Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum REPERTORIUM Perspektif PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Pasca Sarjana Jurnal Repertorium Dewa Ruci : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal Of Sustainability Perspectives Journal of Sustainability Perspectives
Jamal Wiwoho
Universitas Sebelas Maret
Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 ,, Karmila Sari Sukarno; ,, Pujiyono; ,, Jamal Wiwoho
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutangKUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalah serta solusinya. Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakanmetode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuannormatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDEStanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, yangpertama sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro(PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdata, selarasdengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selarasdengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selarasdengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutangtanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankannasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkankembali oleh Direksi BRI.Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.
PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ,, Yogyanto Daru Sasongko; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, serta memberikan langkah-langkah penganggulangannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan bentuk penelitian diagnostik, sifat penelitian adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut Kata kunci:  efektivitas hukum, penegakan hukum, kejahatan terhadap satwa liar
KAJIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Analisa Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Tegar Harbriyana Putra; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Surakarta, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa di BPSK dan Pengadilan Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukumnon doktrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan studi dokumen, selanjutrnya dianalisis dengan menggunakan penelitian analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa model penyelesaian sengketa yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu arbitrase. Sedangkan di Pengadilan Negeri menggunakan model penyelesaian sengketa yang berlaku pada penyelesaian perkara perkara perdata biasa. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain perbedaan latar belakang kultur masing-masing anggota Badan.Penyelesaian Sengketa Konsumen, permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi peraturan yang tidak lengkap dan membingungkan dan sulitnya dalam pemanggilan para pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan di Pengadilan Negeri yaitu memerlukan waktu yang lama tidak melindungi kerahasiaan,Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis khususnya bagi pelaku usaha, begitu juga bagi konsumen, susahnya memanggil para pihak yang bersengketa. Solusi terhadap hambatan tersebut diantaranya perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya bagi hakim arbiter agar supaya lebih menguasai tentang hukum, mengingat tidak semua hakim arbiter mempunyai latar belakang dibidang hukum. Perlu adanya regulasi Undang-Undang yang jelas mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri
PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT Jamal Wiwoho
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.959 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97

Abstract

Financial institutions is expected to provide justice for the distribution. Formulation of the problem that researchers ask is how the role of banks financial institutions and non-bank in providing public justice and the factors driving the increased role of banks and financial institutions non-bank in providing the distribution of public justice. The result of the research are 1). The role of financial institutions are: raise public funds; channelling funds society; transfer of assets; liquidity; allocation of income;. transaction. 2). Factors that encourage an increased role of financial institutions in providing the distribution of public justice, among others: increase amount of income of the middle class families and individuals with sufficient incomes, especially among the middle and have a portion of income for savings each year; rapid development of industry and technology.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN KONGLOMERASI DI INDONESIA Jamal Wiwoho
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.373

Abstract

Pada era globalisasi sekarang ini, pengusaha tidak hanya puas dengan mendirikan satu macam unit usaha saja. Perluasan jaringan usaha dengan cara mendirikan sejumlah perseroan terbatas dan alasan-alasan memperluas perusahaan dengan membuka kantor cabang, mengatasi masalah pajak, penyederhanaan proses produksi dan distribusi, mengatasi risiko dan pertanggungjawaban, organisasi perusahaan, diversifikasi perusahaan, mengatasi persaingan antar perusahaan, serta menyederhanakan pembiayaan adalah latar belakang terbentuknya konglomerasi di Indonesia pada umumnya. Berbagai proses pembentukan konglomerasi di Indonesia melalui fusi, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Konglomerasi memiliki visi hukum publik maupun hukum privat. Lahirnya konglomerasi tampaknya meningkatkan perkembangan varian bidang ilmu hukum dewasa ini.
The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia Seno Wibowo Gumbira; Jamal Wiwoho
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.969 KB)

Abstract

Abstract           The liberalism principles have influenced the whole life aspects of the nation and the state of Indonesia. On the political aspect, the principles influence the elections in Indonesia from the lowest (village head election) to the highest (presidential election) levels. The liberal principles are not in accordance with the principles of Pancasila as the national philosophy and the source of law (staatsfundamental norm) of Indonesia.  The liberal democratic principles cause high cost democracy. They create the conditions of ‘free fight’ and ‘homo homini lupus’, as well as many potential corruption practices in villages. In addition, it can lead to the most worrying issue –the damage of values of Pancasila.Implikasi Pengaruh Globalisasi atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) berdasarkan Pancasila di Indonesia AbstrakPengaruh prinsip-prinsip liberalisme telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pengaruh dalam bidang politik dapat ditemukan pada pemilihan umum yang dilakukan secara voting baik tingkat pemilihan presiden hingga tingkat pemilihan kepala desa di Indonesia, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan sumber hukum (staatsfundamentalnorm) di Indonesia. Dampak diseminasi prinsip demokrasi liberalisme melalui voting menyebabkan demokrasi dengan biaya tinggi (high cost) menciptakan kondisi free fight dan homo homini lupus serta banyaknya potensi praktik korupsi di desa dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Prinsip Demokrasi LiberalDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a8
SIMBOLISME PATUNG LORO BLONYO Edy Tri Sulistyo; Jamal Wiwoho
Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol 5, No 2 (2008)
Publisher : Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.175 KB) | DOI: 10.33153/dewaruci.v5i2.791

