Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) DYNAMICS:
Sartono -
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)

 1 
Peran Relawan dalam Penanggulangan Virus Covid-19 Melalui Implementasi Konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Purwokerto Andri Trianfano; Sartono -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1040.363 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.36

Abstract

Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah yang semakin meluas membuat virus ini menjadi konsentrasi bagi publik dan memerlukan respon cepat. Salah satu upaya penanggulangan Covid-19 ini adalah dengan membuat kebijakan di tingkat desa berbentuk relawan Covid-19. Desa yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Karangnangka dengan mengusung konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak implementasi program relawan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil ditemukan bahwa peran relawan Covid-19 di Desa Karangnangka adalah sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 dengan melalui komunikasi intens dan terkontrol, monitoring yang teratur, pendataan, serta pengalokasian dana yang sesuai. Peran tersebut berjalan optimal sebab relawan mampu menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat, sehingga fungsi dari relawan itu sendiri berjalan secara maksimal. Kata Kunci: Covid-19, Peran, Relawan Desa ABSTRACT The spread of Covid-19 in Central Java has been wider which made it became a public concentration and need faster responses. One of the efforts to prevent this widespread virus was initiating the Covid-19 volunteer team as an implementation of village-level policies. Karangnangka was a village that carried “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” concept. This research aimed to analyze the role and implication of the volunteer program. Using the qualitative method and case study approach, the result showed that the role of Covid-19 volunteer in Karangnangka was a frontline to prevent the rise of another Covid-19 case through intense communication, monitoring process, data-collection, and proper budget allocation. Those roles had been running optimally since the volunteers could gain the trust and hopes from the society, so that the function of the Covid-19 volunteer programme could work maximally. Keywords: Covid-19, Role, Village Volunteer
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MD DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Andri Trianfano; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.14

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan bagi Indonesia. Di Indonesia kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya diperlukan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitan, dan pendayagunaan.Pemerintah Indonesia mencanangkan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.Agar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan maka pemerintah desa membuat program pembangunan yang akan dilaksanakan agar penggunaan dana Program Nasoional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan secara efektif.Adapun lokasi sasaran penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan ini meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan yang kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok asaran adalah; masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.
URGENSI DAN FUNGSI KOMUNIKASI PADA SUATU ORGANISASI Sartono -; Emiraldo Win Pazqara
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.26

Abstract

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai urgensi dan fungsi komunikasi pada suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Dari bahasan ini dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, Urgensi komunikasi dalam organisasi adalah supaya organisasi dapat berperan untuk memperbaiki komunikasi tidak efektif yang tidak dikehendaki oleh semua organisasi. Kedua, bahwa komunikasi organisasi memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang jalannya organisasi yang diantaranya adalah fungsi informatif yang memandang organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, fungsi regulatif yang berhubungan dengan peraturan, fungsi persuasif yang berkaitan dengan mekanisme hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dan fungsi integratif yang berkenaan dengan upaya mewujudkan keutuhan organisasi.Kata Kunci: fungsi. komunikasi, organisasi, urgensi  AbstractWriting this scientific paper aims to discuss the urgency and function of communication in an organization. This research uses literature review method. From this discussion, several things can be confirmed, including: first, the urgency of communication in the organization is that the organization can play a role in improving ineffective communication which is not desired by all organizations. Second, that organizational communication has functions that can support the running of the organization, including informative functions that view the organization as an information processing system, regulatory functions related to regulations, persuasive functions related to the mechanism of relations between leaders and subordinates, and integrative functions. with regard to efforts to achieve organizational integrity.Keywords: function, communication, organization, urgency
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DESA DI DESA NUSAWANGKAL KABUPATEN CILACAP Sartono -; Andri Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.16

