Niken Ajeng Lestari
Direktorat Jenderal Anggaran

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

STUDI KOMPARASI PENGHITUNGAN BIAYA OUTPUT DENGAN MENGGUNAKAN METODE DIRECT COSTING DAN FULL COSTING: Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1371.688 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2017.vol1.iss1.art19

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan antara penggunaan metode direct costing dan full costing dalam penghitungan biaya output. Studi komparasi dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan biaya dengan menggunakan kedua metode tersebut dan membandingkan biaya hasil penghitungan dengan metode full costing dengan membandingkan biayanya antar-BDK, antar-waktu, dan antar-BDK-waktu. Metode full costing dinilai dapat menunjukkan informasi biaya yang lebih baik bagi pimpinan K/L maupun pengguna anggaran yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan metode direct costing yang hingga saat ini digunakan dalam penghitungan biaya dalam RKA K/L. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis komparasi. Data yang digunakan adalah data output diklat pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan dari 5 Balai Diklat Keuangan di BPPK pada tahun 2012 hingga 2015. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan biaya dengan menggunakan metode full costing lebih besar 23% dibandingkan jika menggunakan metode direct costing. Hal ini akan berdampak pada hasil evaluasi kinerja output diklat PBJ karena belum memperhitungkan seluruh sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output diklat PBJ. Ketersediaan IT yang memadai menjadi syarat penting dalam penerapan metode full costing dalam sistem penganggaran dan perlu terdapat media pembelajaran yang tepat dalam rangka transfer knowledge metode full costing.
MEMADUKAN KONSEP STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM RISET DENGAN FLEKSIBILITAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.481 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2017.vol1.iss2.art30

Abstract

-
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Mahfudin Mahfudin; Andrie Mulya Febrianto; Niken Ajeng Lestari; Nurrochmah Adha Kusumawati
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.031 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art34

Abstract

This study aims to obtain an efficient and effective daily fund formula for domestic official travel. Effective means achieving the program goals as they have been planned without sacrificing input for other activities, while efficient means using state expenditure as economically as possible in achieving the government's program objectives without reducing the enthusiasm of the official travel executive. The study was carried out by indepth interviews of parties related to the preparation of standard policies on official travel costs and employees who had taken official trips by purposive sampling technique. The analytical method used is descriptive analysis and qualitative analysis. The results of the study show that the formulation of daily fund on official travel in the country is ideally adjusted for the type of official travel because of variations in transportation costs and risk costs in carrying out official travel activities. Abstrak Kajian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang efisien dan efektif. Efektif artinya mencapai sasaran program sebagaimana yang telah ditetapkan/direncanakan tanpa mengorbankan input untuk kegiatan lain, sedangkan efisien artinya: menggunakan belanja negara sehemat mungkin dalam pencapaian sasaran program pemerintah tanpa mengurangi semangat kerja pelaksana perjalanan dinas. Kajian dilakukan dengan indepth interview wawancara pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan standar biaya perjalanan dinas serta pegawai yang pernah melakukan perjalanan dinas yang diambil dengan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan uang harian perjalanan dinas dalam negeri idealnya disesuaikan dengan jenis/bentuk perjalanan dinas karena adanya variasi biaya transportasi dan biaya resiko dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.
EFISENSI BELANJA OPERASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA Nurrochmah Adha Kusumawati; Andrie Mulya Febrianto; Mahfudin Mahfudin; Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.807 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art37

Abstract

This study aims to analyze the causes of high and varied operationalspending’s valuesat the ministry/institution ​​by first comparing the concept of operational spending inRKA K / L with concepts according to academic theory. Then, an alternative concept of operational spending is prepared in accordance with the theory. By using data exercise, it was found that alternative conceptoperational expenditure that fit the theory resulted in lower and more efficient operational spending’s values. In addition, unit clustering was carried out to obtain a more standardized operational spending’s value.
HASIL MONITORING DAN EVALUASI STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017 Niken Ajeng Lestari
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1066.607 KB) | DOI: 10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art40

Abstract

Monitoring and evaluation (M&E) of standard cost of expenditure is one of effort of government to give good governance. As the aim of M&E on PMK No.241/PMK.01/2017 Budgeting M&E is instrument of accountability and improving quality, in this contex is standard cost of output policy that the value set every year by minister of finance. Moreover, the 2017 SBK M&E also tested the formulas prepared in the previous study. The M&E was conducted in 20 work units from 17 state ministries and institutions that had SBKs from 2015 to 2017. Monev was conducted from 4 aspects, namely sustainability, allocation, realization, and consistency of components/stages. In terms of sustainability, most respondents proposed the same SBK in the following year. From the allocation aspect, it turned out that there were many respondents who were inconsistent when the allocation process, namely the SBK that had been determined, was not used in the RKA KL. From the aspect of realization, many respondents whose budget realization was not in accordance with what was stipulated in the PMK SBK. Then the last aspect is consistency of components/stages, only a small proportion of respondents who at the time of budget implementation did not use the same components/stages as SBK proposals because of policies outside the satker's control and no further information on why the satker did not use SBK has been established. Abstrak Monitoring dan evaluasi Standar Biaya Keluaran merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebuh baik. Sebagaimana tujuan monev pada PMK No.241.PMK.01/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, monev anggaran merupakan instrumen dari akuntabilitas dan peningkatan kualitas, dalam hal ini atas kebijakan Standar Biaya Keluaran yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, monev SBK 2017 ini sekaligus menguji formula yang telah disusun pada kajian sebelumnya. Monev dilakukan pada 20 satuan kerja dari 17 kementerian negara dan lembaga yang memiliki SBK tahun 2015 hingga 2017. Monev dilakukan dari 4 aspek yaitu keberlanjutan, alokasi, realisasi, dan konsistensi komponen/tahapan. Dari aspek keberlanjutan, sebagian besar responden mengusulkan SBK yang sama di tahun berikutnya. Dari aspek alokasi, ternyata banyak responden yang tidak konsisten pada saat proses alokasi yaitu SBK yang sudah ditetapkan tidak digunakan pada RKA KL. Dari aspek realisasi, banyak responden yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PMK SBK. Kemudian aspek terakhir yaitu konsistensi komponen/tahapan, hanya sebagian kecil responden yang pada saat pelaksanaan anggaran tidak menggunakan komponen/tahapan yang sama dengan saat pengusulan SBK karena kebijakan yang di luar kendali satker tersebut dan tidak ada informasi lebih lanjut mengenai alasan satker tidak menggunakan SBK yang telah ditetapkan.
Evaluation of The Implementation of The Cost Structural Standard Policy Jauhar Rafid Yulianto; Niken Ajeng Lestari; Hartanto Hartanto; Andrie Mulya Febrianto
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2020.vol2.iss1.art68

Abstract

In order to realize an effective and efficient budgeting, a Standard Cost Structure (SSB) policy was prepared, namely by applying a supporting cost percentage for non-regulatory service output of 45%. The study analyzes how SSB policy is implemented within the Ministry of Finance, identifies the problems that occur, and provide solutions for each of these problems. The results of the study show that there is no satker in the Ministry of Finance that uses an exact amount of 45% for supporting costs in the output of its non-regulatory services. The study identifies two underlying problems. First, according to the respondents, the concept of main and supporting cost is clear and well-defined but difficult to implement. The second problem is that the RKA-KL is yet to be able to smoothly facilitate the selection of the main and supporting costs.