Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Menara Ilmu Journal of Social And Economics Research
Deni Syaputra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

 1 
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Syaputra, Deni
Menara Ilmu Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i76.299

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asasmanfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalahupaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidupgenerasi masa kini dan generasi masa depan. Setiap orang mempunyai hak yang sama ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitandengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijaksanaannasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetapmemperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Kata kunci : Peran Serta, Masyarakat, Lembaga Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
KEWENANGAN PRESIDEN, DPR DAN DPD DALAM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG DI REPUBLIK INDONESIA Deni Syaputra
Menara Ilmu Vol 12, No 4 (2018): Vol. XII No. 4 April 2018
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v12i4.731

Abstract

The amendment of the 1945 Constitution, has reversed the power of formulating the law, whichwas originally in the hands of the President, became a House of Representatives power. But everylaw-making, whether coming from the House of Representatives and from the President, isobliged to come together for joint approval. Without the consent of both parties, the drafting ofthe law can not be passed into law. From the beginning the 1945 Constitution did not apply TriasPolitica Montisquie in matters governing the legislative authority, although the DPD maypropose the bill in certain fields. In every country every legislation is always discussed jointly byParliament and Government, because it is the Government that will implement the law, then thegovernment is also discussing together with the parliament to obtain mutual consent. Uponmutual consent, any such drafting of the law shall be approved by the President.Keywords: Authority, Establishment, Law
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Deni Syaputra
Menara Ilmu Vol 11, No 76 (2017): Vol. XI Jilid 2 No. 76, Juli 2017
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v11i76.299

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asasmanfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalahupaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidupgenerasi masa kini dan generasi masa depan. Setiap orang mempunyai hak yang sama ataslingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitandengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijaksanaannasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetapmemperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Kata kunci : Peran Serta, Masyarakat, Lembaga Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Co-Authors Fauzia Zainin Sadath M. Nur Salsabila Syafiah Yusmiarni