Hasbuddin Khalid
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization In Makassar Zainuddin Zainuddin; Hasbuddin Khalid
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no1.1796

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by all Muslims. Zakat in its implementation, must be determined and regulated by religion and the state. This study aims (1) To find out and analyze the legal perceptions of mustahiq (zakat receiver) regarding productive zakat in Makassar; and (2) to find out and analyze the legal perception of mustahiq regarding the productive utilization zakat in Makassar. This research is based on legal research conducted with an empirical juridical approach, which sees the law not only as a set of normative norms or what becomes the text of the law but also looks at how the law interacts with the community (law in action). This research will be conducted in Makassar. In this study, the analysis used qualitative analysis and quantitative analysis was carried out based on primary data regarding the opinions of informants in the frequency distribution. The results achieved in this study are Makassar community perceives that productive zakat is the same position as consumptive zakat which is spent on household needs. Mustahiq provided revolving funds through qardhul hasan loans more to spend for household needs or consumer goods so that it does not provide benefits as a productive business. Zakat funds in the form of qardhul hasan loans provided by the Baznas Makassar should be used for productive ventures. Besides, the people of Makassar community still perceive that the funds lent from the Baznas Makassar do not need to be returned because they consider that the funds are their rights as poor people and their use is for consumptive purposes and there is no obligation to return the zakat funds. Funding loans under the qardhul hasan scheme managed by Baznas Makassar are revolving and rotating in nature
Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya: Studi Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2013/PA Mks Husaima Husaima; Ma’ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.303 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v1i2.202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.
Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin Wira Dharma Pratiwi; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.081 KB) | DOI: 10.52103/jlt.v2i1.430

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Perjanjian Kawin serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin Metode penelitian penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa kewenangan Notaris dalam pengesahan Perjanjian Kawin adalah Ada 2 (dua) kewenangan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: a). Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendakinya sebagaimana kewenangan. Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pengesahan perjanjian kawin adalah Perlindungan hukum terhadap perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. The research objective is to analyze the authority of a notary in making a marriage agreement and to find out and analyze the legal protection of marriage in making a marriage agreement. This research method is normative juridical research. The results show that the authority of the Notary in ratifying the Marriage Agreement is 2 (two) Notary powers after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015: a). The notary has the role of the competent party in ratifying the marriage agreement as a written agreement in the sense of making the marriage agreement into a Notary deed if the parties wish it according to their authority. Legal protection for marriage in the ratification of the marriage agreement is legal protection for marriage in the making of a marriage agreement which is an agreement or agreement made by a prospective husband and wife, before or when the marriage takes place to regulate the effects of marriage on their assets.
Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Putri Kamelia Rustam; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.816 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v1i3.145

