Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sociological Jurisprudence Journal BINAMULIA HUKUM Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Yuwono Prianto
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Fiducia sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah Yuwono Prianto
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (1994)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v1i1.2588

Abstract

...
Eksistensi Hak Milik atas Tanah Yuwono Prianto
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (1994)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v1i2.5120

Abstract

...
PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUA (RI) – BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA Yuwono Prianto; Hery Firmansyah
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v14i2.528

Abstract

The paradigm of boundary management of Indonesia Timor Leste region in Atambua Bobonalo has the implementation to the boundary region condition which is relatively isolated and left behind from the economic aspect, defense aspect and national security aspect as well as the legal aspect. It is also required the welfare approach besides the security approach and also the boundary management system which is well and professionally organized. The boundary region needs more attention from the govemment for that side defense and security is very dependent. Infrastructure in Timor Leste boundary development shall be adequate in the context of defense and security such as the weapon system supply, infrastructure and suprastructure boundary development, recognition/protection of indigenous people rights regulations, the drafting and stipulating the cross-boundary regulations as well as the rule of law supremacy and the improvement of the professionalism of govemment officials. All in all, we need to maintain the nationalism to the society at the boundary region, and the implementation of policy pattern approach which would not leave the local wisdom behind.
Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penegakan Hukumnya Yuwono Prianto
Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2005)
Publisher : Faculty of Law - Tarumanagara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/era hukum.v8i1.5438

Abstract

...
Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah Christian Samuel Lodoe Haga; Yuwono Prianto; Muhammad Rangga Arya Putra
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.701

Abstract

Pandangan negara tentang sikap toleransi sejatinya tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dalam kebijakan pemerintah Kota Salatiga dan mengetahui faktor apa saja yang membuat warga Salatiga mampu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan data primer yang menjadi sumber penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Implementasi UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2) diwujudkan melalui slogan Kota Salatiga yaitu “Hati Beriman.” Selain itu, dalam aspek anggaran, bisa dilihat dalam tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2017-2022, pada instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat program pengembangan wawasan kebangsaan dengan indikator kinerja persentase pemahaman masyarakat terhadap kebangsaan. Sinergitas antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual menjadi faktor kuatnya kehidupan toleransi di Kota Salatiga.
Legal Protection for Victims of Illicit Banks Under the Guise of Cooperatives Requires Indonesian Government Intervention Jety Widjaja; Yuwono Prianto
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.6.1.2023.41-45

Abstract

Illicit Bank under the guise of a Cooperative is a form of illegal investment in Indonesia. Cooperatives that do not carry out their principles and functions according to the Cooperative Regulation Law no. 25 of 1992, collecting public funds illegally, and ultimately failing to return the funds deposited by its members is an indication of Illicit Bank. The Indosurya Cipta Savings and Loans Cooperative was an illicit bank under the guise of a cooperative that was found as the biggest fraud case in Indonesia, affected 23,000 victims and a loss of 106 trillion rupiahs. KSP Indosurya Cipta was charged with Article 46 Paragraph 1 of Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking and Money Laundering. Normative legal research was conducted to analyze the importance of the government's role in providing legal protection for tens of thousands of victims of this illicit bank. After the court decision to refund the victim's deposit funds through the homologation process two years ago failed again, the confiscation of criminal assets (TPPU) of the Founder and two other perpetrators requires certainty and different legal settlements in order to compensate the victims, not only as evidence to punish the perpetrators of the crime. The intervention of the Government of Indonesia and related agencies is important to restore the confidence of the Indonesian people in the existence of the law and the protection of investment in the legality of legal entities such as cooperatives.
PERAN UNIVERSITAS DALAM MENUMBUHKAN NILAI TOLERANSI DI LINGKUP PENDIDIKAN Claudia Yosal; Evelyn Hartono; Faksi Rafi; Yuwono Prianto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4503-4508

Abstract

Pendidikan memiliki tujuan utama untuk mendidik anak-anak bangsa agar dapat terus berkembang, berperan, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan juga diharapkan dapat menjadi sumber norma susila dan nilai kejujuran. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi perbuatan-perbuatan negatif seperti tawuran antar mahasiswa. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran penting untuk memfasilitasi dan mengajarkan kemampuan-kemampuan menuju tercapainya toleransi antar mahasiswa. Penelitian ini bermaksud untuk mendiskusikan peran perguruan tinggi dalam mengajarkan nilai toleransi dalam diri para mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi kualitatif serta studi pustaka. Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan di tingkat universitas sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan nilai-nilai toleransi dalam diri mahasiswa. Dengan adanya lingkungan dan fasilitas yang sesuai, universitas dapat menjadi sarana pengembangan sikap toleransi yang sangat baik di lingkup pendidikan.
Kasus Penistaan Agama di Media Sosial yang Terjadi Pasca Pandemi di Indonesia Ellina Dewi; Theodora Suhartanto; Yuwono Prianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6010

Abstract

Perkembangan media sosial saat ini memungkinkan orang untuk mengunggah konten yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan kedamaian dalam pergaulan masyarakat beragama, yang sering diawali dengan sikap intoleran terhadap kehadiran agama lain. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelanggaran hukum terhadap agama, faktor-faktor yang berperan dalam kasus penistaan agama, dan bagaimana trend berita tentang kasus penistaan agama. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa faktor budaya menyebabkan penegakan hukum yang lemah terhadap penistaan agama, serta minimnya pengetahuan maupun pemahaman baik dalam konteks agama atau hukum, jerat hukum yang tidak memberikan efek jera, dan Berita tentang penistaan agama meningkat setelah pandemi, meningkatkan kebutuhan akan pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi penistaan agama.  
Co-Authors Christian Samuel Lodoe Haga Claudia Yosal Ellina Dewi Evelyn Hartono Faksi Rafi Hery Firmansyah Jety Widjaja Muhammad Rangga Arya Putra Theodora Suhartanto