Armen Yasir
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik Yasir, Armen
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik) Yasir, Armen
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah. Kata kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah.
PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Anggraini, Yesi; Yasir, Armen; Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Comparing national development planning as the state policy in the broad outlines in the period before and after the amendment of the Constitution 1945 (UUD 1945) as well as to analyze the position of national development planning guidelines were created after the amendment of the Constitution 1945. Based normative juridical approach, by examining all the rules legislation relating to the legal issues is researched concluded that the First, there are some similarities and differences in the Platform for National Development Planning in the period before and after the 1945 amendment, as for the equation is the substance of the two, whereas the difference lies in the pattern of policy-making, as well as law formulation. Second, the Status Law on National Development Planning System (SPPN) and the regulations under it is official documents which contain the cornerstone of development planning in the era of reforms as a change of planning from documents in the past.Keywords: National Development Planning System, the Constitution 1945