Romly Arsyad
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI JAWA BARAT Jonathan Galant Dewandaru; Muh. Ilham; Romly Arsyad
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.219 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.378

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah melihat strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan teori oleh George R. Terry terkait pengawasan serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan umum di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN dalam Pemilu oleh Bawaslu belum berjalan optimal. Adanya pengawasan dan pengendalian secara langsung, namun ketersediaan sumber daya finansial, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang kompeten belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Meningkatkan komitmen bersama pemerintah dalam melaksanakan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, Melakukan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan pembinaan terhadap para ASN, Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan pelanggaran Pemilu, Membuat rencana kebutuhan dan percepatan pelaksanaan pengawasan pelanggaran Pemilu, Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pengawasan keterlibatan ASN pada pemilihan umum, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang.
Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Alosios Gorby; Muchlis Hamdi; Deti Mulyati; Romly Arsyad
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 4 (2023): PERSPEKTIF, October
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i4.10324

Abstract

This research aims to investigate the implementation of policies related to customary land and indigenous rights in Central Kalimantan Province, Indonesia. The research method employed is qualitative analysis involving field surveys, interviews with stakeholders, and analysis of policy-related documents. Theories related to public administration and customary law are used as frameworks for analyzing the policy implementation process. The results of the discussion reveal several challenges in policy implementation, including the mismatch between customary and national laws, land conflicts, and the lack of accurate information provided to indigenous communities. Despite efforts to align policies and improve their implementation, there are still obstacles that need to be addressed to achieve better recognition and protection of customary land and indigenous rights of Dayak indigenous communities in Central Kalimantan Province.