Abstract

The objectives of research are to find out: (1) the cosmology form of loro blonyo sculpture in Javanese cultural context, (2) placement system of loro blonyo sculp- ture in  “joglo” house structure relating to the concept of Javanese social-cultural environment  balance, (3) loro blonyo sculpture as the most important element in its position in  “pasrèn” room in Javanese custom house, and (4) the symbolic- philosophical meaning of loro blonyo sculpture art in Javanese cultural cosmology. Based on the result of  research and discussion, it can be concluded: (1) The cos- mology form of loro blonyo  sculpture in the Javanese cultural context relating to the Javanese society particularly the one with rice planting as the earning; (2) The placement system of loro blonyo sculture in the “joglo” house structure relating to the concept of Javanese social-cultural environment balance; (3) Loro blonyo sculp- ture is the most important element in its position in the “pasrèn” room in Javanese custom house;.   (4) The symbolic-philosophical meaning of  loro blonyo sculpture art in Javanese cultural cosmology is as the symbol of fertility (Dewi Sri) and pros- perity (Sadana).Key words: loro blonyo, krobongan, pasrèn or petanèn, joglo, Dewi Sri, Sadana.
Peningkatan Kreatifitas Kerajinan Bambu Di Desa Jambu Kulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Rum Handayani; Jamal Wiwoho; Rahmawati; Kuncoro Diharjo; Francisca Sestri Goestjahjanti; Siti Nurlaela; Rizky Windar Amelia
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v2i3.739

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi persoalan pada setiap pebisnis kerajinan tangan dari bambu di desa Jambu Kulon Ceper Klaten serta melakukan kerjasama dengan ABIA Art yang bergerak pada bidang sejenis melalui pemberian Penyuluhan serta penerapan metode perdagangan digital, pembaruan model serta penerapan teknologi yang tepat saat memproduksi kerajinan tangan dari bambu pada desa Jambu Kulon Ceper Klaten. Hasil pelaksanaan kegiatan di UKM “ABIA ART” terjadi peningkatan keahlian pada produk dengan menambahkan desain batik kayu serta melakukan penyempurnaan desain lukisan yang tersedia dibantu LPER Cabang Klaten maka menghasilkan mutu produk yang lebih baik.
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta) Maria Anggita Dian Pramestie; Jamal Wiwoho
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to determine implementation of freedom of contract in the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta. This study is descriptive research which could be classified on socio-legal research, so it could be said that it is using non doctrinal method. The types of legal materials in this study are primary legal material, secondary one, and tertiary one. The data collection is done by interviews, focus group discussion, questioner, and documents. A systems method for this study is in interactive qualitative analysis. Result of this study had shown that the principle of freedom of contract in the agreement standards of credit is categorized in failure implementation of policy which non implementation (could not be implemented). The clauses of the agreement standards of credit at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. in Surakarta only protect PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. as the creditor without pay attention to debtor’s legal rights. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. and banking institutions are expected to implement all the rules and regulations associated with the credit agreement. Enforcement of sanctions firmly by law enforcement officers against banking institutions that had violated provision of the standard clause incriminating replacement debtor so that the law can work in the community. Debtors have to read the credit agreement critically so they understand and agree with the terms before they sign it.Keywords: Freedom of Contract, Bank Credit Agreement, Standard Contract AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, focus group discussion, kuisioner, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan kualitatif interaktif mengalir. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang non implementation (tidak dapat diimplementasikan) yang mana klausul-klausul dalam perjanjian pemberian kredit hanya melindungi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. pada khusunya dan lembaga perbankan pada umumnya diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait pembuatan perjanjian kredit tersebut di dalam praktik perbankan.Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Perjanjian Baku
Efektifitas Penyelesaian KPR Macet Melalui Parate Eksekusi Lelang (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo) Prisilia Purwardhani; Jamal Wiwoho; Pujiyono .
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.28 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas penyelesaian KPR macet melalui parate eksekusi lelang  di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penyelesain KPR macet melalui parate eksekusi lelang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo sudah efektif selain itu pihak bank mendapatkan jaminan kepastian hukum yang kuat dengan adanya dokumen risalah lelang. Kata Kunci : KPR, Eksekusi, Parate Eksekusi Lelang
Co-Authors Bambang Waluyo Edy Tri Sulistyo Francisca Sestri Goestjahjanti Karmila Sari Sukarno ,, Karmila Sari Sukarno Kuncoro Diharjo Maria Anggita Dian Pramestie Murtanti Murtanti Prisilia Purwardhani Pujiyono ,, Pujiyono Pujiyono . Pujiyono Pujiyono R. Narendra Jatna Rahmawati Rizky Windar Amelia Rofikah ,, Rofikah Rum Handayani Seno Wibowo Gumbira Setya Nugraha Siti Nurlaela Suryanto Suryanto Tegar Harbriyana Putra ,, Tegar Harbriyana Putra Yogyanto Daru Sasongko ,, Yogyanto Daru Sasongko