Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.913

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Jurnal Kebijakan Pemerintahan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Innovative: Journal Of Social Science Research

Muh. Ilham

1) Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3439525

Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENTINGNYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Surya Pujoyono; Bahrullah Akbar; Aries Djaenuri; Muh. Ilham
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan membagikan kuesioner kepada 104 responden yang diambil secara sensus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompetensi, Kinerja, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Abstract This study aims to analyze the influence of leadership and competence on the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach. Data collection was carried out using questionnaires to 104 respondents taken by census. Data analysis was performed using SPSS. The results found that leadership and competence affect the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, both partially and simultaneously. Keywords: Leadership, Competence, Performance, Procurement of Government Goods and Services.

DAMPAK DAN MODEL BARU PEMERINTAHAN TERBELAH PASCA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 Andi Syarif T. U. W.; Muh. Ilham; Sampara Lukman; Ella Wargadinata
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v4i1.365

In 2000, the Government of Indonesia took a bold step by adopting a very radical policy of decentralization by devolving broad powers to local governments. The concept of divided government is a new thing that is happening in the government system in Indonesia. This article examines the impact of the governor election in West Kalimantan in 2018 and assesses the current paradigm for divided governance. This study uses a qualitative descriptive method, which provides a complete analysis and analysis of the evidence found. The results show that divided government can have an impact on political and bureaucratic obstacles after the 2018 West Kalimantan Governor Election. The study also found and introduced new methods of implementing split government, namely through ANDI as theoretical implications.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU A. Mius; Ermaya Suradinata; Muh. Ilham; H. M. Aries Djaenuri
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v2i1.917

Implementation of Open Selection Policy in Primary High Leadership Position in Pekanbaru City, Riau Province. The Open Selection Policy in the Top Manager is the implementation of Law Number 5 Year 2014 concerning the State Civil Apparatus (SCA). The objective of open selection is to create apparatuses that have professionalism based on merit system. Implementation of the Open Selection Policy in the City of Pekanbaru is the first policy implemented in Sumatra. This study uses a descriptive design with a qualitative approach. Data was collected by interviewing informants consisting of regional heads, heads of selection teams, SCA who passed selection, observation and documentation, then analyzed to get a description. The results of the study indicate that the Implementation of the Open Selection Policy for TOP Managers in the City of Pekanbaru is carried out with the effectiveness of communication and clear distribution authority for each organ implementing the policy. Large funds are needed to build assessment centers, suit workloads and program incentives. There are indications of time uncertainty at each selection stage. The ideal model for open selection policy in Pekanbaru City should be an enrichment of the Edwards III Policy Implementation policy which is equipped with environmental variables and transparency indicators in communication variables. Keywords: policy, open selection, management, merit system.

ANALISIS PENGUATAN SUMBERDAYA DAERAH DALAM PELAKSANAAN SMART GOVERNANCE DI KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR muhammad nawawi; Muh Ilham; irfan setiawan
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

The aim of this research is to study and analyze how the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, how to strengthen local resources in the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, and how to strengthen local government resources in supporting Smart Governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion was found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community could be carried out well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT apparatus on the dimensions of local government, and increasing community participation and community use towards applications in the community dimension.

