Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Locus Delicti
Putu Dita
Universitas Pendidikan Ganesha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Desak Komang Budiarsini; Putu Dita; Agus Ary Wahyudi
Jurnal Locus Delicti Vol 1 No 1 (2020): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.384 KB) | DOI: 10.23887/jld.v1i1.368

Abstract

The writing of this article aims to find out and analyze how the analysis of Governor Regulation Number 46 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 seen from the rapid spread of the corona virus at this time. After the announcement of a positive case for the Covid-19 virus by the government on March 2 (two) 2020, the government continued to increase efforts and policies to suppress transmission of this virus. Starting from limiting social relationships (social distancing), limiting physical contact relationships (physical comparison) by appealing to all State apparatus, BUMN employees and private employees to limit activities in the office by encouraging work from home. The writing of this article is a research that uses a normative research method, using a statutory approach. Then analyzed descriptively qualitatively using primary, secondary, and tertiary legal materials to get conclusions that are relevant to the problems at hand. The result of writing this article is how the form of public services provided by the Bali provincial government to the community to deal with or prevent the spread of Covid-19.
PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUT UDARA TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTANUDARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PESAWAT UDARA AIRASIA XT 8297 KUALA LUMPUR-MALAYSIA TAHUN 2016) Putu Dita; Dewa Gede Sudika Mangku; I Made Yudana
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengangkut udara apabila terjadi keterlambatan penerbangan dalam Hukum Internasional (2) mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi penumpang yang mengalami keterlambatan angkutan apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian. Jenis pennelitaian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan peraturan yang mengatur tentang Hukum Udara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum udara khususnya Konvensi Montreal 1999 dan Presumption of Liability. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam pertanggung jawaban pengangkutan udara adanya pertauran yang mengatur yaitu Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internsional mengenai pertanggung jawaban pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbukan oleh pengangkut udara. (2) upaya yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi-sanksi hukum bagi pihak. Yang melanggara hukum yang bersifat administrative maupun sanksi pidana.
Co-Authors Agus Ary Wahyudi Desak Komang Budiarsini I Made Yudana