<![CDATA[Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Dari ketiga tahapan periode tersebut mitigasi diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Kedua periode tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi bencana di suatu wilayah. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya 2017. Metodologi Penelitian: bersifat Analitik dengan desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian adalah semua petugas kantor camat di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 51 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi logistik berganda. Hasil Penelitian: yang diperoleh dari 51 responden adalah Sosialisasi yang ada mayoritas implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi ada yaitu sebanyak 31 responden (96,9%). Hasil uji multivariat didapatkan Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pemantauan dengan nilai p (0,000) dan pemetaan dengan nilai p (0,009) terhadap implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Dimana Pemantauan memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan dengan faktor pemetaan. Disarankan kepada petugas kantor camat agar meningkatkan implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi.]]>
