Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Zakat Management Instutition: Management and Strategy Melis, Melis; Choiriyah, Choiriyah; Saprida, Saprida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 12 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.17068

Abstract

The distribution of zakat is based on priority scale by paying attention to the principles of equity, justice and territoriality. In addition to receiving zakat (managing zakat), BAZNAS can receive and distribute donations, alms, and other religious social funds. The distribution and utilization of donations, alms, and other religious social funds are carried out in accordance with Islamic law and are carried out in accordance with the intended purpose of the giver. The management of donations, alms, and other religious social funds must be recorded in a separate bookkeeping. Here the importance of reports by BAZNAS, provincial BAZNAS, and Regency / City BAZNAS which contains the accountability and performance of the management of Zakat, infaq, alms and other religious social funds. ZIS managers are not only BAZNAS but there are also LAZ. This article will describe the management and management strategies of ZIS in detail.Keywords: ZIS, BAZNAS, LAZ AbstrakPendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan  ke wilayahan. Selain menerima zakat (mengelola zakat), BAZNAS dapat menerima dan mendistribusikan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelola ZIS tidak hanya BAZNAS tetapi juga ada LAZ. Artikel ini akan memaparkan manajemen dan strategi pengelolaan ZIS secara detail.Kata Kunci: ZIS, BAZNAS, LAZ
Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Melis Melis
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15168

Abstract

AbstractThis study discusses how accounts receivable (qardh) are in Islamic law. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study are that qardh (accounts receivable) is an act or activity that has the purpose of helping others who are in need of material assistance, and is highly recommended because it provides wisdom and benefits for the lender and the recipient of the debt. Qardh is permissible as long as there are no elements which are detrimental to either party. While the law exceeds the payment of as much debt, if the excess is indeed the will of the debtor and not the previous agreement, then the excess may be for those who repay it, and be good for those who pay the debt. As for the additions that are desired by those who are in debt or have become agreements during the contract, this must not be prohibited in Islam.Keywords: Qardh, Islamic Law. AbstrakPenelitian ini membahas bagaimana piutang (qardh) dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada manajemen data kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwa qardh (piutang dagang) adalah tindakan atau kegiatan yang memiliki tujuan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan material, dan sangat dianjurkan karena memberikan kebijaksanaan dan manfaat bagi pemberi pinjaman dan penerima hutang. Qardh diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak. Sementara hukum melebihi pembayaran hutang sebanyak-banyaknya, jika kelebihannya memang merupakan kehendak debitur dan bukan perjanjian sebelumnya, maka kelebihannya mungkin bagi mereka yang membayarnya, dan baik bagi mereka yang membayar hutang. Adapun tambahan yang diinginkan oleh mereka yang berhutang atau telah menjadi perjanjian selama kontrak, ini tidak boleh dilarang dalam Islam.Kata kunci: Qardh, Hukum Islam.
Konsep Uang Dalam Islam Choirunnisak Choirunnisak; Choiriyah Choiriyah; Sapridah Sapridah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 4 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Abstract

Abstract.This research discusses how the concept of money in Islam. This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. The results of this study stated that money is capital money, money is not identical with capital, money is public goods, capital is private goods, money is flow concept, capital is stock concept. Money is not a commodity, even money in the Islamic concept is not included in the utility function. In Islam there is no time value of money. Islam only knows the Economic Value of Time and money is a flow concept.Keywords: Concept, Money, Islam Abstrak.Penelitian ini membahas bagaimana konsep uang dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Uang adalah uang capital, uang tidak identik dengan modal, uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow concept, modal adalah stock concept. Uang bukan suatu komoditi, bahkan uang dalam konsep Islam tidak termasuk dalam fungsi utility. Dalam Islam tidak mengenal adanya time value of money. Islam hanya mengenal Economic Value of Time dan uang adalah flow concept.Kata Kunci; Konsep, Uang, Islam
Review of Islamic Law on The Musaqah System of Rubber Gardens in Betung Village, Lubuk Keliat Ogan Ilir District Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Emilia Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.22143

