Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik (JAP) Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ekonomi Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) DYNAMICS:
Oti Kusumaningsih
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Work Form Home (WFH) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Oti Kusumaningsih; Ranjani Ranjani; Sartono Sartono; Aditya Garik Waskita Nugraha
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.15637

Abstract

The Covid-19 pandemic urges the government to take preventive steps from the transmission of Covid-19. One of the policies adopted by the government is the change in the work system to work from home or Work From Home (WFH). This study aims to analyze how the implementation of work from home (WFH) policies in the Communication and Information Office of Banyumas Regency. The method used in this research is a qualitative method in the form of a fixed case study. The results of this study indicate that the implementation of the Work From Home Policy at the Communication and Information Office of Banyumas Regency has been able to fulfill the spatial aspect well, namely in the form of transforming the personal space of the employee's house at the Banyumas Regency Communication and Information Office by maximizing various existing devices and technologies that are considered comfortable to work with. In terms of time, employees of the Banyumas Regency Communication and Information Office are able to adapt to two different time situations, namely cyclic time and linear time. This shows that the harmonization of official and family support is able to fulfill the time aspect well. Meanwhile, in the aspect of social roles, the Banyumas Regency Communication and Information Office is able to provide good work productivity by aligning the role of personal narratives as an employee, husband or wife and as a parent.
Determinasi Kinerja Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas Oti Kusumaningsih; Ekaswati Susilaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kinerja dan karakteristik birokrasi disuatu daerah karena faktor-faktor lokal memiliki sejarah yang berbeda satu sama lain yang sangat mempengaruhi perilaku dalam proses pelayanan di badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu metode yang merupakan gabungan metode kualitatif dan metode kualitatif dimana kedua metode tersebut dalam penelitian ini dapat saling menjembatani.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya signifikan yang kuat dari variabel sumber daya manusia dan variabel keuangan, orientasi, budaya patennalisme di badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.Oleh karena itu agar responsivitas dapat berjalan efektif maka perlu diangkat kualitas sumber daya manusia dan orientasi pada perubahan, sehingga dapat tercapai responsivitas pelayanan birokrasi yang dapat memuaskan keinginan masyarakat. Kata kunci: Sumber daya manusia, kewenangan diskusi, etika pelayanan, semangat kerjasama
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN CILACAP Suryoto -; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.30

Abstract

AbstrakPenelitian ini meneliti fenomena-fenomena yang diidentifikasikan adanya kesempatan antara harapan dan kenyataan dari pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Agar dapat diperoleh gambaran yang mendalam dari fenomena tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penetapan sampel menggunakan disproportionate stratified ramdom sampling dan di peroleh sampel sebanyak 72 responden.pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, quisioner, Interview, dan Studi dokumentasi, serta analisis data menggunakan analisis jalur (Path analisis) Hasil penelitian menunjukkan : ada hubungan yang signifikan antara kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap baik secara parsial maupun simultan.Kata kunci : kompetensi,budaya organisasi, komitmen dan kinerja pegawai.ABSTACTThis study examines the phenomena that identified the opportunity between expectations and reality of the influence of competence and organizational culture on commitment and its impact on employee performance of the Revenue Agency, financial management and regional assets of Cilacap Regency.The purpose of this study is to explain the relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Revenue, Financial Management and Asset Management Agency of Cilacap Regency. In order to obtain an in-depth picture of this phenomenon, a quantitative approach was used with the sampling method using disproportionate stratified random sampling and a sample of 72 respondents was obtained. Data collection used observation, questionnaire, interview, and documentation study techniques, and data analysis using analysis path (Path analysis) The results showed: there is a significant relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Agency for Revenue, Financial Management and Regional Assets of Cilacap Regency both partially and simultaneously.Keywords: competence, organizational culture, commitment and employee performance.
EVALUASI PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI SOKARAJA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS Andri Trianfano; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.15

Abstract

Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mmbentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah dalam kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat.
FUNGSI HUMAS DAN PROTOKOL DALAM KOMUNIKASI POLITIK DPRD KABUPATEN CILACAP Oti Kusumaningsih; Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.21

