Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Efektivitas Peran Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara Teguh Setyobudi; Ridha Zikri
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam efektivitas implementasi peran bidang yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada proses mengadili dan memutus perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas implementasi peran bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasinya berada di Mahkamah Syar’iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim. Hal ini berdasarkan laporan statistik perkara Mahkamah Syar’iyah Kutacane mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukan sedikitnya jumlah perkara jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari efektivitasnya, peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane masih menemukan kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI Muhammad Syaiful Arif; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif maslahah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelengaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategorikan belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan maslahah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.