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Lingga Pranata; Muh. Ilham; Romi Saputra
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pelaksanaan Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, baik dari segi pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini menjadi persoalan bagi daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan yang memadai. Peningkatan PAD merupakan salah satu instrument untuk mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bangka serta mengetahui strategi daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak Minerba. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT, dengan melihat kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka yang ada serta strategi apa yang akan diterapkan dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan alalisis SWOT maka determinan Faktor Kekuatan (Strength) yaitu SDM dilihat dari kuantitas, Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAD, Struktur Organisasi yang jelas, dukungan anggaran, kedisiplinan pegawai, Faktor; Kelemahan (Weakness) SDM dilihat dari segi kulaitas, sarana dan prasarana yang terbatas, Ego masing-masing bidang, kurangnya pengawasan internal, Kurangnya pelaksaan diklat tentang perpajakan; Faktor Peluang (Opportunities) Yaitu dukungan Eksekutif dan DPRD, potensi Pajak Minerba yang belum digali secara optimal, Kondisi keaamanan yang kondusif sehingga berpeluang berinvestasi, kemajuan teknologi dalam mengakses informasi dan komunikasi; Faktor Ancaman (Treath) yaitu Belum adanya peraturan tentang Pajak Minerba, masih kurangnya koordinasi antar OPD, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, akses internet yang belum merata dan belum optimal, masih ada petugas pajak yang melakukan penyimpangan terhadap pemungutan pajak. Simpulan dari penelitian ini adanya 3 isu yang sangat strategis yaitu membuat peraturan daerah tentang pajak Minerba, peningkatan komitmen pemerintah untuk memeberikan dukungan pelatihan atau diklat pada SDM yang ada, memberikan kemudahan berinvestasi bagi masyarakat yang ingin mengelolaa pasir dan batuan. Disarankan untuk segera membuat perda tentang pajak Minerba, memberikan peningkatan kapasitas SDM seperti PPNS Pajak dan Jurusita dan Mempermudah persyaratan pengajuan perizinan tentang pengelolaan pasir dan batuan.

PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MELALUI KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN LAHEWA KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA 1. Darlius Harefa, 2. Hyronimus Rowa, 3. Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah terjadi konflik antara salah satu kelompok pemuda dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Kearifan lokal telah digunakan oleh Camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Kearifan lokal yang sering digunakan oleh camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial antara lain: Negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi hanya sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum adat masyarakat Lahewa (fabanuasa) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan “Banua” (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain. Mediasi telah dilakukan pihak Kecamatan Lahewa yang telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif. Mediasi dijadikan Forum musyawarah (Fondrako) merupakan, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Bagi yang mematuhi Fondrako akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Arbitrasi tidak dilakukan karena masyarakat yang berkonflik menginginkan penyelesaian konflik melalui musyawarah bersama. Saran kepada Camat Lahewa dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan kearifan lokal di Kecamatan Lahewa sebaiknya perlu menempuh jalur arbitrasi yang mungkin dapat mempercepat proses penyelesaian konflik, memberikan kewenangan di tingkat kelurahan untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat sementara sebelum masalah diambil alih pihak kecamatan Lahewa. Perlunya peningkatan komunikasi agar tidak adanya kesalahpahaman, dengan melakukan koordinasi antara kesbangpol kapolsek dan tokoh masyarakat untuk mencari dan menetapkan solusi yang tepat sebelum melakukan mediasi.