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Keabsahan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Klausula Eksonerasi yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Keabsahan perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausula eksonerasi dianggap tidak sah kecuali mengandung asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian klausula eksonerasi adalah batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen. This research is aimed at 1) To know and analyze about the validity of the binding agreement to buy and sell according to Law Number 8 year 1999 About Consumer Protection. 2) To know and analysis due to The Laws of Exoneration Clause contained in the binding agreement on sale and purchase. This research uses primary data by conducting a review of the literature. The Result of research show that (1) The Validity of The Housing which contains The exoration clause shall be deemed invalid unless it contains the principle of consensualism both of parties that make the agreement as Law. (2) The results of the study include that the legal consequences of an exoneration clause agreement are null or void due to the inclusion of an exonaration clause on the sale and purchase agreements as a transfer of business responsibility towards consumer protection.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks A. Nurlatifah; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.454 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan..Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terpeuhinya unsu Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan lex specialis dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistibusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam Undang-undang Informasi dan tranksaksi elektronik. The research objective to analyze the decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media and to find out and analyze the criminal liability of the perpetrators of defamation according to the provisions of the legislation. The type of legal research conducted is normative juridical research. . Based on the results of the author's research on Legal Analysis of Decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media with the fulfillment of the elements of Article 27 of the ITE Law, the elements of the ITE Law have almost the same elements and this ITE Law is a lex specialis of criminal acts. Defamation which has already been regulated in the Criminal Code more broadly. The article does not prohibit it, only that it has the aim that everyone who wants to upload information, pictures on social media, distribute or transmit, he must first think about whether the things that will be uploaded on social media can lead to the fulfillment of the elements of a criminal act. defamation in the Information and Electronic Transaction Law.
Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya Wahyu Furgani Fauzi; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.813 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah; (2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi, Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. The research objective to analyze the authority of a Notary who is authorized to ratify a photocopy of a diploma; (2) To know and understand the legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary. This research is an empirical juridical law research. The results of the study that based on the Regulation of the Minister of Research. Technology and Higher Education No. 59 of 2018, the definition of a diploma is not a letter which as generally becomes the authority of a Notary to ratify the original, but a document acknowledging learning achievement/passing exams held by universities. The legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary are: The emergence of rejection of the ratification made by a Notary against several agencies or institutions accepting employment and universities, Potential for greater losses, so that the Notary can be sued for compensation; Opening up opportunities for escape or the ratification of fake diplomas that are currently rife in the community by irresponsible people.
Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Yanto Musa; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.734 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Lembaga Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan penyidikan para penyidik mengalami hambatan berupa: (1) belum tercapainya keamaan tentang TPPU (2) pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit penyidik untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang (3) ketidakpatuha penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Rekomendasi: (1) diharapkan penyidik Kejaksaan Negeri palopo dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan Penyidikan TPPU dengan mengikuti pendidikan, pelatihan atau seminar terkait TPPU (2) transaksi TPPU yang cukup kompleks karena sering kali menggunakan Layering untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian oleh Penyidik dalam melacak transaksi dan aset TPPU (3) adanya keterbatasan waktu/durasi Penyidikan karena bersama dengan hasil TPK. The research objective to analyze the Prosecutor's Office as a Law Enforcer in the investigation of Money Laundering and the factors that influence it. The research method used is an empirical research method. The results showed that in conducting the investigation the investigators encountered obstacles in the form of: (1) the lack of security regarding money laundering offenses (2) the rapid progress of science and technology made it increasingly difficult for investigators to detect money laundering crimes (3) the disobedience of financial service providers in supporting the anti-laundering regime. money. Recommendations: (1) it is hoped that the investigators of the Palopo District Attorney's Office can improve their ability to carry out money laundering offenses investigations by attending education, training or seminars related to money laundering offenses (2) money laundering offenses transactions are quite complex because they often use layering to disguise the origin of assets, so that investigators need to be careful in tracking ML transactions and assets (3) there is a limited time/duration of the investigation because it is together with the results of the TPK.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mencegah Terbitnya Setipikat Ganda Anjar Alatas Sasmita; Ma'ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.729 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi penerapan prinsip kehati-hatian pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan kota makassar dalam pencegahan terbitnya sertipikat ganda. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap proses pendaftaran tanah sangat diperlukan mengingat terjadinya peningkatan sengketa di bidang pertanahan di kota makassar. Penataan admnistrasi dan evaluasi terhadap kinerja institusi sangat perlu dilakukan dan untuk mengatasi problem tersebut. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian terhadap terbitnya sertifikat ganda yakni terdapat Kesalahan dari pemilik tanah, tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid, Hasil ukur tidak akurat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanah maupun batas tanah maupun batas tanah, Data yang kurang akurat dan kurang lengkap Idealnya database pertahanan yang ada di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang valid dan Mafia Pertanahan. The purpose of the study was to analyze the application of the precautionary principle of land registration by the Makassar City Land Office in preventing the issuance of multiple certificates. The legal research used is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The application of the precautionary principle to the land registration process is very necessary considering the increasing incidence of disputes in the land sector in the city of Makassar. Administrative arrangements and evaluation of institutional performance are very necessary and to overcome these problems. (2) The factors that influence the application of the precautionary principle to the issuance of multiple certificates are errors from the land owner, the absence of a database on land parcels both registered and unregistered, local government factors, kelurahan or villages that does not have data on land that has been certified and already has control or invalid data, Inaccurate measurement results which result in overlapping land and land boundaries and land boundaries, Inaccurate and incomplete data Ideally the existing defense database in A valid Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN and the Land Mafia.
Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong Andi Muhammad Aliffar Affan; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.7 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini (1) Penanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong belum efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Rekomendasi dalam penelitian ini (1) Sangat dibutuhkan peningkatan dalam pelatihan terhadap bidang IT. (2) Dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta melakukan patroli di dunia maya. The purpose of this study (1) to determine and analyze the effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. (2) What factors influence the Effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. The type of research used is empirical legal research. The results of this study (1) The handling of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the prosecution of the spread of fake news has not been effective. (2) The influencing factors are human resources, facilities and infrastructure. Recommendations in this study (1) There is a great need for improvement in training in the IT field. (2) Be able to act more actively in receiving community reports and conducting patrols in cyberspace.rs, improve supporting infrastructure, and increase public awareness through socialization.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Muhammad Ridwan Saleh; Lauddin Marsuni; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective is to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors causing the abuse of narcotics committed by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter an of the Republic of Indonesia Law no. 35 the Year 2009.