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2006 tentang peraturan desa di Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, peningkatan kapasitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya kemauan aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, aspek akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena inisiatif dan kreatifitas dari pemerintah desa itu sendiri yang masih rendah serta kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Ketiga, transparansi tidak berjalan optimal karena masih minimnya media komunikasi yang tersedia, rendahnya inisiatif aparat untuk menghadiri acara-acara pertemuan dengan warga serta kurang terbukanya aparat dalam menerima masukan dari warga masyarakat. Keempat, partisipasi belum terrealisasi dengan baik karena masih terbatasnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kurangnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakat.Kata Kunci: implementasi, peraturan, desa.AbstractThis study aims to discuss the implementation of regional regulation number 18 of 2006 concerning village regulations in Nusawangkal Village, Nusawungu District, Cilacap Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, capacity building has not been carried out to the fullest, due to the low willingness of village officials to improve their knowledge and skills. Secondly, the accountability aspect has not been carried out maximally, because the initiative and creativity of the village government itself is still low and lacks the support of the community. Third, transparency is not running optimally due to the lack of available communication media, the lack of initiative by officials to attend meetings with residents and the lack of openness of officials to receive input from community members. Fourth, participation has not been realized properly due to the still limited access for the community to express their opinions, lack of community control over the government, as well as policy making by the village government that does not involve the community.Keywords: implementations, regulations, villages.  
Tanggung Jawab dalam Pelayanan Administrasi Desa Sartono -; Andri Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.407 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.45

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai pelayanan administrasi desa merupakan tanggung jawab atau naluri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa pelayanannya. Pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu atau aparat desa yang secara fungsional bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sehingga harus menunjukkan perilaku profesional, bukan sebaliknya berperilaku berdasarkan naluri yaitu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan dilaksanakan secara turun temurun. Kata Kunci: Pelayanan, Administrasi, Tanggung Jawab Abstract The purpose of writing this scientific paper is to raise the discussion about village administration services as a responsibility or instinct. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through document analysis. From the results of the analysis it can be confirmed that public services aim to provide satisfaction for service users. Its implementation is entrusted to certain government officials or village officials who are functionally responsible for their duties and functions so that they must show professional behavior, not vice versa, behave based on instinct, namely maintaining habits that have been there and carried out for generations. Keywords: Service, Administration, Responsibilities
PENGENDALIAN MASALAH PADA PENANGANAN PGOT DI KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Emiraldo Win Pazqara; Emilius Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.22

Abstract

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai pengendalian masalah dalam penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kesukaran-kesukaran teknis, kendala utama dalam menangani PGOT di jalan ini adalah sulitnya merubah pola pikir. Kedua, dari aspek keragaman perilaku kelompok sasaran, yakni munculnya fenomena baru yaitu gerombolan anak-anak ‘Punk’ yang melakukan aktivitas seperti mengamen dan meminta-minta kepada para pengguna jalan. Ketiga, dari aspek proporsi jumlah kelompok sasaran dari kebijakan, bahwa dari data statistik dua tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas dengan cukup signifikan. Keempat, dari aspek perubahan perilaku yang diharapkan, yakni adanya perubahan mindset/pola pikir dari kedua belah pihak yakni peminta-minta dan masyarakat dengan pemberian sanksi yang mengikat termasuk pembinaan rohani kepada para PGOT.Kata Kunci: penanganan, PGOT, penyakit masyarakat.  AbstractThe writing of this scientific paper aims to raise the subject of controlling problems in handling PGOT (Beggars, Homeless and Neglected People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, from the aspect of technical difficulties, the main obstacle in dealing with PGOT on the street is the difficulty of changing the mindset. Second, from the aspect of the diversity of the target group's behavior, namely the emergence of new phenomena, namely the 'Punk' kids group who carry out activities such as busking and begging for road users. Third, from the aspect of the proportion of the target group of policy, that from the statistical data of the last two years, there has been a significant decrease in the number of PGOTs in Banyumas Regency. Fourth, from the aspect of expected behavioral change, namely a change in mindset from both parties, namely the beggar and the community by giving binding sanctions including spiritual guidance to the PGOT.Keywords: handling, PGOT, community desease. 
Co-Authors Aditya Garik Waskita Nugraha Alfriansa Agustina Ambar Chess Subekti Ambari - Andri Trianfano Anggara Setya Saputra Emilius Gudonohadi Emilius Gudonohadi Emiraldo Win Pazqara Gita Nagiyanti Oti Kusumaningsih Ranjani Ranjani Siti Chaerunisa Sumarmo Mulyanto Teguh Teguh