R. Siti Zuhro
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu Zuhro, R. Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1427.216 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.497

Abstract

During the transition period, societal forces participated much more in the formation of policy. This suggests that the real and significant role ofsocietal forces and the strengthening of the political participation of the people has become crucial in contemporary Indonesia. Decentralization and regional autonomy would be hard to realize without the local buraeucracy being reformed. Thus, the establishment of best practices in some regions in Indonesia shows clearly that as a mater of fact, although the benefit of decentralization has not been substantively felt by most regions, some regions have been capable of making positive breakthroughs in the form of improvement of their public services either in the education sector or in healthcare like what has happened in Jembrana Regency (Bali) or services to attract investment like what the Sidoarjo Regency (East Java), Gianyar (Bali), and Tarakan (East Kalimantan) have shown.
Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah Zuhro, R. Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1629.674 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.566

Abstract

AbstrakDesentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial
POLA RELASI PUSAT DAN DAERAH ERA PANDEMI COVID-19 Aziz, Nyimas Latifah Letty; Zuhro, R. Siti; Maulana, Yusuf; Rahmiati, Dini
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.967

Abstract

Covid-19 atau corona virus disease 2019 yang disebabkan oleh coronavirus 2 (SARS-Cov-2) menyerang sistem pernapasan manusia dan telah menyebabkan korban jiwa. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia mendorong pemerintah segara mengambil kebijakan dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah karena masing-masing memiliki pandangan sendiri atas kewenangan dari kebijakan yang diambil. Kondisi ini mengakibatkan silang sengkarut kewenangan antara pusat dan daerah yang pada akhirnya membingungkan masyarakat. Tujuan dari artikel ini ialah untuk melihat bagaimana pola relasi yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.                                          Kata kunci: Pandemi, Covid-19, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kebijakan pemerintah
Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Aziz, Nyimas Latifah Letty; Zuhro, R. Siti; Cahyono, Heru; Suryani, Dini; Aulia, Dian; Maulana, Yusuf
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3460.898 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.748

Abstract

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otsus dan istimewa dilihat dari perspektif politik.  Terdapat tiga daerah yang dikaji  yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.Kata kunci : pengawasan, dana otsus/ istimewa, perspektif politik
Meningkatkan Budaya Damai Melalui Pendidikan Karakter R. Siti Zuhro
Jurnal AKRAB Vol. 1 No. 2 (2010): Juni 2010
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v1i2.41

Abstract

Perlu dilakukan revitalisasi pendidikan karakter. Revitalisasi pendidikan karakter mensyaratkan agar kita tetap fokus dan memprioritaskan kualitas SDM (pembukaan Konstitusi). Budaya damai dan kecenderungan bangsa Indonesia untuk menjaga harmoni menghadapi tantangan serius ketika demokrasi belum mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Demokrasi berkorelasi positif terhadap budaya damai. Secara teori, semakin berkualitas demokrasi yang dipraktikkan, akan semakin berkurang praktik kekerasan. Oleh karena itu, demokrasi yang kita laksanakan harus mampu menghasilkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bersih dan berwibawa. Good governance yang mampu menekan jumlah skandal korupsi agar pelayanan publik yang dilakukan birokrasi lebih bagus dan tugas untuk mensejahterakan rakyat pun terwujud. Era demokrasi prosedural belum berdampak positif terhadap kanalisasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Perilaku pemimpin/elit politik akan menjadi tauladan bagi masyarakat. Untuk kasus Indonesia pendidikan karakter tak hanya cukup melalui bangku sekolah, tapi juga pendidikan di luar sekolah.