Surisman Surisman
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

THE INFLUENCES AND RISKS OF BEING IMPACTED BY COVID-19 AS AN EXCUSE FOR OVERMACHT OR FORCE MAJEURE TO POSTPONE THE OBLIGATION TO REPAY DEBT Septarina Budiwati; Surisman Surisman
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.138 KB) | DOI: 10.24269/ls.v4i1.2772

Abstract

The government has issued some policies in response to the Covid-19 pandemic. Some policies include working and studying from home, social and physical distancing, stayat home, and large-scale social limitation. These policies bring economic impacts to thesociety. The statement of the Republic of Indonesia’s President, Joko Widodo (Jokowi)which gives credit relaxation to the society whose economic condition is impacted bythe new coronavirus or Covid-19 is publicly questioned. The method used in thisresearch is the juridical-normative method. Results of this research explains that thegovernment has given a policy regarding the risks and the influences of being impactedby Covid-19 as an excuse for a forced condition/overmacht for the postponement of theobligation to repay debt. The regulations on overmacht or force majeure is contained inArticle 1244 and Article 1245 of BW. The debtors who are impacted by the Covid-19are not in default, but they are in the condition of relative overmacht or force majeure.Practically, it is a temporary overmacht. It can become the reason for the implication ofagreement, which is postponed from the determined period. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN MELALUI PELATIHAN PARA LEGAL DI PONOROGO Wafda Vivid Izziyana; Surisman Surisman; Andika Yuli Rimbawan
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.863 KB) | DOI: 10.24269/ls.v4i1.2790

Abstract

Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu sektoryang mampu menggerakkan perekonomian di satu sisi mempunyai sisi positif,menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif,resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan pekerja migran antar negara-negara Asia merupakan masalah krusial yang harus mendapat penanganan yang layak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah denganpendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif. Perlindungan hukum melaluipara legal merupaka KEGIATAN YANG DILAKUKAN untuk Memberikan wawasanhukum bagi calon atau mantan pekerja migran Ponorogo, yang terdiri daripenmahaman mengenai sistematika kontrak kerja bagi para calon pekerja migranPonorogo, pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang harusdi terima, pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, serta penyelesaianpermasalahan di setiap Negara tujuan karena memiliki aturan hukum dan penyelesaianpermasalahan yang berbeda-beda
Penyuluhan Hukum: Urgensi Perjanjian Kerja bagi Calon Pekerja Migran di Kabupaten Ponorogo Wafda Vivid Izziyana; Ida Yeni Rahmawati; Surisman Surisman; Andhika Yuli Rimbawan
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.135 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.4178

Abstract

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam memahami perjanjian kerja bagi calon pekerja migran Ponorogo, melalui penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi bagi calon pekerja migran ponorogo, penyuluhan hukum ini memberikan penjelasan, 3 tahapan yang wajib di ketahui, calon pekerja migran dalam memahami perjanjian kerja antara PPTKIS, Agen Negara Tujuan, dan Pemberi kerja. Sehingga calon pekerja migran Kabupaten Ponorogo tau tugas dan haknya. selain itu pekerja migran juga dapat memahami aturan dalam bekerja di negara tujuan. Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat ini yaitu Penyuluhan hukum, materi yang akan di berikan antara laian pemahaman hukum perjanjian, tata cara dalam melakukan perjanjian kontrak kerja, pihak yang akan melaksanakan perjanjian kerja. Sehingga Pada akhirnya, dari pelaksanaan program pengabdian ini diharapkan calon pekerja migran akan memahami dan meminimalisisr permasalahan-permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
Penyuluhan Hukum: Bahaya Pornografi pada Mahasiswa Lintas Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Alfalachu Indiantoro; Ferry Irawan Febriansyah; Aries Isnandar; Surisman Surisman; Rika Maya Sari; Ida Yeni Rahmawati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.401 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6349

Abstract

mahasiswa strata 1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo masuk pada masa Remaja, masa transisi antara kanak-kanak dan dewasa. rentang usia 12-13 hingga kisaran 20 tahun. Perubahan signifikan masa remaja meliputi fisik, kognitif, sosial dan watak atau kepribadian. Masa ini juga disebut masa labil dan proses pencarian jati diri dengan mencoba hal-hal baru termasuk perilaku yang beresiko. kasus pornografi di Kabupaten Ponorogo telah menjadi hal yang sangat umum, karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Walaupun sebenarnya pornografi telah dilarang perundang-undangan sebelumnya, namun penyebaran materi pornografi yang sangat bebas di masyarakat memang mengkhawatirkan. Indonesia tercatat menjadi rekor negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja. Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini dengan sistem sosialisasi, materi yang di berikan antara laian pemahaman tentang dasar hukum dan sanksi tindakan pornografi serta resiko penyakit kelamin bagi remaja yang melakukan seksual.