Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal Sultra Research of Law
Wahyu Prianto
Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS TERHADAP PENYELENGARAAN PRODAK HALAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.028 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i2.8

Abstract

Menjamin Produk Halal yang beredar di Masyarakat merupakan bentuk kewajiban dan pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agama, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Jaminan Prodak Halal, dimana isu yang timbul dalam pembaharuan hukum terhadap regulalsi produk halal di Indonesia adalah tentang bagaiman fungsi yang telah dijalankan oleh lembaga Mejlis Ulama Indonesia secara bertahun-tahun hendak diserahakan fungsi tersebut kepada pihak pemerintah melalui ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Jaminan Prodak Halal, pemberlakukan ketentuan tersebut dipandang akan menimbulkan polemic di masayakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Urgensi dari diterbitkannya ketentuan baru tersebut dan juga bagaimana Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagai prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut .Jenis penelitian yuridis Normatif dengan melihat bagaimana Urgensi dan Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagai prodak halal di Indonesia setelah diterapkannya Ketentuan tersebut. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder.Pengumpulan data melalui observasi yang dianalisis secara deskriptif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian Urgentinitas menjadi kurang diperlukan karena jika melihat pada dasarnya telah diatur dengan berbagai macam aturan yang mengatur tentang produk halal di Indonesia, pengaturan tersebut masih dipandang Proporsional dan telah sangat menyatu dengan masyarakan muslim di Indonesia, sebaliknya Pengaturan Baru tersebut hanya menekankan dan mengajar pada terdaftarnya sebuah prodak tersebut. Dan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat tidak begtu memberikan Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Masyarakat karena penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diprediksi menjadi sebuah tekanan baru bagi perlindungan hak Para produsen makanan minuman tradisional.
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMTASI KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): DELAREV (DESEMBER)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.35 KB) | DOI: 10.47353/delarev.v1i3.35

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka,Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan peraturan dari Kementrian Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa paham yang telah dilaksanakan oleh hukum pidana saat ini telah cukup jelas jika dalam dokumen hukum, tidak memandang unsur diskriminasi tentunya hal ini disebabkan karena dalam diskriminasi merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat apalagi dalam penerapan hukum pidana tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sehingga terobosan hukum adalah upaya untuk melakukan penerapan hukum agar sesuatu yang baru itu dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat subjektif akan tetapi terobosan atau pembaruan hukum dalam penanganan kekerasan seksual lingkup perguruan tinggi atau dunia pendidikan di Indonesia harus dapat dilakukan oleh penafsiran sosial dan penafsiran hukum agar dapat merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual khususnya lengkap perguruan tinggi, dan adanya upaya untuk menguatkan metode tersebut melalui suatu Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga menurut penulis hal ini merupakan terobosan yang baik karena mengingat salah satu kendala dalam penegakan hukum terkait pidana kekerasan dan pelecehan seksual adalah terbenturnya dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang masih malu untuk melaporkan atau menyerahkan permasalahan pelecehan seksual kepada jalur hukum.
PERAN PEMERINTAH DESA ATARI JAYA MELALUI PRODAK HUKUM TERHADAP PERTANIAN MASYARAKAT Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): DELAREV (APRIL)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i1.45

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan MeLalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan MeLalui Prodak Hukum Desa terhadap pertanian masyarakat, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat Pertanaian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan desanya dikaitkan dengan Prodak hukum Pemerintah Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat mengharapkan peran serta pemerintah desa Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan sangat diharapkan pengaruhnya melalui sebuah kebijakan berbasis prodak hukum yang memberikan keadilan dan kepastian hukum keberlangsungan dunia pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lelembu, Kabupaten Konawe Selatan. Sebuah peran pemerintah yang bertujuannya dapat meningkatkan dunia pertanian di desa Atari Jaya. Semua hal tersebut dapat dilaksanakan tentaunya dengan dasar dan rumusan prodak hukum yang jelas. Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang ditemui bahwa pemerintahan desa yang sangat bersifat tradisional dan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah Desa relative rendah menjadi faktor yang dilihat oleh penulis sebagai kendala dari kurangnya peran kebijakan publik berupa produk hukum dari pemerintah Desa Atari Jaya Kecamatan lalembu Kabupaten Konawe Selatan sangat kurang untuk melahirkan dan memberikan sebuah peran nyata pemerintah Desa yang langsung berdampak kepada Pertanian di Desa Atari Jaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan.
Analisis Yuridis Terhadap Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Wahyu Prianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3831

