Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tengku Maizura Hakim; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15969

Abstract

Everyone has the right to get a decent job, as well as get a wage, including one of them is a Domestic Worker, Domestic Workers must get the same protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, First, How is the Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Suka Karya Village, Jambi City?, Second, what are the obstacles that occur in the implementation of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City?. This study aims to determine and analyze how the form of protection for domestic workers, and what obstacles occur in the enforcement of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City. This writing uses the Juridical Empirical method due to the difference between the Legislation and what actually happened in the community, with a sample of 76 respondents, namely 38 domestic workers and 38 domestic worker service users, so that the results obtained are two legal protection probematics. For domestic workers, first, there are 30 respondents who use domestic workers services who do not include domestic workers in the Social Security program and second, there are 21 respondents who use domestic workers do not report the use of domestic workers to the head of the Neighborhood Association, while the obstacles that arise are: faced is due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers, so it is necessary to enforce strict sanctions on elements that use domestic workers services who violate their obligations. the Minister of Manpower or specifically the Manpower Office to provide socialization on how to protect domestic workers. Abstrak Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan upah, termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tanga, Pekerja Rumah Tangga harus mendapatkan Perlindungan yang sama, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?, Kedua, Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan pekerja rumah tangga, dan kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perkerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris dikarenakan terjadinya Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat, dengan dengan sampel 76 responden, yaitu 38 orang pekerja rumah tangga dan 38 orang pengguna jasa pekerja rumah tangga, sehingga diperoleh hasil terdapat dua probematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga, yaitu pertama terdapat 30 responden Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga yang tidak mengkutsertakan pekerja rumah tangga dalam program Jaminan Sosial dan Kedua, terdapat 21 Responden Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak melaporkan penggunaan Pekerja Rumah Tangga Kepada Ketua Rukun Tetangga, sedangkan kendala yang dihadapi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga, sehingga diperlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya.saran berikutnya adalah diperlukan peran Menteri Ketenegakerjaan atau secara spesifik Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga.
Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Dini Suryani; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.16365

Abstract

This study aims to determine and analyze the customary sanctions for the same clan  marriage of the Angkola Batak Community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency and the factors causing the non-implementation of the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem to be researched is how to implement the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? And the factors causing the non-implementation of customary sanctions for same clan marriage in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? This research method is empirical juridical. The research location is in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The results of this study are the implementation of customary sanctions for clan marriages of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, not carried out according to applicable regulations. The factors causing the non-implementation of customary sanctions are religious factors, love factors, economic factors, educational factors and modernization factors. Keywords: Adat Sanctions, The same clan marriage, Angkola Batak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modernisasi.
Klausul Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Notaris Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) Pada Era Globalisasi Elita Rahmi; Ageng Triganda Sayuti; Zulfadli
Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1579.543 KB) | DOI: 10.22437/rr.v1i1.6280

Abstract

Belum ditemukan akta Perusahaan Terbatas (PT) dalam mencantumkan kesadaran lingkungan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan pada akta pendirian PT dan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT), sehingga terkesan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR terkesan pengeluaran biaya (cost center) perusahaan, karena adanya tekanan luar yakni berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah dan tekanan globalisasi yang mewajibkan hal tersebut. Padahal klausul pendirian dan perubahan PT yang dapat menjadi agenda pada saat pendirian dan RUPS sangat memungkinkan dapat dimuat oleh Notaris melalui kewajibannya memberikan penyuluhan hukum dan keinginan perusahaan untuk menyadari bahwa kesadaran perusahaan atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian yang melekat atas kehadiran perusahaan di muka bumi (kewajiban hukum dan moral). Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama :Untuk menjadikan kesadaran lingkungan sebagai suatu peryataan kesadaran perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban hukum perusahaan Kedua untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kewajiban moral. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menjadikan akta notaris pada pendirian atau perubahan Anggaran Dasar sebagai ruang yang sangat memungkinkan notaris dan perusahaan dapat membangun kesadaran hukum melalui keadilan lingkungan, dengan pendekatan historis, dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep yang diperolah melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah, menginventarisir, ketentuan Anggaran Dasar perusahaan untuk dilakukan klasipikasi dan sistematisasi dan selanjutnya dengan mengunakan interpretasi, maka dilakukan analisis, sesuai dengan perkembangan hukum perusahaan dan hukum lingkungan serta peran notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mendorong perusahaan guna menjalankan kewajikannya melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, pertama: bahwa fungsi klausul tanggung jawab sosial dan perusahaan tetap harus didorong dalam prosedur peraturan perundang-undangan terutama di daerah berupa perda dan kebijakan lainnya serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk selalu memberikan rambu-rambu bagi anggotanya dalam pengembangan akta perusahaan sebagai tanggung jawab hukum dan moral INI dalam mengembangkan prinsip-prinsip moral notaris dalam pembuatan akta .Kedua Pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan yang ada di indonesia belum menjadi instrumen dasar bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan karena masih dipandang memberatkan perusahaan, dan prosedur perizinan yang menjadi kewenangan pememerintah daerah selaku eksekutor dalam mengawasi klausul tanggung jawab sosial sebagai instrumen lingkungan dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai ujung tombak pembangunan.
Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen Aprilia Pitri NR; Umar Hasan; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17573

