic patterns of use of marine resources, uncontrolled utilization even destructive. This paper discusses about marine boundaries problems that is happened in Indonesia whether they arise from the country and from abroad. Until now much of Indonesia marine boundaries with neighboring countries are still unfinished. Implementation of UUD1945 Article 18 and 25 junctoLaw No.32/2004 juncto Regulation of the ministry of home affairs No. 1/2006 about determination and demarcation of boundaries (including marine boundary) hasn'trealized. There is no certaintboundaries of exploitation and utilization activities in ocean spacebyinstitutional (sector), nor implementation of marine management in eastern Indonesia that more often faced with the existence of customary marine management caused overlapping claims marine areas that can raisemarine boundariesconflicts between regions, sectors or customary. In general, marine cadastre deals with how states define, organize and manage marine boundaries in their countries. This condition causes marine cadastre concepts in continental countries such as America, Canada, and Australia can not be fully implemented in Indonesia. Marine cadastre concept for Indonesia should adopt the archipelago needs, in the context associated with UNCLOS'82, Law No. 32 2004 about regional autonomy, Law No.27 2007 about coastal management areas and small islands, and customary marine authority. This paper is part of dissertation research in order to build model of marine cadastre system uses evaluation definition approach and geospatial information principles. Keywords: Marine Boundaries, Marine Cadastre, Archipelagic Perspective

INTEGRATION CONSTRUCTION OF MARINE UTILIZATION ELEMENTS TOWARDS INDONESIA GOOD OCEAN GOVERNANCE IN MARINE CADASTRE PERSPECTIVE Yackob Astor; Widyo Nugroho SULASDI; Dwi Wisayantono; S. Hendriatiningsih
Indonesian Journal of Geospatial Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Indonesian Journal of Geospatial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract. Indonesia as an archipelagic country has marine larger area than land. With approximately consist of more than 13.466 islands (Geospatial Information Agency, 2013) and 99.093km coastline (Geospatial Information Agency, 2013), making Indonesia has more abundant natural resources of the sea than in land. This potential condition of marine resources is seen as an opportunity for Indonesia as a developing country to build excellence in coastal and marine field. However, after 70 years of its independence, maritime sector has not proved as a sector that can be seeded by the nation and relied by Indonesian people. Based on the literature, one of the main problems in Indonesian ocean is the unintegrated nature of utilization activities between institutional (sector), local government (provincial and city/county) and customary that caused overlapping claims marine areas that may result in marine boundaries conflicts.This paper discusses aboutintegration constructionconcept of marine utilization elements in Indonesia. Integration concept can be constructed by marine cadastre elements (right, restriction, and responsibility), integration principle and legal certainty principle in Law No. 4/2011 about Geospatial Information, Law 1/2014 about Coastal Management Areas and Small Islands, Law 23/2014 about Regional Autonomy, and Law 32/2014 about Marine.Keywords: right, restriction, responsibility, integration principle

DETERMINATION OF THE FASTEST ROUTE FOR FIRE TRUCKS IN CIREBON CITY BASED ON DISTANCE, TIME, CONGESTION AND LAND USE Mira Lestira Hariani; Yackob Astor
Journal of Green Science and Technology Vol 5, No 1 (2021): JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VOL. 5 NO. 1 MARCH 2021
Publisher : FAKULTAS TEKNNIK UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/jgst.v5i1.4905

Fire fighter performance can be represented by the speed of handling the fire case, where greatly influenced by the travel speed of the fire trucks to the fire location. This study aims to determine the fastest route for fire trucks in Cirebon City based on the travel distance, time, congestion and land use. The method used in this study is by applying the Geographic Information System (GIS) model in identifying several variables that affect the travel speed of fire trucks. In this study, several alternative routes were determined from the fire station (Harjamukti fire station and Bima fire station) to the location of fire (Harjamukti Market) and then calculated the travel time on each alternative route by considering travel distance, time, congestion and land use. The results showed that the fastest travel time for fire trucks in Cirebon City was largely influenced by the travel distance. However, in conditions of high traffic flow, a route with a longer distance but does not cross a congested road segment can produce a faster travel time when compared to a shorter route but crosses congested roads. The fastest route from the Bima fire station to Harjamukti market is route 1 (2,854 m) in the morning, route 3 (3,019 m) in the afternoon and evening. Meanwhile, the fastest route from the Harjamukti fire station to Harjamukti Market is Route 1 (2,069 m) in the morning, afternoon and evening because it has the shortest distance.

USING DRONES FOR LANDFILL MONITORING AND PROJECTION CALCULATION Yackob Astor; Aditia Febriansya; Retno Utami; Muhammad Rizki Firdaus; Farhan Arradzumar Gustaman; Saepul Fariz
Journal of Green Science and Technology Vol 6, No 1 (2022): VOL 6, NO 1 (2022): JOURNAL OF GREEN SCIENCE AND TECHNOLOGY VOL. 6 NO. 1 MARCH 2
Publisher : FAKULTAS TEKNNIK UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/jgst.v6i1.6733

ABSTRACT: Until now, monitoring the landfill volume in the Sarimukti landfills is calculated by the ratio of trucks converted from tonnage to volume based on the density of the landfill. The various truck specifications and the landfill density conversion process affect the tonnage value. This has an impact on the accuracy of the landfill volume calculation results. This research uses drones as the main tool for monitoring Sarimukti landfills by making a 3D map of the landfill in 2021 as a reference for calculating the volume of existing landfill. The analysis was carried out by comparing the existing landfill volume with the projected landfill volume in 2025 according to the operational period of the landfills. The results of the analysis show that the Sarimukti landfills can no longer accommodate landfill by 2023.Keywords: Drone, Landfill, Contour

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ONLINE UNTUK KEMUDAHAN PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK DAN ASET DI LINGKUNGAN RT.01/RW.26 DAN RT.02/RW.26 KELURAHAN CIPAGERAN KECAMATAN CIMAHI UTARA Yackob Astor; Mochammad Yusuf
Jurnal Difusi Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Difusi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bandung

Fenomena migrasi penduduk (dari luar ke dalam mapun dari dalam ke luar) di RT.01/RW.26 dan RT.02/RW.26 seringkali tidak diikuti oleh kegiatan pencatatan data penduduk oleh Ketua RT.01/RW.26 dan RT.02/RW.26. Padahal tidak sedikit warga di RT.01/RW.26 dan RT.02/RW.26 yang berstatus menetap sementara dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan studi maupun bekerja. Implikasi dari fenomena tersebut menyebabkan terjadi perbedaan jumlah penduduk maupun perbedaan identitas penduduk yang tercatat di RT.01/RW.26 dan RT.02/RW.26 dengan catatan kependudukan (Buku Induk) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi. Perbedaan ini berdampak pada beberapa warga di RT.01/RW.26 dan RT.02/RW.26 di Kelurahan Cipageran belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak tercantum di Kartu Keluarga (KK), maupun kesalahan penulisan identitas di KTP, KK dan surat lainnya. Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Kependudukan dengan cara memanfaatkan aplikasi ArcGIS Online untuk kemudahan pemutakhiran data penduduk dan aset di Kelurahan Cipageran. ArcGIS Online dapat meminimalkan kesalahan penulisan data penduduk, membangun keterpaduan data penduduk dan aset antar RT dalam satu RW maupun kelurahan, serta memudahkan dalam proses sharing data penduduk. Sistem ini mudah dioperasionalkan, memberikan informasi geografis yang aktual, tidak membutuhkan biaya besar, dan dapat dioperasionalkan dimana dan kapan saja. Kata kunci: sistem informasi geografis on line, data penduduk, aset

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search