Abstract

Apabila suatu pemerintah daerah hendak mengatur dan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain berupa pajak bangunan salah satu hal yang diperlukan selain produk hukum dan instrument hukum, hal yang tidak kalah adalah tentang kesalarasan dengan rencana tata ruang kota yang diwujudkan pengendaliaannya melalui suatu system mekanisime perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat bagaimana persoalan hukum terhadap Pengaturan dan Perizinan untuk Pengusaha Sarang Burung Wallet di Kota Kendari berdasrkan Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Penelitian ini dilakukan di pada beberapat steakholder terkait di Kota  Kendari antara lain Bidang Hukum Pemerintah Kota Kendari, Bidang Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, serta beberapa sampel pengusaha sarang burung walet di Kota Kendari. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan izin Banguan Sarang Burung wallet berdasarkan Perarturan Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet mensyaratkan bahwa Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan/izin dari Walikota/pejabat yang berwenang di bidang pemberian izin mendirikan bangunan, disisi lain terkait dengan Pengaturan  Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Perarturan pasal 6 Wali Kota Kendari Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk mendapatkan izin tersebut maka salah satunya syaratnya adalah Izin Mendirikan Bangunan, persoalannya adalah jika merujuk pengaturan tentang bangunan maka rujukannya adalah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bangunan, didalam peraturan tersebut dalam kalsifikasi fungsi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) tidak mengklasifikasikan Banguanan sarang Burung Walet.
Aspek Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Konawe Di Kota Kendari Hasrul, Wahyu Prianto, Yedi Kusnadi
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2023): EDISI MEI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jisdik.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Aspek Hukum Pertanggung JawabanTerhadap Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Konawe di Kota Kendari Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Secara normatif bahwa undang-undang sudah memberikan pengaturan Terhadap Penginventarisasi Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Konawe Di Kota Kendari,. Studi Lapangan adalah observasi lapangan dengan pihak-pihak yang terlibat guna memperoleh keterangan data tentang subyek dan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Aspek Pertanggungjawaban hukum atas kepemilikan aset barang milik pemerintah di Kantor Penghubung Kabupaten Konawe mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Salah satu sanksi admistrasi ialah Ganti Rugi atau Pemberhentian Sementara dari jabatan, Sanksi administrasi lainya adalah dengan cara memotong gaji penghasilan yang bersangkutan namun jika Pejabat/Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah terkait tindak pidana/pelanggaran hukum sehingga merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati. adapaun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang petanggungjawaban hukum atas hilangnya barang milik daerah di Kantor Penghubung Kabupaten Konawe, tidak sama sekali dilaksanakan, sehingga tidak ada sama sekali konsekkuensi bagi para oknum pejabat atau pegawai yang melakukan hal tersebut.
Upaya Pemerintah Konawe Selatan Terkait Pertumbuhan Petani Usia Muda Melalui Prodak Hukum Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2023): EDISI MEI
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/jisdik.v1i1.7