Abstract

AbstrakDPRD Kabupaten Cilacap merupakan institusi pemerintahan di daerah yang mempunyai hubungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bagian hubungan masyarakat dan protokol di DPRD adalah mendukung sistem komunikasi politik baik internal maupun eksternal. Ada 3 (tiga) fungsi yang pertama, melaksanakan keprotokolan pimpinan, fasilitasi tamu dan media center. Kedua, mengidentifikasi dan mengantisipasi citra negatif di masyarakat. Ketiga, mempublikasikan identitas dan kinerja institusi dengan tepat dan benar melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk membangun citra positif institusiKata kunci : informasi, persuasi dan komunikasi AbstractCilacap Regional House of People’s Representatives is one of goverment intitusion which have a relation  and work togather with regional government, other local organizations and public. Base on job discriptions, the fungtions of public relation and protocol in scope of this institution is supporting system in political communication at internal or external relations. There are 3 (three) fungtions: first, Doing protocol of leadership, facilitate guest and media center. Two, identification and anticipation negative images. Three, Pricisely and correctly publishing identity and performance institution on mass media or social media for building positive image.Keyword:  information, persuasion and communication
Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas Emiraldo Win Pazqara; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.436 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.33

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalm perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekruitmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas. Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third, from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces. Keywords: PGOT, Policy, Potency
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT COVID-19 Oti Kusumaningsih; Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.675 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.41

Abstract

Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor: 2 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Covid-19) yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah ini adalah penelitian yang menggunakan metode diskritif kualitatif.Temuan penelitian melalui model analisis data interaktif adalah: pertama, intensitas komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran sudah baik yang dipengaruhi oleh metode sosialisasi lewat media cetak, elektronik, internet dan media sosial yang cukup efektif dan terintegrasi. Kedua, kuantitas dan kualitas implementor, anggaran yang tesedia dan sumber kewenangan sudah cukup kuat. Di sisi peralatan penunjang masih kurang memadai karena sudah usang dan rusak. Ketiga, sikap implementor punya komitmen, jujur dan demokaratis ketika pelaksanaan operasi yustisi dan non yustisi, namun kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam penindakan belum berhasil menyadarkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan covid-19. Keempat kendala birokratis dapat diselesaikan, namun tidak semua implementor dapat memahami dengan baik standard operating procedure (SOP).Adapun luaran atau implikasi penelitian ini adalah: pertama, institusi Satpol PP Perlu menambah kuantitas dan kualitas sarana penunjang kegiatan dalam implementasi kebijakan khususnya bidang penegakan perundang-undangan daerah. Kedua, implementor harus menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga lebih tegas dalam menjalankan SOP penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Covid-19 ABSTRACT This research on the implementation of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 0f 2020 concerning Disease Prevention and Management (Covid-19) which is carried out at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) for Regional Legislation Enforcement is a research using a qualitative method. The research findings through the interactive data analysis model are as follow: first, the comunications intensity beetween the implementaters and target groupos is good., which is influenced by socialization method through printed media, electronic media, internet and social media which are quite effective and integrated. Second, the quantity and quality of implementers, available budgets and sources of authority are sufficiently strong. On the side of the supporting equipment, it is still inadequate because its worn and demaged. Third, the implementers attitude is commited, honest and democrataic whwn carrying out the justifiable operaions, the lack of knowledge and experience in prosecutions has not succeeded the public in implementing the health protocol of Covid-19. Thwe fourth, Bureaucratic obstaclescan be resolved, but not all implementers can understand the standard operating prosedure (SOP) well. The outputs or imlpications of thie research are: first, the institution of Satpol PP needs toincrase the quantity and quality of facilities to support activities in implementing policies, especially in the field of regional law enforcement. Second, iimplementers must increase their knowledge and experience so that they are more assertive in implementing SOPs for enforcing Regional Legislation. Keywords: Implementation, Policy, Covid-19
Implementation Of The Jogo Tonggo Program In Karangnangka Village, Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Kusumaningsih, Oti; Saputra, Anggara Setya; Sutikno, Chamid; Mujib, Mujib
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i2.3089

