Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Dadi Junaedi Iskandar
STIA Bagasasi
Humanities Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
REAKTUALISASI ‘SEMANGAT KEPUBLIKAN BIROKRASI’ DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.76

Abstract

                                                                 AbstrakCitra dan wibawa pemerintahan yang efektif tercermin dari profil pemerintahan yang efektif dan kompeten. Akuntabilitas kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu terus diaktualisasikan. Sebab,  perspektif administrasi publik modern menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai public servant. Era dan semangat reformasi belum mampu mengangkat birokrasi yang lebih profesional, mumpuni  dan berkarakter “the spirit of publicness”.Pelayanan publik yang adil, profesional dan memenuhi aspek-aspek kualitas dan kepuasan layanan merupakan hakiki cerminan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan keburuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.2

Abstract

Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen  penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi, perlu didukung oleh peran optimal kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan  berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Melalui studi literatur terhadap masalah demokrasi, partisipasi, kebijakan publik dan peran kelembagaan politik, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer untuk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini.Hasil kajian menunjukkan, bahwa akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi demokrasi lainnya guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui tindakan partisipatoris di dalam kelembagaan politik demokrasi
DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.57

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahanraja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukanditurunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penandakedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yangserius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatukesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinanlokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.2

Abstract

Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen  penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi, perlu didukung oleh peran optimal kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan  berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Melalui studi literatur terhadap masalah demokrasi, partisipasi, kebijakan publik dan peran kelembagaan politik, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer untuk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini.Hasil kajian menunjukkan, bahwa akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi demokrasi lainnya guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui tindakan partisipatoris di dalam kelembagaan politik demokrasi
ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PERGULATAN POLITIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.36

Abstract

Pencitraan tentang politik dan pandangan yang keliru bahwa dunia politik diasosiasikan sebagai ‘dunia laki-laki’ berseberangan dengan amanat konstitusi perihal partisipasi, representasi dan ruang publik dengan hak yang sama di antara keduanya. Angin reformasi membawa serta demokratisasi peran politik perempuan. Stigma politik yang merendahkan peran publik perempuan dalam relasi kekuasaan demokrasi, mulai memudar.Pasca reformasi merupakan tonggak awal momentum politik kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik menuju tujuan politik yang lebih besar: tercapainya kesetaraan dan keadilan serta memampukan perempuan dalam dunia pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang bermakna bagi kehidupan yang lebih baik.  Penguatan pemberdayaan perempuan  dilakukan melalui “pengarusutamaan gender” (PUG). Advokasi kebijakan perlu terus disuarakan agar dapat menutupi ‘lubang’ kesenjangan gender sekaligus memberi peluang yang lebih lebar bagi perempuan berkiprah di dunia politik.
DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.57

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahanraja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukanditurunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penandakedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yangserius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatukesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinanlokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
REAKTUALISASI ‘SEMANGAT KEPUBLIKAN BIROKRASI’ DI ERA REFORMASI Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.76

Abstract

                                                                 AbstrakCitra dan wibawa pemerintahan yang efektif tercermin dari profil pemerintahan yang efektif dan kompeten. Akuntabilitas kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu terus diaktualisasikan. Sebab,  perspektif administrasi publik modern menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai public servant. Era dan semangat reformasi belum mampu mengangkat birokrasi yang lebih profesional, mumpuni  dan berkarakter “the spirit of publicness”.Pelayanan publik yang adil, profesional dan memenuhi aspek-aspek kualitas dan kepuasan layanan merupakan hakiki cerminan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan keburuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Co-Authors