Afdal Makkuraga
Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) Univeritas Gadjah Mada

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA Afdal Makkuraga
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.863 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.350

Abstract

Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.