Abstract

Protection of consumers in buying and selling agreements is very necessary, but recently there has been a lot of consumer behavior that does not have good intentions by consumers by unilateral cancellation without explaining the reason, resulting in losses for online shop business actors and is included in acts against the law because consumers violate their obligations to always in good faith in the agreement. The problem in this research is how to regulate the protection of the rights of online shop business actors regarding unilateral cancellations by consumers of the ius constitutum and ius constituendum. The method used in this research is the normative juridical method by conducting a literature study of the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the cancellation conditions are contained in Article 1266 of the Civil Code which states that cancellations can be made if there are 3 conditions, namely a reciprocal agreement, there must be a default and the cancellation must be asked to the judge (court). However, unilateral cancellation of the agreement without a good reason is included in an unlawful act, does not meet the conditions specified in Article 1266 of the Civil Code, it is necessary to reform civil law to prevent unilateral cancellation of the agreement. Abstrak Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini banyak terjadi perilaku konsumen yang tidak beriktikad baik yang dilakukan konsumen dengan cara pembatalan sepihak tanpa menjelaskan alasanya, mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha online shop dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen ius constitutum dan ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan syarat batal terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.
Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi Lili Naili Hidayah; Muskibah Muskibah; Ageng Triganda
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.291

Abstract

This article discusses the concept and form of village-owned enterprises and sees how it plays a role as a way to increase the level of welfare of rural communities in Jambi Province and what are the challenges and obstacles in its implementation. The presence of this institution should be the right step in an effort to realize the welfare of the Village community, especially in the economic sector and in the context of developing rural communities, which are expected to reduce poverty. The provisions in the Village Law regarding implementing rules that want a business entity to reflect a village that has kinship and mutual cooperation and is confirmed in the Village Law that business entities owned by the village can later be legal or not legal but cannot be equated with legal entities commonly known. in the business world. Such as CV, PT and cooperatives. In the implementation of BUMdes, the problem of legal entities is often questioned by a third party when working together, so there are several obstacles to implementing BUMdes management.
ASAS PROPORSIONALITAS PERJANJIAN: URGENSI DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Ageng Triganda Sayuti; Muhammad Amin Qodri; Taufan Dyusanda Putra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.151

Abstract

Perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu cabang dari sektor perkebunan yangturut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatIndonesia. Dari perkebunan tersebut terdapat kebun yang dikelola masyarakatsecara mandiri secara perorangan maupun dengan kerjasama pengelolaan denganperusahaan dengan melakukan perjanjian pengelolaan. Dalam prakteknya terdapatpermasalan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunantersebut pasalnya pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modallebih tinggi daripada masyarakat serta dukungan politis yang lebih kuat, akan lebihleluasa untuk menentukan segala tindakan yang hendak dilakukan dalam kerjasamatersebut sedangkan masyarakat memiliki kekuatan yang jauh berada dibawahnya,sehingga posisi tawar yang dimiliki sangatlah rendah meskipun pada perjanjiantersebut terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan dinasterkait yang turut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian. Kenyataan demikianmenyebabkan terjadinya permasalahan permasalahan dalam pengelolaan kebunkelapa sawit diantara petani dan perusahaan. Artikel ini memaparkan konsepperjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan asas proporsionalitasyang terdiri dari tahapan pra kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaankontrak. Dengan pembahasan berfokus pada urgensi asas proporsionalitas sertapenerapannya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yangseimbang dan proporsional dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkeadilan
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN MUARO JAMBI Ageng Triganda Sayuti; Heni Girlbet Silalahi; Pahlefi Pahlefi
Ensiklopedia Education Review Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Agustus 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v4i2.1271

