Mohamad Sukarno
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Mohamad Sukarno; Atik Septi Winarsih; Hacykal Huda Wijaya; Prihantika Septi Cahyani
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pelayanan publik pada Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial twitter. Fokus dalam penelitian ini adalah intensitas akun twitter mengenai pelayanan public dan sekaligus sentiment dari masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan software Nvivo 12Plus dari media sosial twitter dengan cara Ncapture dan mengolah di software Nvivo 12Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya intensitas akun twitter  Gubernur Jawa Tengah pada pelayanan publik tiga bulan tahun 2021 mengalami presentase tertinggi pada bulan Februari yakni 12,44%. Intensitas twitter yang tinggi tersebut menunjukkan bahwasanya melalui Gubernur Jawa Tengah aktif dan intens memberikan informasi dan menerima keluh kesah masyarakat  mengenai pelayananan publik. Selain itu sentimen masyarakat dari aktivitas akun twitter Gubernur Jawa Tengah yakni diakumulasikan sebanyak 16 persen positif dan 28 persen negatif. Sentimen tersebut didasari atas respons masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Jawa Tengah pada bulan Januari-Maret 2021.
Akuntabilitas Hukum Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Bangunjiwo Tahun 2021 Mohamad Sukarno
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.636 KB) | DOI: 10.58812/jmws.v1i02.35

Abstract

Desa merupakan struktur pemerintahan yang berada dalam posisi terakhir dalam konstitusi di Indonesia. Kewenangan desa juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam berkontribusi bagi masyarakat. Di era kontemporer sendiri banyak sekali kewenangan desa yang diberikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 salah satunya adalah mengelola keuangan dari pusat (DD) ataupun daerah (ADD). Dalam hal ini penulis ingin berfokus pada sektor pengelolaan keuangan ADD yang ditinjau dari aspek akuntabilitas perencanaan sendiri. Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu hal pokok dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat penting khususnya secara administratif regulatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan dari Desa Bangunjiwo dalam mengelola keuangan ADD ditinjau dari aspek hukumnya khususnya menurut Peraturan Bupati Bantul No. 13 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif yang berusaha mendeskripsikan hasil-hasil temuan yang dilakukan pada akuntabilitas hukum pengelolaan ADD di Desa Bangunjiwo tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bangunjiwo belum memiliki perencanaan yang baik dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang diabaikan seperti dalam halnya prioritas perencanaan kedua mengenai pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan penanganan pandemic covid-19.