Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Teguh Setyobudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Reinterpretasi Hak dan Kewajiban Isteri Perspektif Serat Candrarini Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Teguh Setyobudi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 4 (2019): Family Issue
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.166 KB)

Abstract

Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci secara lahir batin sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, perkawinan yang terealisasi masih jauh dari tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, berdasarkan argumentasi fakta peningkatan angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan maraknya tuduhan terhadap lemahnya seorang istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini, serta melakukan analisis kritis terkait ketentuan hak dan kewajiban isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Serat Candrarini. Penelitian ini merupakan jenis studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute and conseptual approaches. Bahan hukum primer berasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan Serat Candrarini. Sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hak dan kewajiban istri menurut Serat Candrarini sebagai nilai asli budaya Nusantara, telah eksis dan terbukti berhasil mewujudkan tatanan keluarga bahagia sejahtera dan seimbang, baik pada dimensi lahir maupun batin bersendikan pada beberapa prinsip pribadi istri dalam keluarga, antara lain meliputu; merawat diri, mempertahankan rumah tangga, pemaaf dan setia, ikhlas, berbicara manis, rendah hati, merasa memiliki, berhias tubuh, berbakti pada mertua, pendidik dalam keluarga.
Efektivitas Peran Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara Teguh Setyobudi; Ridha Zikri
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Kutacane dalam efektivitas implementasi peran bidang yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada proses mengadili dan memutus perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas implementasi peran bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasinya berada di Mahkamah Syar’iyah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada bidang yustisial dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim. Hal ini berdasarkan laporan statistik perkara Mahkamah Syar’iyah Kutacane mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menunjukan sedikitnya jumlah perkara jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari efektivitasnya, peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane masih menemukan kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dalam penegakan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI Muhammad Syaiful Arif; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif maslahah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelengaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategorikan belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan maslahah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.
Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Dwi Hidayatul Firdaus; Teguh Setyobudi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7004

Abstract

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)
Co-Authors Dwi Hidayatul Firdaus Muhammad Syaiful Arif Ridha Zikri