PARTISIPASI ETNIS TIONGHOA DALAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. Gondo Widodo, 2. Tjahya Supriatna, 3. Muh. Ilham, 4. Fernandes Simangunsong
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi etnis Tionghoa serta mengkaji dan menganalisis sikap masyarakat etnis Melayu pada partisipasi yang dilakukan oleh kalangan etnis Tionghoa dalam penguatan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi etnis Tionghoa dalam pemerintahan masih kurang maksimal. Dari beberapa aspek partisipasi yang diteliti etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka menunjukkan partisipasi yang positif dalam bentuk partisipasi keahlian, uang dan barang serta menunjukkan partisipasi yang negatif dalam bentuk partisipasi pemikiran dan tenaga. Terdapat beberapa hal yang memotivasi etnis Tionghoa dalam ikut berkontribusi dalam pemerintahan, yaitu dilihat dalam kebutuhan fisiologis, keamanan kerja, penghargaan dan aktualisasi diri. Selain itu etnis Tionghoa cukup baik dalam penerimaan tanggung jawab dalam partisipasi, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan aturan, walaupun ada beberapa tugas/ pekerjaan tersebut bukan merupakan karya/upaya sendiri. Sementara itu, sikap masyarakat Melayu pada etnis Tionghoa setelah dianalisis responsnya secara verbal dengan memperhatikan kategori kognitif, afektif maupun konatif dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat etnis Melayu menunjukkan penerimaan terhadap masyarakat etnis Tionghoa yang berpartisipasi dalam pemerintahan hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor budaya dan asal-usul dari masyarakat Kabupaten Bangka itu sendiri.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTAKU DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 1. Syifa Rohimah, 2. Muh. Ilham, 3. Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui persentase partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Penelitian menggunakan teori oleh Cohen dan Uphoff terkait tahapan partisipasi masyarakat serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi (Mixed Methods) model Sequential Explanatory. Dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan melakukan observasi, kuesioner, wawancara, dan mengumpulkan dokumen tentang partisipasi masyarakat dalam Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Partisipasi masyarakat dalam Progam Kotaku di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tergolong tinggi, ini dibuktikan dari persentase tahap perencanaan sebesar 5,02%, partisipasi masyarakat tahap pelaksanaan sebesar 4,8% artinya tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan tergolong sedang. Dari hasil perhitungan tahap pemanfaatan hasil didapatkan persentase sebesar 4,6% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Dari hasil pengukuran tahap evaluasi didapatkan persentase sebesar 4,3% artinya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan eksternal yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu strategis antara lain: Meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Menjalin hubungan kerja sama dalam mengawasi jalannya kegiatan Progam Kotaku dan juga saling memberikan dukungan serta semangat terhadap satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan Progam Kotaku antara pemerintah desa dengan masyarakat, Memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya Progam Kotaku, Memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait Progam Kotaku, Mengoptimalkan pelatihan terkait Progam Kotaku, Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi antara. Masyarakat, pemerintah desa dan penanggung jawab Progam Kotaku, Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Desa Sayang dalam Progam Kotaku.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DESA SAYANG KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 1. Yunita Syahpriani, 2. Muh. Ilham, 3. Nuryanto
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti ingin melihat apakah Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) sudah berjalan atau hanya sebuah rencana yang belum terealisasi sebagai salah satu sasaran pemerintah dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh menjadi 0% kawasan dan permukiman kumuh pada pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman yang terdapat di wilayah Indonesia khususnya di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif yang dilakukan dengan cara menggambarkan segala permasalahan yang terjadi di lapangan untuk diteliti dan dipecahkan permasalahannya sehingga dapat disimpulkan dan akhirnya akan muncul alternatif saran ataupun buah pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi William N. Dunn. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan. Hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kriteria kekumuhan di wilayah Desa Sayang berada dalam tingkat klasifikasi kelas Kawasan Kumuh Sedang. Hal ini dikaitkan dengan teori dari Evaluasi pelaksanaan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang, yaitu Efektivitas di mana dilihat dari bentuk pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan program, Efisiensi dari Sumber Daya Finansial, Kecukupan dilihat dari tingkat pencapaian, Pemerataan dilihat dari proses pelaksanaan, Responsivitas dilihat dari pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan program dan ketepatan dilihat dari target pelaksanaan.

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. Deska Anandya Putra Gani, 2. H.M. Aries Djaenuri, 3. Muh. Ilham
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini memfokuskan untuk melihat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola aset dan potensi ekonomi lokal desa serta mendukung investasi lokal ditunjang dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha lokal pada desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung. Peneliti menggunakan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dan Steers, serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumen tentang pengelolaan BUMDes pada tiga Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung.

Co-Authors A. Mius Agus Sulaiman Bolkiah Andi Syarif T. U. W. Aries Djaenuri Aries Djaenuri Bahrullah Akbar Bambang Supriadi Deti Mulyati Dyah Poespita Ernawati Ela Lesmanawaty Wargadinata Ermaya Suradinata Etin Indrayani Fadly Valentino Sagemba H. M. Aries Djaenuri irfan setiawan Jonathan Galant Dewandaru Leo Amaltheus Laia Lingga Pranata Madjid, Udaya Muhammad Amri Alam muhammad nawawi Rizky Akbar Romi Saputra Romly Arsyad Sampara Lukman Surya Pujoyono Surya Pujoyono Vinsensius Fererius Payong Zakiah Jamaluddin

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search