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terhadap Petani Muda di Kabupaten Konawe selatan hal tersebut di tujuakan untuk dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan, peran ditinjau dari aspek kebijakan public berupa sebuah prodak hukum kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuradis Empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan masyarakat yang menyangkut Peran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dala mengembangkan dunia pertanian di konawe selatan melalui kebijakan public berbasis Prodak Hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis Empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi Masyarakat Pertanaian di Kabupaten Konawe Selatan dan Kondisi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan dikaitkan dengan kebijakan public berbasis Prodak hukum Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Kondisi memperhatikan terhadap dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan disebabkan penyebab terbesarnya adalah karena berkurangnya bahkan terhentinya regenerasi petani muda di kabupaten tersebut sehingga menyebabkan banyak lahan pertanian yang berubah atau hilang tidak menjadi lahan pertanian lagi sehingga petani-petani yang sudah berusia lanjut bahkan meninggal maka efektivitas lahan pertanian juga ikut meninggal bersama petani-petani yang berusia lanjut atau telah meninggal tersebut kondisi itu sangat mengancam kondisi Pertanian Kabupaten Konawe Selatan sebagai lumbung pertanian provinsi Sulawesi Tenggara di mana kondisi tersebut tentu sangat diharapkan peran pemerintah dalam upayanya untuk membangun dunia pertanian dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentu dalam pembangunan dunia pertanian seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa petani muda menjadi tonggak dalam pertumbuhan dunia pertanian tersebut sayangnya petani muda banyak yang tidak mau menjadi petani atau melanjutkan pertanian orang tuanya sehingga hal tersebut mengancam dunia pertanian di Kabupaten Konawe Selatan.
Analisis Terhadap Politik Hukum Pengaturan Hubungan Industrial Di Indonesia (Studi Berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja) Wahyu Prianto
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): EDISI SEPTEMBER
Publisher : LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article looks at the legal politics used by the Indonesian government in regulating industrial relations by issuing government regulations in lieu of Law Number 02 of 2022 concerning Job Creation, using normative research methods that the law provides for regulation of industrial relations while also determining how or the road and whether the road can realize social protection and welfare. observation with the parties involved in order to obtain data information about the subjects and objects studied. The results of the research show that the legal politics used by the Indonesian government in regulating industrial relations by issuing government regulations in lieu of Law Number 02 of 2022 concerning Job Creation, the provisions on job creation, the Government is more inclined towards economic safety rather than protecting the interests of people seeking work, this can be seen with the widest possible space for entrepreneurs to be surveyed, and this is tied to the view that if entrepreneurs are healthy then the economy will improve, and if the economy improves then the lives of the Indonesian people will become prosperous, of course this is a big question as to whether the legal politics that are applied in industrial relations arrangements is true. Keywords: Legal Politics, Industrial Relations, Regulation
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI WAHYU PRIANTO Wahyu
Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v3i2.24

Abstract

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan norma dari bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik daerah. Kemudian di lihat secara empiris yaitu melihat peroses pengelolaan barang milik daerah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan barang milik pemerintah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salahsatunya karena barang milik daerah saat ini dapat sembarangan dipindahtangankan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang barang milik daerah
TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA KENDARI Wahyu Prianto
Lakidende Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v2i2.56

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, bagaimana persfektif hukum dalam melihat pelayanan public yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan memperoleh data melalui penelusuran yang sudah doleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan peraturan perudang-undang, dan nilai hukum yang berbasis keadilan dalam Pelayanan Publik yang dilakukan oleh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu Kondisi pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publiktersbut terkai Dalam Penerbitan izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari, Dari hasil anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusunya bidang perizinan Pemerintah Kota Kendari.
Optimizing Regulations in Public Services: A Compliance and Risk Management Approach Tekat Sukomardojo; Rahmat Purbandono; Alex Irawan Triyantho; Wahyu Prianto; Rini Dwiastutiningsih
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.30652

Abstract

Meeting the needs of the general public can be met by public services. Therefore, there is a need for public services that are efficient, effective and fair. In achieving this goal, various challenges arise in optimizing good public services. This research then aims to look at how to optimize regulations in public services through a compliance and risk management approach. This research was carried out using a qualitative approach. The data in this research uses various results of previous research and studies. The results of this research then found that an approach that includes compliance, risk management, and regulatory performance evaluation is an important element in the government's efforts to provide better public services to the community. This integration creates a better environment for public services that are efficient, effective, fair and responsive to change. Accuracy in designing regulations, measuring effectiveness, and playing a role in improvement is the key to achieving optimal public service goals. With this holistic approach, the government can meet people's expectations and help create a more prosperous society.
Co-Authors Alex Irawan Triyantho Rahmat Purbandono Rini Dwiastutiningsih Tekat Sukomardojo