Gita Rahmani
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja : (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah) Gita Rahmani; M Amin Qodri; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.16009

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya  dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.   Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja