Natanel Lainsamputty
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Natanel Lainsamputty
SASI Vol 25, No 2 (2019): Volume 25 Nomor 2, Juli - Desember 2019
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v25i2.220

Abstract

The purpose of this research is to analyze the state regulation in Ambon Island, Central Maluku Regency, to analyze the state Regulation after the enforcement of Act Number 6 of 2014 and analyze why the State is positioned as Adat Law on village administration in Ambon Island, Central Maluku Regency. This research is a normative-empirical legal research using secondary data type that covering three legal materials (primary, secondary and tertiary legal materials) and primary data obtained through interviews of respondents and interviewees. The results of this research indicate the first of the existence of government Negeri in the three districts of Leihitu District, Leihitu West District, and Salahutu District at the Central Maluku Regency in its regulation on pre-independence regime retained the original autonomy of the Negeri, but in the post-regime of the Negeri experienced various shifts State intervention is very dominant. Second, the State Regulation on Act Number 6 of 2014 must go through the process of inventory and classification of the existence of the State and determined by the Regional Regulation. Third, the position of the State in the Indonesian state administration system is Adat Law which has the right of autonomy to exercise power as a local self-governing community and local self governing.
CUCI NEGERI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KOTA AMBON Renny H. Nendissa; Marlien Irene Matitaputty; Natanel Lainsamputty
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.522 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3617

Abstract

Hukum yang responsive adalah hukum yang berakar dari kebiasaan dan perilaku yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah sebuah kearifan lokal. Problematika penanganan Pandemi Covid 19 melalui penelitian ini dengan pendekatan kearifan lokal terbukti di beberapa Negeri di Kota Ambon Seperti Negeri Soya dan Negeri Hukurila, dengan filosofi menjaga kebersihan dan selama proses Pencucian Negeri, Masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar dari Negeri. Dasar filosofi Cuci Negeri ini memberikan dampak posistif bagi penanganan Covid 19 di Kota Ambon. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode sosiolegal dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat, perlu menerapkan filosofi kearifan lokal yang hidup tengah-tengah masyarakat, karena kearifan lokal merupakan nilai yang sudah hidup sejak dahulu kala di dalam masyarakat adat.