Garuda - Garba Rujukan Digital

ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Sayuti, Ageng Triganda; Qodri, Muhammad Amin; Putra, Taufan Dyusanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 2 No 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : LPPM Universitasdiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yang turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakat secara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan dengan perusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapat permasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan tersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal lebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebih leluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasama tersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya, sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjian tersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinas terkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikian menyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsep perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitas yang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas serta penerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang seimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan

Jual Beli Tanah di Bawah Tangan di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Yosep Musa Nainggolan; Taufik Yahya; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.8923

Transition of land rights and ownership rights over units of flats through sale and purchase can only be registered if proven by a deed made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable legislation. The relevant right holder is obliged to register the amendment to his land right to the Land Office, because land registration is a strong proof of the abolition of ownership rights and the legality of the transfer and encumbrance. The purpose of this research is to find out and analyze the reasons for not registering the transfer of land rights and why many people in Selat Village, Pemayung Subdistrict, Batanghari Regency, do not transfer land rights before the PPAT and the legal consequences of the land purchase agreement under the hand as a condition for registration. transfer of land rights. The population in this study is the people of the Selat Village who have been buying and selling land under their hands. The total population is 112 people. With details of 52 people who have been buying and selling land under the hand. The number of samples is 10 people, 6 people doing buying and selling transactions only attended by both parties and 4 others through the Village Head and attended by both parties. Data sources from this study are primary data, secondary data and tertiary data. Analysis of the data used is qualitative, which is an analysis based on the data presented to be classified based on the problem under study and then described based on the legal norms that govern it. Keywords: Buy; Sell; Land Abstrak Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan hak atas tanahnya kepada Kantor pertanahan, karena pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengapa masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari banyak yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT serta akibat hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Selat yang sudah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Total populasinya adalah sebanyak 112 orang. Dengan rincian 52 orang yang telah melakukan jual beli tanah di bawah tangan. Jumlah sampelnya adalah sebanyak 10 orang, 6 orang melakukan transaksi jual beli hanya dihadiri kedua belah pihak dan 4 orang lagi melalui Kepala Desa dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data-data yang tersajikan untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dideskripsikan berdasarkan norma hukum yang mengaturnya. Kata Kunci: Jual; Beli; Tanah

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dengan CV. Analis Konstruksi Rista Rista; Muhammad Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9499

Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perjanjian Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan CV. Analis Konstruksi untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1)Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian konstruksi antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik? (2)Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala – kendala dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan CV.Analis Kontruksi? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis dan empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Metode pendekatan yuridis empiris dalam tugasnya memaparkan fakta dan menjelaskan dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Namun pelaksana pekerjaan konstruksi mengalami hambatan sehingga menyebabkan kelalaian yang menimbulkan tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. pada Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Gapura di SMKPP Batanghari antara CV. Analis Konstruksi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kata Kunci : Perjanjian, Pelaksanaan Kontrak Kerja Abstract Construction Services explains that what is meant by a Construction Work Contract is the entire document that regulates the legal relationship between service users and service providers in the implementation of construction work. The New Classroom and Gapura Development Agreement at the Batanghari SMKPP was made in the form of a standard contract that contained a chartering agreement between the Jambi Provincial Education Office and CV. Analis Konstruksi to carry out, complete and maintain work The research objectives to be achieved in this study are as follows: (1) To find out and analyze how the implementation of rights and obligations in the construction agreement between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office going well? (2) To find out and analyze what are the constraints in the implementation of construction work contracts between the Jambi Provincial Education Office and CV.Analis Konstruksi The research method used is a type of juridical and empirical research, namely research that focuses on research in the field to obtain primary data. The empirical juridical approach method in its task of describing the facts and explaining with the help of hypotheses in accordance with the law. However, the construction work experienced obstacles which caused negligence which resulted in not fulfilling the achievements as specified in the contract. on the Construction of New Classroom and Archway Work in Batanghari Vocational School between CV. Analis Konstruksi with the Jambi Provincial Education Office. Keyword: Agreement, Work Contract Implementation

Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia Refo Afdhal; Umar Hasan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12688

This study aims to see the comparison between two laws in two countries, namely the State of Indonesia which uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303. The problem is what are the similarities and differences in the arrangements for polygamy in the two countries. This type of research is normative, namely scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science. The result of this research is the arrangement of polygamy in Indonesia and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion: The Malaysian Law Deed 303 has similarities which include enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications, reasons for husbands to do polygamy, there are regulations regarding the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the criminal threat. Suggestion: that in order to create legal certainty, the Indonesian government must make improvements in the regulation of polygamy and increase fines and imprisonment. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami. Kesimpulan: dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya pengaturan mengenai persyaratan poligami, sanksi pidana, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.

Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Vaula Surya Hannifa; Johni Najwan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15919

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.

Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja : (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah) Gita Rahmani; M Amin Qodri; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.16009

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja

ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan

Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan Pada Masyarakat Kedepatian Semerap Lili Naili Hidayah; Raffles Raffles; M. Amin Qodri; M. Zulva Aulia; Herlina Manik
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai terhadap peningkatan pemahaman terhadap produk unggulan di masyarakat kedepatian, Semerap, Kerinci.. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memahami produk unggulan daerah . sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap produk unggulan daerah tempatan. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, bahwa dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat.

Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Anisa Citra Riza; M. Amin Qodri; Sulhi Muhammad Daud
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18808

This study aims to determine and analyze the validity of marriages and the application of marriage registration via video conference in Indonesia’s positive law which regulates marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The issues raised are how the legality of marriage via video conference is in Indonesian positive law and how to apply marriage registration via video conference in Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research type, using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. From the results of research on the validity of marriage via video conference in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, for the validity of a marriage, the State has left it entirely to every religion. So that if a marriage via video conference is declared valid according to religious law, then the marriage is declared valid under positive Indonesian law as long as it does not conflict with the provisions of the applicable legislation. Marriage registration via video conference for Muslims prefers marriages remotely by being represented using a power of attorney. Registration of marriages via video conference for non-Muslims must be legal according to the laws and regulations. That is, if the marriage is religiously legal (Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law). so that those who marry by video conference are declared valid according to their religion, they are entitled to a marriage registration by the Civil Registry Office. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan dan penerapan pencatatan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana keabsahan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan pencatatan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian mengenai keabsahan perkawinan via video conference dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via video conference dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan via video conference bagi yang beragama Islam lebih menghendaki perkawinan secara jarak jauh dengan cara diwakilkan menggunakan surat kuasa. Pencatatan perkawinan via video conference bagi yang beragama non muslim pelaksanaannya harus sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya apabila perkawinan tersebut sah secara agama (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). sehingga bagi mereka yang menikah secara video conference dinyatakan sah menurut agamanya berhak mendapatkan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

RANCANG BANGUN APLIKASI ELOK SEKOJA SEBAGAI MEDIA PROMOSI WISATA SEBERANG KOTA JAMBI Ulfa Khaira; Muhammad Amin Qodri; Akhmad Fikri Rosyadi; Urip Sulistiyo; Dony Yusra Pebrianto
Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi Vol 9, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/rmsi.v9i1.22057

Seberang Kota Jambi atau sering dikenal dengan Sekoja, berada di sebelah utara Kota jambi yang dipisahkan oleh sungai Batanghari. Jika kita ingin melihat wajah Kota Jambi yang sebenarnya maka pergi lah ke Sekoja. Banyak hal yang menarik dan berbeda disajikan oleh Sekoja, mulai dari keindahan panorama, keunikan adat budaya, kearifan lokal masyarakat, hingga peninggalan sejarah dan pusat studi agama islam. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki Sekoja, besar harapan Sekoja dapat menjadi destinasi wisata religi dan budaya Melayu. Potensi-potensi wisata di Sekoja masih banyak belum diketahui oleh masyarakat luas. Dikarenakan kurang lengkapnya informasi wisata yang ada. Digitalisasi wisata religi dan budaya Melayu Jambi Kota Seberang melalui aplikasi “Elok Sekoja” merupakan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan promosi wisata. Dalam mengembangkan aplikasi ini menggunakan metode prototype yang merupakan proses iteratif dengan siklus yang melibatkan 3 fase yaitu Mendengarkan pelanggan (Listen to customer), merancang dan membuat prototype (build / revise mock-up), dan uji coba (customer test drives mock-up). Penelitian ini membutuhkan dua iterasi prototype: iterasi pertama menghasilkan prototype awal yang telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional; iterasi kedua menyempurnakan prototype awal dengan menambah fitur rating tempat wisata sesuai dengan masukan pengguna. Hasil pengujian Black Box aplikasi menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berfungsi dengan baik.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search