Abstract

ABSTRACT Important instruments in policy implementation are institutions and structures to achieve goals effectively and efficiently as expected. WHO declared COVID-19 as a pandemic until September 6, 2020. There were 26,468,031 cases of COVID-19 and 871,166 deaths worldwide. The Central Java Provincial Government has issued Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating the Handling of COVID-19 at the Level of Community Units (RW) through the Establishment of the Jogo Tonggo Task Force. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through the collection of words and pictures. The research design was carried out using a case study approach where the researcher developed a description and in-depth analysis of program implementation. Implementing the Jogo Tonggo program in Karangnangka Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency has been going well and effectively. This paper studied the aspect of an ideal policy per the rules and regulations of the central government, which is supported by policies at the local government level so that the program can realize properly. Target groups for affected communities by involving collaboration. The elements of the village government, village institutions, and the participation of the community. Implementing organizations comprise village government, village health, Dasa Wisma, village institutions, and communities. Environmental support maintains a culture of cooperation, both socially and economically. Keywords: Implementation, Jogo Tonggo, Collaboration, Institutions   ABSTRAK Instrumen yang penting dalam implementasi kebijakan adalah kelembagaan dan struktur untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi hingga tanggal 6 September 2020 tercatat jumlah kasus COVID-19 sebanyak 26.468.031 dan kasus meninggal sebanyak 871.166 di seluruh dunia. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan berupa kata-kata dan gambar. Desain penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dimana peneliti mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang implementasi program. Implementasi Progam Jogo Tonggo di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dikaji melalui aspek kebijakan yang ideal sesuai dengan aturan dan regulasi dari pemerintah pusat yang didukung dengan kebijakan pada level pemerintah daerah sehingga jalannya program dalam terrealisasi dengan baik. Kelompok sasaran kepada masyarakat terdampak dengan melibatkan kolaborasi unsur pemerintah desa, kelembagaan desa serta peran serta dari masyarakat. Organisasi pelaksana yang terdiri Pemerintah Desa, kesehatan desa, Dasa Wisma, kelembagaan desa dan masyarakat. Dukungan lingkungan yang mempertahankan budaya gotong royong baik sosial maupun ekonomi warga.   Kata Kunci: Implementasi, Jogo Tonggo, Kolaborasi, Kelembagaan 
Increasing Digital Literacy in Realizing Golden Indonesia Alfriansa Agustina; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika; Suryoto; Oti Kusumaningsih; Johar Mamuri; Emiraldo Win Pazqara
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 10 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v1i10.1920

Abstract

It is diaccompanied by the condition of Indonesia where the literature movement in the ability of students to read in the world of education and society is still relatively minimal. One that can be done through the school literacy movement is one form of government awareness of the importance of building a culture of literacy in the world of education in order to create a culture of reading and writing in the school environment as an effort to realize lifelong education. The main and most basic activities are directed at increasing interest in reading. The values of character education can be conveyed implicitly in every learning process, especially in Indonesian language learning. The use of digital literacy is also able to lead students to be able to capture and retrieve information from the internet with teacher monitoring. It is able to broaden students horizons in taking knowledge broadly and facilitate students to be creative freely with maximum monitoring and supervision.
Perancangan Manajemen Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Suryoto Suryoto; Oti Kusumaningsih; Devit Bagus Indranika; Anggara Setya Saputra; Ranjani Ranjani
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v2i2.1260

Abstract

The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages makes the village a strategic autonomous region. This can be a challenge for the village to take advantage of all the potential that exists, especially in improving the economy of the community. BUMDes is one of the efforts to improve the village economy. BUMDes is considered a business entity that supports the village economy if it is managed properly. But in reality, BUMDes in Indonesia are still far from expectations. The problem that often arises is in the management of BUMDes itself, especially in Beji Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. The service method used is a focus group discussion (FGD) technique where the method uses qualitative data collection conducted by means of interviews guided by a moderator. The results shown are the response and support for every aspect, namely from the village government, community leaders and the general public. This is the first step and strategy in stimulating the community to achieve the goals of this service. The Beji Village BUMDes management design has begun to be initiated again with more professional and credible management so that the functions and roles of BUMDes can run according to the expectations of all parties. This is indicated by the re-recruitment of BUMDes managers in accordance with the standards. In addition, Beji Village BUMDes management has been systematized and structured, starting from the preparation of BUMDes planning, BUMDes management to BUMDes reporting and accountability forms.
Co-Authors Aditya Garik Waskita Nugraha Alfriansa Agustina Andi Zaelani Andri Trianfano Anggara Setya Saputra Chamid Sutikno Devit Bagus Indranika Ekaswati Susilaningsih Emiraldo Win Pazqara Ganesa Eka Suswanti Johar Mamuri Johar Ma’muri Luckhy Natalia Anastasye Lotte Mujib, Mujib Norvadewi Putri Puja Lasenda Ranjani Ranjani Ranjani Ranjani Ranjani Ranjani Sartono - Suryoto, Suryoto Taufik Purboyo Zarkasi, Zarkasi