Garuda - Garba Rujukan Digital

Efekivitas Penerapan Perianjian Baku daiam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Mandiri Thiara Devianti Thamrin; Ma’ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini membahas masalah penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Penggunaan klausula baku terhadap perubahan suku bunga kredit modal kerja di Bank Mandiri mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan asas itikad balk dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika bank memenuhi larangan penggunaan klausula baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal ini akan merugikan bank. Apabila debitur wanprestasi, besarnya jumlah hutang debitur adalah sesuai yang tertera pada pembukuan bank dan bank berhak mengeksekusi jaminan-jaminan ini dengan menjualnya melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan. Harga jual obyek jaminan ditentukan oleh Bank Mandiri. Penggunaan klausula baku oleh bank dirasakan tidak seimbang dan menempatkan bank pada posisi yang kuat. Namun demikian dari penelitian ini kita dapat mengetahui posisi masing-masing pihak sebelum dan sesudah kredit dicairkan oleh bank. This study discusses the problem of using standard clauses for changes in working capital credit interest rates in Bank Mandiri in terms of the Civil Code and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection. The study uses a normative juridical library research method. The results of the study that the use of standard clauses for changes in working capital credit interest rates at Bank Mandiri refers to the interest rates of Bank Indonesia Certificates so that they do not conflict with the principles of good faith and propriety as regulated in the Civil Code. If the bank fulfills the prohibition on using standard clauses as stipulated in article 18 letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) this will be detrimental to the bank. If the debtor defaults, the amount of the debtor's debt is as stated in the books of the bank and the bank has the right to execute these guarantees by selling them through a public auction or through under-selling. The selling price of the collateral object is determined by Bank Mandiri. The use of standard clauses by banks is perceived as unbalanced and places the bank in a strong position. However, from this study we can find out the position of each party before and after the credit is disbursed by the bank.

Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yusnita Yusnita; Muhammad Syarief Nuh; Satrih Hasyim
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar terlaksana kurang efektif, karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini dapat diketahui dari keterangan beberapa informan dalam hal ini Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. Selain itu, substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The application of reverse evidence in the criminal act of corruption in the Makassar District Court was not effective, because the role of the public prosecutor is still very important in the proving process. This can be seen from the statements of several informants, in this case the Judge and the Young Registrar of Corruption as one of the competent apparatus in examining cases of gratification. In addition, the substance of the legal system in Indonesia does not explicitly regulate reverse proof so that the application of reverse evidence cannot be applied effectively. Factors of legal substance, legal structure, legal knowledge, legal culture, and legal awareness have little effect on the effectiveness of the implementation of reverse evidence in corruption cases in the Makassar District Court.

Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Andi Ashadi Amrullah; Muhammad Syarief Nuh; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahguaan narkotika oleh remaja dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan peyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah faktor Kepribadian dan faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari responden yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman kelompoknya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkotika. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika peran serta keluarga dan lingkungan pergaulan sangat diperlukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya. The research objective was to analyze the factors that cause the abuse of narcotics by adolescents and efforts to overcome the abuse of narcotics by adolescents. The research method is empirical research. The results of the study show that the most dominant factors causing the occurrence of narcotics abuse by adolescents are personality factors and social factors. narcotics abuse. So that adolescents do not fall into the abuse of narcotics, participation in the family and social environment is needed by increasing supervision of the behavior of family members.

Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam Musdalifah Musdalifah; Ma'ruf Hafidz; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.749 KB)

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pengangkatan anak & akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum islam & kompilasi hukum islam. Metode Penelitian menggunakan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Anak angkat menurut hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. The purpose of this study is to analyze the legality of adoption and its legal consequences in the distribution of inheritance according to Islamic law & compilation of Islamic law. Research Methods using. The research method that will be used in this thesis is normative juridical research, which means that this research refers to the analysis of legal norms with the aim of finding the truth based on scientific logic from the normative side. The results of the study that the position of adopted children according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) are children who in their care for daily life, education costs, and so on, shift responsibilities from their original parents to their adoptive parents based on a court decision. The Religious Courts do not bring legal consequences in the event that there is a nasab relationship, guardian-mewali relationship and inheritance relationship with adoptive parents or vice versa, then this is in accordance with the provisions of Islamic law. Adopted children in Article 209 of the KHI are not placed as heirs, but inherit through mandatory wills with the provisions that they must not exceed 1/3 of the inheritance.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search