Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF Ida Ayu Putu Widianti; Luh Putu Suryani; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Toxic Relationship di Kalangan Remaja Ni Luh Wiweka Widyastuti; Ni Komang Arini Styawati; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Saat ini marak terjadi kasus toxic relationship atau hubungan beracun yang sebagian besar korban merupakan kalangan remaja. Pemerintah Indonesia juga belum mengatur secara khusus tentang toxic relationship, namun terdapat beberapa aturan yang terkait dengan toxic relationship. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban toxic relationship (hubungan beracun) di kalangan remaja. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi korban toxic relationship (hubungan beracun) bertujuan untuk memberikan suatu keadilan kepada pihak korban. Kemudian dalam hal tersebut perlu diperhatikan kesesuaian pengenaan sanksi terhadap pelaku serta perlindungan saksi dan korban.

Penal Mediation in the Criminal Law as a Shift in Social Contract Theory I Nyoman Sukandia; I Nyoman Putu Budiartha; Ketut Adi Wirawan
Yuridika Vol. 35 No. 3 (2020): Volume 35 No 3 September 2020
Publisher : Universitas Airlangga

Social contract theory is the theory that illustrates the origin of a state formation. The theory of social contracts is composed of several instruments, including natural human rights, morals and mutual agreement (common will). Humans (individuals) surrender their rights to the ruler (state). The rights that are handed over to the state include rights in the field of public law (public interest). One of the rights in the field of public law is the right to establish norms in criminal law (ius poenale) and the right to convict (ius puniendi). Through the existence of penal mediation in Indonesia, the state's right to convict offenders is reduced. It also means that the rights handed over by individuals to the authorities (state) in social contracts are reduced. Its theoretical implication is that the right of the state to impose criminal sanctions on offenders who are based on the surrender of individual rights to social contracts, begins to be purified again with the settlement between individuals through penal mediation on violations of public (criminal) law that take place.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA Ketut Adi Wirawan; Ida Ayu Putu Widiati; I Made Budayasa; A.A Agung Laksmi Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.2018.56-63

ABSTRAK Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida. Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar ABSTRACT Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida. Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences

Status Tanah Karang Desa Di Desa Pakraman Selat Belega Ketut Adi Wirawan; I Ketut Sukadana; Cok Gede Suryanata
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.12-18

Adanya aturan khusus mengenai tanah karang desa secara adat terhadap krama atau masyarakat yang memiliki tanah karang desa di Desa Selat Belega baik dalam bentuk warisan turun-temurun yang telah diatur atau diungkapkan Awig-awig di Desa Selat Belega. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan dan kewajiban tata krama desa atau untuk penduduk pemilik tanah karang desa sebagaimana telah ada dalam aturan adat Desa Selat Belega dan sebagaimana diatur dalam hukum adat dan desa tradisional Awig-awig. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam prakteknya di masyarakat, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari jalan pemecahannya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kewajiban manusia desa sebagai pemegang tanah karang desa antara berada di Desa Pakraman Selat sesuai dengan Awig-Awig dan Pararem Desa, menjadi milik para pengarep , tedun mebanjar, ngayah di desa pakraman dan/atau Kahyangan Tiga dan mengeluarkan Pepeson, patuh dan patuh pada awig-awig di desa Pakraman dan telah menjadi kebiasaan adat Banjar. Posisi tanah karang desa di Desa Selat Belaga adalah melemahnya desa Pakraman yang diserahkan penggunaannya dengan sopan santun dari generasi ke generasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing-masing, krama yang menempati desa karang memiliki ukuran kecil, tanah menengah dan besar, misalnya ada daerah 200, 400 dan 800 dengan kewajiban ngayahan desa dan tedun mebanjar. Kata kunci: Tanah Karang Desa; Desa Pakraman; Awig-Awig There are special rules regarding traditional village coral land against krama or the community that owns village coral land in the Desa Selat Belega both in the form of genetic inheritance that has been regulated or revealed by Awig-awig in the Desa Selat Belega. The purpose of this study was to find out how the rules and obligations of village manners or for residents of village coral landowners as already contained in the traditional rules of the Desa Selat Belega and as stipulated in conventional law and traditional villages Awig-awig. This type of research used in this study is a type of empirical legal analysis that is looking for facts in practice in society, then associated with legal provisions to find a way to solve it. The results of the discussion in this study are as follows: Obligations of village people as holders of village coral land between being in Pakraman Selat Village according to Awig-Awig and Pararem Desa, belonging to the pengepep, tedun mebanjar, ngayah in pakraman village and/or Kahyangan Tiga and issued Pepeson, obedient and obedient to awig-awig in Pakraman village and had become a custom of Banjar. The village coral land position in the Desa Selat Belega is the weakening of Pakraman village which has been surrendered by manners from generation to generation in accordance with the needs of their respective communities, the krama that occupy the coral village have small size, medium and large land, for example 200, 400 and 800 with the obligation to cultivate the village and incur losses. Keywords: Tanah Karang Desa; Pakraman Village; Awig-Awig

Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia I Made Agus Mahendra Iswara; Ketut Adi Wirawan
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

This study aims to determine the role of the prosecutor's office in eradicating criminal acts of village corruption in Indonesia. The method used in this research is a type of normative legal research with the aim of outlining issues to be further discussed based on legal theory and then related to applicable laws and regulations. The results of this analysis indicate that referring to the Law on Prosecution that the Prosecution has a role in combating corruption in the criminal field (in this case village corruption), namely conducting investigations, investigations, prosecutions and case executions. Besides that, in the case of preventive efforts, intelligent Pidsus, Special Crimes Section, facilities were formed, for example the formation of several task forces (task force) with specific tasks in this case related to the prevention of village corruption. In addition, the Intelligence Intelligent was also established covering intelligence, investigation, security, and raising activities to prevent criminal acts to support law enforcement both preventive and repressive in the fields of ideology, politics, economics, finance, social culture, defense and security, implementing deterrence against people certain and / or participate in organizing public order and peace

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar Ni Made Dwi Ari Cahya Utami; I Made Minggu Widyantara; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): September
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Since the Covid-19 pandemic that has been going on in Indonesia, the government has finally issued various policies regarding this problem, because people experience health difficulties as well as in terms of earning a living or the economy. One of the government's policies is to implement PPKM which is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities for Coronavirus Disease 2019 in the Java and Bali Regions. This study aims to determine Law Enforcement against Violations of the Enforcement of Community Restrictions (PPKM) Daryrat in Denpasar City. This study uses an empirical type. Consists of primary and secondary, with interview data collection techniques and literature study. Analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Provincial Government of Bali, in this case the Governor of Bali, has issued a Circular Letter of the Governor of Bali Number 09 of 2021 concerning the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) for Coronavirus Disease 2019 in the New Era of Life in the Province of Bali. The circular contains guidelines regarding the implementation of PPKM at the regional level, which later became the basis for the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 in Denpasar City, namely Denpasar Mayor Regulation Number 32 of 2020 concerning Restrictions on Community Activities in Kelurahan Villages and Traditional Villages in Accelerating Corona Handling. Virus Disease 2019.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI KERUGIAN KEGIATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN PEKERJA OUTSOURCING I Made Aditya Mantara Putra; Ketut Adi Wirawan
VYAVAHARA DUTA Vol 17 No 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1982

In banking practice, in the implementation of itsactivities, there are many problems. This problem often results in losses experienced by bank customers in banking activities. Liability for losses from bank customers is generally replaced by the Bank. Based on the reasoning that the convict committed the unlawful act in the capacity of serving as a relation manager at the bank. Of course, customer losses are the responsibility of the bank, in the perspective of a business entity (corporate). However , the problem will be different when the person who commits an unlawful act is carried out as a worker at a bank but in the status of an outsourced worker . However, an outsourced worker is the responsibility of a bank company (on the one hand) and an outsourcing company (on the other). Legal Protection of Customers in Banking Activities is regulated in Article 46 to 53 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking and Article 4 and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the theory of justice and legal responsibility, compensation as a form of legal responsibility for customer losses in banking activities is not only borne by the bank, but also the personal actors and the outsourcing company.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search