Abstract

This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the responsibility of the Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi towards the fulfillment of consumer rights in drinking water services, 2) To find out and analyze the dispute resolution efforts carried out by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi on the losses suffered by consumers. The method used in this research is the empirical juridical method. This research is descriptive, the sampling procedure is purposive sampling. The research results obtained are 1). The responsibility of the Tirta Muaro Jambi Drinking Water Perumda is an absolute responsibility (strict product liability) but in its implementation Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi not yet absolutely responsible for fulfilling consumer rights in drinking water services. There are still 115 complaints that have not been responded to or 46% of the 246 Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi customers who reported the complaint. 2) Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi has attempted to settle consumer demands for negligence by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi but not optimal. Efforts made by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi: a. Conduct site inspections in case of pipe leaks; b. Find out the cause of expensive payments; c. Replace the customer's water meter if there is damage due to negligence of the Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi. As well as efforts to resolve disputes that have existed at Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi are by way of peace or negotiation.Keywords: responsibility; consumer; drinking water.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR MINUM DI KABUPATEN MUARO JAMBI Heni Girlbet Silalahi; Pahlefi Pahlefi; Ageng Triganda Sayuti
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 2 Oktober 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.069 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i1.1331

Abstract

This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the responsibility of the Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi towards the fulfillment of consumer rights in drinking water services, 2) To find out and analyze the dispute resolution efforts carried out by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi on the losses suffered by consumers. The method used in this research is the empirical juridical method. This research is descriptive, the sampling procedure is purposive sampling. The research results obtained are 1). The responsibility of the Tirta Muaro Jambi Drinking Water Perumda is an absolute responsibility (strict product liability) but in its implementation Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi not yet absolutely responsible for fulfilling consumer rights in drinking water services. There are still 115 complaints that have not been responded to or 46% of the 246 Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi customers who reported the complaint. 2) Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi has attempted to settle consumer demands for negligence by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi but not optimal. Efforts made by Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi: a. Conduct site inspections in case of pipe leaks; b. Find out the cause of expensive payments; c. Replace the customer's water meter if there is damage due to negligence of the Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi. As well as efforts to resolve disputes that have existed at Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi are by way of peace or negotiation.
Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid–19 Chaca Tiara Indah Sartika; Faizah Bafadhal; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18797

Abstract

Termination of Employment is the terminatiom of employment due to a vertaim matter which results in the terminatiom of rights and obligations between workers or workers or employers. The purpose of this study was to find out and analyze how the process of unilaterally termiating employment during the covid-19 pandemic was carried out by PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city and legal protection of employment during the Covid-19 pandemic for PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city. The research method used is juridical empirical. Data collection is an interview. The results of the research obtained are that layoffs must be in accordance with existing mechanisms and must be resolved through mediation, which means by means of negotiations to reach consensus. Legal protection for workers is divided into 2, firstly, legal protection for workers who are laid off with severance pay in accordance with Law Number 13 of 2003 concering manpower and secondly the issuance of various legal products and goverment policy program as well asthe implementation of legal programs issued to protect workers in life. Suggestion should PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi City conducted mediation to make decisions inaccordance with the Legislative Regulations covering the implementation of law due to the absence of statutory regulations. Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh atau pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 secara sepihak yang dilakukan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi dan Perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 bagi pekerja PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data adalah wawancara. Hasil peneltian yang diperoleh adalah PHK harus sesuai dengan mekanisme yang ada dan harus melakukan penyelesaian secara mediasi yang berarti dengan cara perundingan untuk mencapai mufakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja dibagi menjadi 2, pertama perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK adanya uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahum 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan yang Kedua dikeluarkannya berbagai produk hukum dan program kebijakan pemerintah serta dilakukannya pengawasan terlaksananya program hukum yang telah dikeluarkan untuk melindungi pekerja dalam kelangsungan hidup. Saran hendanya pihak PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi melakukan mediasi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan guna menutup kekosongan hukum akibat ketidaan pelaksana peraturan Undang-Undang.
Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Muhamad Ridho; Muhammad Amin Qodri; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the form of legal efforts findings within a particular case. Based on the result, it may be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the marriage's laws is not being strictly regulated and written whether it is prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 terkait perbedaan putusan terhadap perkawinan beda agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.