Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II JAKARTA PL Tobing; Purbaningrum Purbaningrum
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah sejak lama melanda masyarakat Indonesia termasuk di wilayah hukum DKI Jakarta. Hal ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah yang memerlukan perhatian serius disemua sektor terutama dalam segi penegakan hukumnya. Hakim sebagai lembaga pemutus harus dengan sungguh-sungguh membuat suatu putusan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif, sehingga permasalahan narkotika tersebut dapat ditanggulangi melalui sistem penghukuman dan pembinaan. Narapidana kasus narkotika merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan program pembinaan narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terbilang cukup efektif. Dalam operasional hariannya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta ini telah menerapkan sistem pengamanan ketat yang bersifat maximum security pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program warga binaan, penggunaan alat elektronik tercanggih, dan sistem penjagaan dan sumberdaya manusia staf Lapas yang terlatih dan berdisiplin tinggi agar dapat mencapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

LEGAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF FEMALE DEVELOPMENT IN THE WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS CLASS IIA EAST JAKARTA PL Tobing; Emsahulina Emsahulina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

The purpose of guiding prisoners in prison in Indonesia is so that prisoners can improve themselves so that the objectives of the correctional system can be achieved so that prisoners are nurtured and guided to become better people. A person becomes a prisoner not only because the factors that cause the crime that come from outside are material, but also because his mental and spiritual factors have been damaged as a result of mistakes and socialization that shape his personality. The formulation of the problems in this research are: 1. How is the implementation of coaching for women assisted residents in LAPAS Perempuan? 2. What are the obstacles in the implementation of coaching for women assisted citizens at the Class IIA Women's Prison, East Jakarta? The research method that I use is a normative juridical method, which is to analyze the relationship between the prevailing laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. The conclusion in this study is that the implementation of coaching for female prisoners at the Class IIA Women's Prison, East Jakarta, includes several procedures starting from the admission of prisoners, registration to the next stage of the implementation of the development of prisoners. The implementation stage itself consists of 4 (four) stages, namely the initial stage of teaching inmates to have religious and legal awareness, the advanced stage which gives directions to the inmates to always display their talents and skills so that while in prison, the prisoners have positive activities done. Furthermore, in the advanced stage, the two prisoners who have undergone half of their prison terms, which according to the Correctional Supervisory Team (TPP) are allowed to go outside the wall (assimilation), in the last stage are given provisions to become independent humans, live happily and participate actively in the community again. Some of the obstacles in the implementation of guidance for assisted citizens at LAPAS are conditions of overcapacity of LAPAS; Some of the prisoners do not have clear families; Lack of security personnel at LAPAS; Lack of attention to the fulfillment of institutional facilities at LAPAS; Lack of human resources such as teacher assistance and trainers.

PERADILAN SMALL CLAIM COURT (GUGATAN SEDERHANA) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA PL Tobing
The Juris Vol 5 No 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i2.302

Small Claims Court is a mechanism for settling disputes quickly so examined in small claims court are certainly cases that simple. In Article 1 number 1 of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 it is stated that the Settlement of Simple Lawsuits is defined as "the procedure for examining a civil lawsuit with a material claim value of a maximum of Rp. 200 million which is settled with simple procedures and proof". In addition to the provisions regarding the value of the lawsuit, of course there are other conditions for a case to be resolved through a small claim court. The research method uses normative juridical research, namely examining the application of the small claim court in civil procedural law in Indonesia. The type of research used in this research is descriptive analytical, namely legal research that observes the facts of a legal event in themechanism small claim court and then analyzes it. The results of the study show that the principles in civil procedural law in Indonesia are simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implemented effectively because in practice the settlement of civil disputes always takes a long time and costs a lot of money. Meanwhile, in the settlement of a simple lawsuit, the maximum limit for the value of the material claim has been determined and the case submitted must be against the law or breach of contract, while in the settlement of cases through civil procedural law the material claim is not determined, and the case submitted does not have to be unlawful and tortuous.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 407/PID.SUS/2020/PN JKT.PST) Hafidz Muhammad; PL Tobing
The Juris Vol 6 No 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.600

The issue of abortion is no longer a public secret and is not a taboo subject to discuss. This is because abortions that occur today have become an actual thing and their events can occur anywhere and can be carried out by various groups, whether they are carried out by teenagers who are involved in promiscuity or adults who do not want to be burdened with responsibility and did not want the birth of the baby into this world. The problem in this paper is: What is the legal basis for regulating the crime of abortion in a positive legal perspective? and What are the basic considerations of the Panel of Judges in deciding case Number 407 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that arrangements related to abortion are regulated in two laws, namely the Criminal Code (KUHP) Articles 299, 346, 347, 348 and 349 and regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health Articles 75, 76.77.

PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG Erlangga Surya Dharma; PL Tobing
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7794

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan intansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektonik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search