Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi, perlu didukung oleh peran optimal kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Melalui studi literatur terhadap masalah demokrasi, partisipasi, kebijakan publik dan peran kelembagaan politik, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer untuk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini.Hasil kajian menunjukkan, bahwa akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi demokrasi lainnya guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui tindakan partisipatoris di dalam kelembagaan politik demokrasi
Copyrights © 2017