Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Akademisi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal Naimah Naimah; Ratnaningsih Ratnaningsih; Ning Mukti Indrayani
Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Vol 5, No 2 (2019): JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jpmi.v5i2.2937

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap sanggar seni sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah sanggar dan menjaga agar karyanya tidak klaim oleh pihak lain. Oleh karena itu melalui program kemitraan masyarakat Tim PKM Universitas Lumajang melaksanakan pendampingan pengurusan akta pendirian Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, menjadi bukti otentik bahwa sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah resmi menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum. SK tersebut juga menjadi payung hukum bagi CIO Indonesian Art Culture supaya tidak ada sanggar seni lain dengan nama yang sama karena hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Selain itu sebagai organisasi yang berbadan hukum Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana nantinya berhak menerima program hibah baik dari pihak swasta maupun pemerintah, dengan berbadan hukum membuka peluang bagi mitra PKM dapat lebih leluasa melestarikan budaya lokal karena legalitasnya telah terjamin dan berpotensi mendapatkan pembinaan maupun bantuan hibah dari pihak pemerintah maupun swasta.
Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Ratnaningsih Ratnaningsih; Sudjatmiko Sudjatmiko
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.91 KB)

Abstract

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDG’s.). Indonesia saat ini memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun karena banyaknya dampak negatif pernikahan anak, sehingga diharapkan dengan batasan usia pernikahan ini dapat menekan terjadinya pernikahan anak,akan tetapi dalam undang undang perkawinan ini masih memberikan peluang penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya dispensasi pernikahan, yang akan dikaji dalam penulisan ini dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan usia pernikahan berdasar Undang Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya peluang dispensasi pernikahan dalam undang undang tersebut. Kata Kunci : Pernikahan anak, Dispensasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.