Abstract

Musaqah is a form of cooperation between garden owners and farmers. The goal is that the garden is maintained and cared for, so as to provide maximum results. Everything produced by the second party in the form of fruits is a joint right between the owner and the tenant in accordance with the agreement made. The profit-sharing system carried out in Betung village, Lubuk Keliat sub-district is by agreement that adheres to a musaqah contract. This kind of cooperation agreement has long been practiced by the Betung village community, namely the owner of the handover garden of a rubber plantation to be cultivated and managed by local farmers with the provisions that the garden produce in the form of rubber latex is sold and the money is divided between the two parties according to the agreement, which is divided into three parts, one part for rubber tappers, two parts for rubber garden owners. The review of Islamic law regarding the profit-sharing system in Betung Village, Lubuk Keliat District is in accordance with the pillars and conditions of musaqah in Islam, where the garden owner and rubber tappers make an agreement at the beginning.Keywords: Islamic Law, Akad, Musaqah. AbstrakMusaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Tujuannya agar kebun dipelihara dan dirawat, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah-buahan merupakan hak bersama antara pemilik dan penyewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sistem bagi hasil yang dilakukan di desa Betung kecamatan Lubuk Keliat adalah dengan kesepakatan yang menganut akad musaqah. Akad kerjasama semacam ini sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat desa Betung yaitu pemilik kebun serah terima sebidang kebun karet untuk diusahakan dan dikelola oleh petani setempat dengan ketentuan hasil kebun berupa getah karet dijual dan uangnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, yaitu dibagi menjadi tiga bagian, satu bagian untuk penyadap karet, dua bagian untuk pemilik kebun karet. Tinjauan syariat Islam tentang sistem bagi hasil di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat sudah sesuai dengan rukun dan syarat musaqah dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap Karet membuat kesepakatan di awal.Kata Kunci: Hukum Islam, Akad, Musaqah.
Products and Services In Sharia Banking Saprida Saprida; Choiriyah Choiriyah; Emilia Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24657

Abstract

Islamic banks are banks that in their activities, both in raising funds and in the context of distributing funds, provide and charge rewards based on sharia principles, namely buying and selling and profit-sharing. The purpose of this study is to find out how the products and services in Islamic banking and how the operational principles of Islamic banking. This research uses a descriptive survey method with qualitative data analysis. The data collection technique used is the method of observation, interviews, literature study, and documentation. This study indicates that the products offered by Islamic banking can be divided into three major parts, namely products for the distribution of funds (financing), products for raising funds (funding), and service products. Islamic banking has five operational principles, namely the principle of demand deposits, the principle of profit-sharing, the principle of buying and selling and mark-up, the principle of the lease, and the principle of services (fees).Keywords: Products; Services; Islamic Banking  AbstrakBank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk-produk dan jasa dalam perbankan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), produk jasa (service). Perbankan syariah mempunyai lima prinsip operasional, yaitu prinsip simpanan giro, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan mark-up, prinsip sewa, dan prinsip jasa (fee).Kata Kunci: Produk; Jasa; Perbankan Syariah
Strategy of The Service of Cooperatives and UKM Province of Sumsel Province in The Development of the Micro, Small and Medium Business Sector (UMKM) During The Covid-19 Pandemic Choiriyah Choiriyah; Saprida Saprida; Emilia Sari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24654

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on economic instability, including Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). In general, the majority of UMKMs experienced a decline in income and even went bankrupt due to the Covid-19 pandemic. Facing this, a strategy is needed for UMKMs to survive and be able to develop their business amid the Covid-19 pandemic. One of the main aspects that have an impact on UMKM actors is the decline in the number of sales which makes UMKMs' financial condition in a crisis. Restrictions on social activities make it difficult for UMKMs to move to develop a business scale if they only use these conventional methods. Business actors have taken various ways to respond to these difficult conditions to maintain their business. The lack of mass mobility around the market certainly hampers the promotion rate which affects the level of sales. Overcoming this, online marketing through the media is the right step that must be taken by business actors.Keywords: Strategy; Department of Cooperatives; UKM; Development of The Micro; Small and Medium Enterprise (Umkm) Sector; During The Covid-19 Pandemic AbstrakPandemi Covid-19 memberi dampak pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebankrutan akibat pandemi Covid-19. Menghadapi hal demikian diperlukan strategi bagi UMKM untuk tetap bertahan dan dapat mengembangkan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19. Aspek utama yang sangat berdampak bagi pelaku UMKM salah satunya adalah penurunan jumlah penjualan yang membuat kondisi keuangan UMKM dalam kondisi krisis. Pembatasan kegiatan sosial membuat UMKM sulit untuk bergerak mengembangkan skala usaha jika hanya memanfaatkan metode konvensional tersebut. Pelaku usaha telah melakukan berbagai cara merespon kondisi sulit ini untuk mempertahankan usahanya. Kurangnya mobilitas massa di sekitar pasar tentu menghambat laju promosi yang berpengaruh kepada tingkat penjualan. Mengatasi hal tersebut, pemasaran secara online melalui media merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha.Kata Kunci: Strategi; Dinas Koperasi; UKM; Pengembangan Sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Masa Pandemic Covid-19