<![CDATA[Protection of consumers in buying and selling agreements is very necessary, but recently there has been a lot of consumer behavior that does not have good intentions by consumers by unilateral cancellation without explaining the reason, resulting in losses for online shop business actors and is included in acts against the law because consumers violate their obligations to always in good faith in the agreement. The problem in this research is how to regulate the protection of the rights of online shop business actors regarding unilateral cancellations by consumers of the ius constitutum and ius constituendum. The method used in this research is the normative juridical method by conducting a literature study of the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the cancellation conditions are contained in Article 1266 of the Civil Code which states that cancellations can be made if there are 3 conditions, namely a reciprocal agreement, there must be a default and the cancellation must be asked to the judge (court). However, unilateral cancellation of the agreement without a good reason is included in an unlawful act, does not meet the conditions specified in Article 1266 of the Civil Code, it is necessary to reform civil law to prevent unilateral cancellation of the agreement. Abstrak Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini banyak terjadi perilaku konsumen yang tidak beriktikad baik yang dilakukan konsumen dengan cara pembatalan sepihak tanpa menjelaskan alasanya, mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha online shop dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen ius constitutum dan ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan syarat batal terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.]]>
