I Wayan Wahyu Wira Udytama
Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEMANGKU KAYANGAN TIGA BERBASIS DESA ADAT DI BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; I Wayan Eka Artama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v4i1.4672

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum, yang artinya segala kegiatanNegara diatur dala hukum, hukum di Indonesia bukan semata mata hanya yangtertulis, tapi ada pula hukum yang tidak tertulis, namun memiliki ranah mengikatyang berbeda, terkait dengan perlindungan hak kesejahteraan warga negaratentunya telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemberian hak kesejahteraan bagiwarga negaranya, terkait dengan hal tersebut diatas maka diartikan segenap warganegara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan begitu pula pemangku yangmemeiliki tugas melayani masyarakat dibidang keagamaan khususnya agamahindu baik di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya perhatian daripemerintah daerah sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraandari pemangku di Bali agar pemangku dapat melaksanakan fungsi pelayananmasyarakat dengan tenang tidak ada kecemasan akan pemenuhan kesejahteraandan kesehatannya.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENJUALAN BARANG ELEKTRONIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN KARTU JAMINAN / GARANSI DI KABUPATEN BADUNG Ni Luh Made Ari Gita Kirana Dangin; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.666 KB)

Abstract

Perkembangan masa sekarang ini perdagangan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Istilah jual beli dalam hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah koop en verkoop dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda juga mengikuti konsep emptio vendito yang berasal dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi istilah jual beli adalah emptio vendito. Emptio bermakna membeli, kemudian venditio bermakna sebagai menjual. Dari istilah tersebut terlihat hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum untuk menjual, dan pihak yang lain melakukan tindakan untuk membeli.
PERAN DESA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN WILAYAH DESA ADAT DAN MENJAWAB KEPERLUAN TANTANGAN INVESTASI PARIWISATA DI BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan khususnya di Bali, segala lini kehidupan di Bali sangat potensial digunakan untuk kegiatan pariwisata, dalam pariwisata tentunya memerlukan sarana pendukung pariwisata itu sendiri seperti infrastruktur pariwisata, kesiapan masyarakatnya sendiri sampai dengan area pendukung atraksi wisata. Desa Adat di Bali memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dan wilayah desa adatnya masing masing, hal tersebut meupakan bagian dari Awig Awig secara umum di Bali pada bagian Sukerta tata Palemhan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan data dan gejala hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Desa Adat di Bali sangat memiliki peranan penting dalam pelestarian wilayah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan budaya di Bali dengan jalan menciptakan perangkat hukum adat yang mengakomodir kepentingan pelestrian wilayah desa adat serta tidak menutup perkembangan pariwisata yang akan dijalankan di wilayah desa adat masing masing, hanya saja desa adat boleh melakukan pembatasan sejauh mana investasi dapat dilakukan, model pengembangan pariwisata desa adat dan pemetaan kawasan di wilayah desa adat. Desa adat masih terkendala untuk menjalankan hal tersebut dikarenakan faktor internal desa adat dan faktor eksternal desa adat, sehingga rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya pendmpingan kepada desa adat terkait dengan pola pengembangan pariwisata yang tidak merubah alam lingkungan wilayah desa adat baik dari dinas terkait dalam hal ini Dinas pendampingan Desa Adat, Dinas pariwisata serta akademisi.
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT LIVE STREAMING SINEMATOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha; I Made Gede Wira Sucipta
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, tindakan Live Streaming film secara illegal dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Proses Live Streaming yang menampilkan karya sinematografi tanpa izin sulit dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta karena saat kita menonton suatu siaran secara Live Streaming, tayangan yang kita lihat akan segera terhapus saat proses Live Streaming berakhir sehingga menimbulkan tidak terlindunginya bagi pemilik hak cipta, metode penelitian normatif tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, hasil dan pembahasan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik karya sinematografi apabila karyanya di siarkan secara langsung atau Live Streaming oleh pihak lain tanpa izin berupa upaya hukum preventif dan represif