<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Keabsahan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Klausula Eksonerasi yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Keabsahan perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausula eksonerasi dianggap tidak sah kecuali mengandung asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian klausula eksonerasi adalah batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen. This research is aimed at 1) To know and analyze about the validity of the binding agreement to buy and sell according to Law Number 8 year 1999 About Consumer Protection. 2) To know and analysis due to The Laws of Exoneration Clause contained in the binding agreement on sale and purchase. This research uses primary data by conducting a review of the literature. The Result of research show that (1) The Validity of The Housing which contains The exoration clause shall be deemed invalid unless it contains the principle of consensualism both of parties that make the agreement as Law. (2) The results of the study include that the legal consequences of an exoneration clause agreement are null or void due to the inclusion of an exonaration clause on the sale and purchase agreements as a transfer of business responsibility towards consumer protection.]]>
