Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JIMKI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JUDGE: Jurnal Hukum IIJSE
Fauziah Lubis
Unknown Affiliation
Religion Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ALASAN DAN POLA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Awaluddin Habibi Siregar; Deby Rinaldi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering diikuti oleh perubahan pola pikir dan tata nilai, mengharuskan adanya pembaruan di berbagai bidang, termasuk hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di zaman modern menuntut kebijakan hukum yang dapat menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat perkembangan ini perlu ditanggulangi secara efektif. Kompleksitas permasalahan modern memerlukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum pidana modern, mengharuskan penilaian dan pemilihan kebijakan yang tepat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan nonpenal (sarana di luar hukum pidana), bukan hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga kebijakan. Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, Kejahatan dimensi baru, Penanggulangan kejahatan
KEBIJAKAN KRIMINOLOGI / CRIMINAL POLICY Muhammad Farid; Septeddy Endra Wijaya; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan individu lain, membentuk kelompok-kelompok yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti kebiasaan dan budaya yang ada, yang kemudian menjadi hukum dalam masyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan memiliki kekuatan memaksa dan menjadi sumber hukum, sehingga kebiasaan dalam masyarakat bisa tumbuh menjadi hukum. Hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap tindakan manusia bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, manusia hidup di bawah naungan pemerintahan atau negara yang melindungi warga negaranya melalui hukum yang dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan persetujuan presiden. Hukum disusun dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan situasi di masyarakat. Pemerintah atau pejabat pembuat undang-undang merancang peraturan hukum sebagai kontrol dan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memastikan kesejahteraan dan ketertiban umum. Kata kunci: Makhluk Sosial, Kebiasaan Hukum, Pemerintah
KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN Yudhi Permana; Muhammad Nawawi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan. Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan
Co-Authors Asrul Saputra Harahap Awaluddin Habibi Siregar Debi fazila Deby Rinaldi Dhea Kinanty Efri Sarnauli Nasution Halimahtusadiah Hotnita Sari Hasibuan Khofifah Indah M. Irwansyah Saragih Mohammad Yusuf Muhammad Farid Muhammad Nawawi Nandani Zahara Mahfuzah Nurul Fahmidab Pramestia Andini Putri Rizki Juliana Septeddy Endra Wijaya Siti Zulaiha Syahrina Siregar Yudhi Permana Zulkifli Nasution