<![CDATA[Monitoring and evaluation (M&E) of standard cost of expenditure is one of effort of government to give good governance. As the aim of M&E on PMK No.241/PMK.01/2017 Budgeting M&E is instrument of accountability and improving quality, in this contex is standard cost of output policy that the value set every year by minister of finance. Moreover, the 2017 SBK M&E also tested the formulas prepared in the previous study. The M&E was conducted in 20 work units from 17 state ministries and institutions that had SBKs from 2015 to 2017. Monev was conducted from 4 aspects, namely sustainability, allocation, realization, and consistency of components/stages. In terms of sustainability, most respondents proposed the same SBK in the following year. From the allocation aspect, it turned out that there were many respondents who were inconsistent when the allocation process, namely the SBK that had been determined, was not used in the RKA KL. From the aspect of realization, many respondents whose budget realization was not in accordance with what was stipulated in the PMK SBK. Then the last aspect is consistency of components/stages, only a small proportion of respondents who at the time of budget implementation did not use the same components/stages as SBK proposals because of policies outside the satker's control and no further information on why the satker did not use SBK has been established. Abstrak Monitoring dan evaluasi Standar Biaya Keluaran merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebuh baik. Sebagaimana tujuan monev pada PMK No.241.PMK.01/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, monev anggaran merupakan instrumen dari akuntabilitas dan peningkatan kualitas, dalam hal ini atas kebijakan Standar Biaya Keluaran yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, monev SBK 2017 ini sekaligus menguji formula yang telah disusun pada kajian sebelumnya. Monev dilakukan pada 20 satuan kerja dari 17 kementerian negara dan lembaga yang memiliki SBK tahun 2015 hingga 2017. Monev dilakukan dari 4 aspek yaitu keberlanjutan, alokasi, realisasi, dan konsistensi komponen/tahapan. Dari aspek keberlanjutan, sebagian besar responden mengusulkan SBK yang sama di tahun berikutnya. Dari aspek alokasi, ternyata banyak responden yang tidak konsisten pada saat proses alokasi yaitu SBK yang sudah ditetapkan tidak digunakan pada RKA KL. Dari aspek realisasi, banyak responden yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PMK SBK. Kemudian aspek terakhir yaitu konsistensi komponen/tahapan, hanya sebagian kecil responden yang pada saat pelaksanaan anggaran tidak menggunakan komponen/tahapan yang sama dengan saat pengusulan SBK karena kebijakan yang di luar kendali satker tersebut dan tidak ada informasi lebih lanjut mengenai alasan satker tidak menggunakan SBK yang telah ditetapkan.]]>
Copyrights © 2018
