Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Locus Delicti
Desak Komang Budiarsini
Universitas Pendidikan Ganesha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Desak Komang Budiarsini; Putu Dita; Agus Ary Wahyudi
Jurnal Locus Delicti Vol 1 No 1 (2020): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.384 KB) | DOI: 10.23887/jld.v1i1.368

Abstract

The writing of this article aims to find out and analyze how the analysis of Governor Regulation Number 46 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 seen from the rapid spread of the corona virus at this time. After the announcement of a positive case for the Covid-19 virus by the government on March 2 (two) 2020, the government continued to increase efforts and policies to suppress transmission of this virus. Starting from limiting social relationships (social distancing), limiting physical contact relationships (physical comparison) by appealing to all State apparatus, BUMN employees and private employees to limit activities in the office by encouraging work from home. The writing of this article is a research that uses a normative research method, using a statutory approach. Then analyzed descriptively qualitatively using primary, secondary, and tertiary legal materials to get conclusions that are relevant to the problems at hand. The result of writing this article is how the form of public services provided by the Bali provincial government to the community to deal with or prevent the spread of Covid-19.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia) Desak Komang Budiarsini; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik deskriptif dan teknik argumentasi serta diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27 ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi pihak Australia terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 terkait kasus penyadapan yang dilakukan di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi dengan pembentukan protokol Code of Conduct (CoC) on framework for security coorperation berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (mutual consent).
Co-Authors Agus Ary Wahyudi Ni Putu Rai Yuliartini Putu Dita